PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jumlah tagihan listrik Perpustakaan Wilayah (Puswil) Soeman HS Jalan Sudirman Pekanbaru yang belum dibayarkan ternyata mencapai Rp200 juta. Utang tersebut untuk tagihan bulan November-Desember 2018

"Tagihan yang belum dibayar mencapai Rp200 juta. Itu November hingga Desember," ujar Humas PLN Cabang Pekanbaru, Komang Sudarsana, kepada CAKAPLAH.com, Kamis (3/1/2019).

Ia mengatakan sebelumnya Kantor Dinas Sosial juga telah diputus listrik karena menunggak pembayaran listrik hingga 2 bulan dengan tagihan sekitar Rp30 jutaan.

"Namun karena sekarang mereka sudah bayar, ya listrik Kantor Dinsos kita nyalakan lagi. Sekarang sudah menyala kok. Kalau untuk Puswil kita masih menunggu mereka membayarkan tagihannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, telah kantor Dinas Sosial Provinsi Riau diputus listrik oleh PT PLN (persero), kini giliran Pustaka Wilayah Soeman HS Jalan Sudirman yang juga diputus aliran listriknya. Penyebabnya juga sama, yakni menunggak bayar listrik selama dua bulan.

"Kita memang melakukan pemutusan listrik Perpustakaan Wilayah Soeman HS. Karena sudah 2 bulan mereka tidak bayar listrik, yakni bulan November dan Desember," ujar Humas PLN Cabang Pekanbaru, Komang Sudarsana, kepada CAKAPLAH.com, Rabu (3/1/2019).

Ia mengatakan, sebelum melakukan pemutusan aliran listrik, pihaknya sudah terlebih dahulu memberikan peringatan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

"Pemberitahuan yang kita berikan itu bentuk lisan dan juga tagihan. Karena kalau dinas dan perkantoran surat tagihannya itu ada. Itu sudah kita sampaikan," Cakapnya.

Sayangnya hingga batas waktu yang diberikan, tunggakan listrik tak juga dibayarkan. "Oleh karena itu dengan berat hati kita melakukan pemutusan listrik," pungkasnya.

Pemutusan aliran listrik bagi pelanggan, sambung Komang, dalam rangka menegakkan kedisiplinan dalam pembayaran tagihan.

Untuk itu pihaknya kembali mengingatkan agar pelanggan PT PLN tepat waktu dalam membayarkan tagihan listrik untuk menghindari pemutusan oleh petugas.

"Artinya PLN tidak membeda-bedakan antara pelanggan dari warga biasa tetapi hal serupa juga kami lakukan terhadap perusahaan swasta dan kantor-kantor pemerintahan," ungkapnya.

Komang menegaskan, bagi instansi pemerintahan tidak ada pengecualian, walaupun ada permintaan untuk menunda pemutusan sampai ada pembayaran. Karena pihaknya hanya menjalankan aturan yang ada di PLN.

“Sampai sekarang belum ada aturan yang seperti itu. Yang bagi kami akan memasangnya kembali ketika ada pembayaran dari pihak mereka,” tutup Komang.