PELALAWAN (CAKAPLAH) - Komisi III DPRD Pelalawan mengumpulkan dua perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Kerumutan, Senin (14/1/2019). Kedua perusahaan tersebut yaitu PT Mekar Alam Lestasi (MAL) dan PT Serikat Putra (SP).

Dihadirkan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit ini guna mendudukkan persoalan perawatan jalan di Kecamatan Kerumutan khususnya di Desa Pangkalan Panduk dan Desa Air Hitam.

Ditengarai, selama ini pihak perusahaan kurang memberikan perhatian serius terhadap perawatan jalan. Padahal, mereka juga turut serta menikmati jalan-jalan desa ini.

Rapat yang dipimpin langsung ketua komisi III, Imustiar, S.Ip didampingi anggota Komisi III, lainnya, Fahmi dan Mardemis.

Sementara dari PT MAL, dihadiri JA. Sitompul dan Lukman selaku perwakilan perusahaan, dari PT SP dihadiri Wahyudi Dwi dan Salman mewakili manajemen perusahaan.

Dari pihak pemerintahan kecamatan dihadiri Camat Kerumutan, Husnizal, sementara dari pihak desa seperti Desa Pangkalan Panduk dihadiri Kades Nazri dan Desa Air Hitam dihadri Kades Ervan.

Pada kesempatan, tersebut ketua Komisi III Imustiar, menegaskan pihak perusahaan harus memiliki komitmen merealisasikan permintaan warga, terutama perawatan jalan dan perbaikan jalan yang diminta warga.

Akses jalan di dua desa ini, kata dia, juga dilewati oleh pihak perusahaan dan dinikmati mereka. "Jadi begini. Saya rasa pihak perusahaan peka, tak perlu surat usulan, toh jalan ini juga mereka yang menikmati," tandasnya.

Pendapat yang sama juga dilontarkan anggota Komisi III, Fahmi. Menurut penuturannya, untuk perawatan jalan tidak perlulah pakai surat permohonan dari pemerintahan desa kepada pihak perusahaan.

"Untuk perawatan jalan, barang kali tak perlulah pakai surat permohonan, ini hanya bentuk keseriusan perusahaan saja. Barang kali untuk permintaan material bolehlah pakai surat sebagai pertimbangan administrasi," tegasnya.

Perwakilan PT MAL, JA. Tompul pada kesempatan tersebut bersikukuh, setiap permintaan perawatan jalan maupun perbaikan jalan, harus ada surat permintaan desa. "Jadi kalau ada surat dari desa langsung kita datangkan alat," imbuhnya.

Sama dengan pernyataan PT MAL, sementara itu PT  Serikat Putra untuk kelengkapan administrasi pihaknya, juga harus ada surat permintaan dari pemerintahan desa yang diketahui oleh camat.

Namun demikian ketua Komisi III, Imustiar menandaskan, didalam perawatan jalan, ke depan mesti perlu dirubah pola yang diterapkan selama ini.

Rapat komisi III ini, menelurkan beberapa kesepakan yang ditanda tangani oleh para pihak. Diantara kesepakatannya, diminta kepada PT Serikat Putra dan PT MAL dapat melaksanakan perawatan jalan penghubung antar desa, jalan dalam perkampungan dan jalan produksi secara berkesinambungan karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai akses lalu lintas umum.

Terhadap mekanisme perbaikan, perawatan jalan disesuaikan dengan kondisi pada prinsipnya, PT SP dan PT MAL bersedia untuk membantu material dan alat berat yang dibutuhkan masyarakat, berkenan dengan material tentunya, akan dibicarakan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

Kesepakatan ketiga, dalam optimalisasi, perbaikan dan perawatan jalan pihak desa siap mengeluarkan surat pengajuan permohonan sebagai kelengkapan administrasi perusahaan.