PELALAWAN (CAKAPLAH) - Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Pelalawan menyampaikan pandangan umum terhadap Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Pelalawan 2016-2021, melalui rapat paripurna, Senin (28/1/2019).

Masing-masing fraksi memberikan beragam masukan terhadap usulan Renperda RPJMD Pelalawan. Diantaranya, berupa kritikan hingga meminta pemda untuk tidak mengubah RPJMD kepala daerah 2016-2021.

Fraksi yang meminta Pemkab Pelalawan untuk tidak mengubah RPJMD 2016-2021 datang dari Fraksi Hanura-Demokrat. Melalui Jubirnya, H Zulkifli menyatakan RPJMD tidak perlu diubah tapi cukup menyesuaikan dengan keuangan yang ada.

Fraksi Hanura-Demokrat ini juga meminta penjelasan berbagai hal. Diantaranya, tentang perkembangan proyek pemerintah pusat di Pelalawan dan menanyakan apakah RPJMD ini tidak tercapai.

Sementara Fraksi PAN Plus melalui jubirnya Sudirman, mengkritik belanja langsung yang terlalu tinggi, begitu juga terjadi ketimpangan pembangunan di pedesaan, pembangunannya hanya terfokus di beberapa daerah tertentu.

Begitu juga, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan melalui jubirnya, Syafirzal lebih leluasa mengkritisi usulan Pemkab Pelalawan ingin mengubah RPJMD Pelalawan ini.

Meskipun ada dasar hukum tentang perubahan RPJMD tersebut namun, kata Syafrizal, apakah mesti harus diubah, apakah tidak solusi lain.

F-PDI Perjuangan meminta didalam melakukan perubahan harus transparan. Banyak hal yang disampaikan F-PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya. Misalnya, ada daerah yang tidak bisa dibangun akan tetapi pada kenyataannya Pemkab tetap membangun.

Selain itu, juga Fraksi PDI Perjuangan menyorot soal adanya statemen Bupati Pelalawan yang kesulitan mencari pengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang.

Sementara Fraksi Golkar dalam pandangan fraksinya, ikut-ikutan mengkritik dan memberikan masukan yang positif bagi pemerintah daerah. Meskipun menyambut baik perubahan RPJMD ini, namun Fraksi Golkar lebih cenderung mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang bakal berdampak kepada pencapaian RPJMD.

Melalui jubirnya, Baharudin, menyampaikan tetang perlunya penataan kota Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan. Selain itu pula tentang proyek mangkrak setiap tahun bermunculan. Hal ini perlu evaluasi menyeluruh mulai dari pelelangan hingga memberikan efek jera kepada kontraktor.

Hal yang paling berpengaruh terhadap RPJMD ini adalah masalah penempatan pejabat esalon II, III dan IV, menurut Baharudin, perlu dievaluasi. Misalnya, penempatan Sekretaris di DPMPD.

"Saya terhenyak sekali ketika, pelantikan kemarin di Sekretaris DPMPD, bukanlah orang ahli di bidangnya. Ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian RPJDM," tegasnya.

Dua Fraksi lain, yakni F-Gerindra Plus dan Fraksi Madani Pelalawan. Melalui masing-masing juru bicaranya, sama-sama mendukung perubahan RPJMD. Meskipun demikan dua fraksi ini memberikan masukan dan kritikan.

Rapat paripurna ini, dipimpim wakil ketua I Suprianto, didampingi ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, dari perwakilan pemerintah daerah diwakili oleh Sekkda Tengku Muhklis.