PASIR PANGARAIAN (CAKAPLAH) - Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai di aula Kantor Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, sempat diwarnai kericuhan, Selasa (29/1/2019).

Bahkan dua Kapolsek, yakni Kapolsek Bonai Darussalam Iptu Riza Effyandi SH, dan Kapolsek Kepenuhan AKP Dasril SH, serta puluhan personel kepolisian harus turun tangan untuk menenangkan massa.

Kericuhan dalam rapat pleno berawal saat ‎salah seorang warga menyampaikan agar kotak suara yang saat ini menjadi persoalan harus dibuka namun permintaan tidak diterima Camat Bonai Darussalam, H. Basri.

Seorang warga Desa Bonai lain diduga dari kubu petahana, juga menyampaikan hal sama agar kotak suara yang masih diamankan Mapolsek Bonai Darussalam dibuka, namun lagi-lagi permintaan tidak dapat diterima Camat.

Dikatakan Camat Bonai Darussalam, Basri, pembukaan kotak suara harus punya dasar jelas. Diakuinya, sengketa Pilakdes Bonai belum diselesaikan, sehingga pihaknya tidak berwewenang melakukan itu.

Juga disebutkan Basri, pihaknya tidak mengizinkan kotak suara dibuka karena pertama alasan tidak jelas. Kedua, Panitia Pilkades Bonai diduga membuat undangan rapat Pleno mencatut intruksi Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Rohul.‎

"Setelah kita konfirmasi ternyata itu tidak benar, sebelumnya ditujukan ke kita, bukan ke Panitia (Pilkades)," kata Camat Bonai Darussalam, Basri, saat rapat pleno berlangsung.

‎Mendengar putusan Camat, beberapa warga bersorak dan diduga tidak menerima putusan tersebut, termasuk tampak salah seorang oknum Kades yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam.

Tindakan salah seorang oknum Kades di Bonai Darussalam yang ikut campur dalam pleno Pilkades Bonai membuat Indra Ramos S.Hi, Ketua Yayasan Bening Nusantara (YBN) angkat bicara.

Indra menuturkan, tidak pantas seorang oknum Kades ikut campur di rapat pleno Pilkades Bonai, apalagi dirinya merupakan kades di desa lain. ‎Menurutnya, kehadiran oknum Kades di rapat pleno di aula Kantor Camat Bonai Darussalam dipertanyakan.

Indra Ramos menilai Ketua Panitia Pilkades Bonai, Irwan Sayup, sudah berbohong karena membuat surat yang diduga palsu dikeluarkan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Rohul.

Katanya, surat intruksi Panitia Pilkades tingkat kabupaten Nomor: 414/ PPKD-TD/ 2019/ 05, tentang Perintah Pleno ke Tingkat Panitia Pilkades Bonai seharusnya ditujukan ke Panwas kecamatan dan berlaku sampai tanggal 25 Januari 2019, sesuai berakhirnya tahapan Pilkades serentak gelombang II tahun 2018.

Jelasnya lagi, Ketua Panitia Pilkades Bonai melakukan manuver politik demi kepentingan calon petahana, dan diduga calon petahana merupakan mertuanya.

Dengan adanya pencatutan nama‎ Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Rohul, Indra menilai Ketua Panitia Pilkades Bonai telah melakukan penipuan dan KKN, demi memuluskan pelantikan mertuanya.

“Kita akan melakukan upaya hukum demi keadilan dan demokrasi di Desa Bonai," tegas Indra, dan mengaku akan segera membuat laporan ke Polda Riau.

Indra juga menduga dalang kericuhan berasal dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Kehadiran seorang oknum Kades di rapat pleno Pilkades Bonai diduganya penyebab terjadinya kericuhan.

"Sementara rapat sedang berjalan. Inikan aneh, kita tidak bisa membiarkan ini, kita akan menginvestigasi tindakan oknum Kades ini, apa hubungannya dengan persoalan ini (Pilkades Bonai)," kata Indra Ramos.