(CAKAPLAH) - Pemerintahan Amerika Serikat terancam ditutup kembali, selepas perundingan antara fraksi Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres mengenai anggaran keamanan perbatasan dengan Meksiko menemui jalan buntu. Hal itu terjadi karena kedua belah pihak silang pendapat soal kebijakan penanganan penahanan terhadap pendatang.

"Pembahasan itu sekarang terhenti," kata seorang Senator Partai Republik, Richard Shelby, seperti dilansir AFP, Senin (11/2/2019).

Perdebatan dalam pembahasan anggaran keamanan perbatasan molor hingga akhir pekan lalu. Padahal, badan yang ditugasi diberi tenggat harus membuat keputusan pada hari ini.

Pangkal masalah terjadi ketika fraksi Demokrat meminta supaya jumlah kasur untuk pendatang gelap di fasilitas penahanan Dinas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) dihitung ulang. Mereka mengusulkan supaya jumlah anggaran pengadaan tempat tidur itu dipangkas.

Kalangan Demokrat menyatakan anggaran pengadaan kasur itu dialihkan untuk pemasangan pagar perbatasan. Sedangkan fraksi Republik berharap sebaliknya dengan alasan demi mempercepat proses deportasi.

Demokrat beralasan dengan kondisi itu, petugas ICE bekerja lebih fokus untuk menangkap pendatang gelap yang merupakan penjahat, ketimbang menahan imigran biasa.

"Ini negosiasi. Perundingan diharapkan lancar sampai akhir," kata Senator Demokrat, Jon Tester.

Tester berharap anggaran itu segera disetujui. Namun, Shelby pesimis dan menyatakan peluangnya 50-50.

Anggota legislatif berharap pengajuan anggaran itu bisa disetujui Dewan Perwakilan dan Senat pada hari ini, dan harus sampai dan disetujui Presiden Donald Trump pada Jumat mendatang. Hal itu harus dilakukan karena masa berlaku aturan yang lama segera berakhir. Jika tidak, maka ada kemungkinan AS kembali menutup pemerintahan.

Senator Republik, Lindsey Graham, yang dekat dengan Trump memperingatkan rekannya tidak bakal menyetujui keputusan pengurangan jumlah kasur di fasilitas penahanan imigrasi. Direktur Anggaran Gedung Putih, Mick Mulvaney, berharap perdebatan anggaran soal kasur itu segera berakhir supaya tidak terjadi lagi penutupan pemerintahan.

Jika perundingan tetap buntu, Kongres sepertinya sudah menyiapkan antisipasi. Mereka menyatakan bakal meloloskan undang-undang anggaran lain demi menghindari penutupan pemerintahan.

Penutupan pemerintahan Amerika Serikat (government shutdown) yang terjadi sejak 22 Desember 2018 hingga 25 Januari lalu menjadi yang terlama sepanjang sejarah. Hal itu terjadi karena Trump dan Kongres, terutama fraksi Demokrat, tidak sepakat soal anggaran pembangunan tembok perbatasan.

Trump mengajukan US$5,7 miliar (sekitar Rp 72,8 triliun) untuk membangun tembok perbatasan. Namun, fraksi Demokrat menyatakan tidak mau memenuhi permintaan Trump, dan cuma mau meloloskan US$1,3 miliar (Rp 18,9 triliun) dan tidak dalam bentuk tembok, tetapi pagar.

Akibatnya, sedikitnya 800 ribu pegawai federal bahkan tidak menerima gaji pertama mereka di tahun 2019 pada 11 Januari lalu. Penutupan pemerintahan AS, baik sebagian atau seluruhnya, sudah beberapa kali terjadi, dan seluruhnya terjadi karena soal anggaran.