(CAKAPLAH) - Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, menanggapi pertanyaan Joko Widodo soal unicorn dalam debat pilpres kedua 2019. Ia menyebut bahasa Inggris Jokowi belepotan, makanya Prabowo ingin memastikan hal yang dimaksud calon presiden nomor urut 01 itu.

"Pak Prabowo itu kan kita tahu dia mengerti betul bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, jadi Pak Prabowo ingin memastikan ini Pak Jokowi nyebut-nyebut unicorn nih apa? Kita tahu mohon maaf ya, Pak Jokowi kan bahasa Inggrisnya masih belepotan, jadi kita ingin memastikan ini unicorn pakai R, apa unicon tanpa R, itu kan ditanya online-online itu?" kata Riza di Gedung DPR, Jakarta, Senin 18 Februari 2019.

Ia menambahkan, Prabowo ingin menjelaskan pada publik hal yang simpel tanpa menggunakan bahasa Inggris. Sebab, Prabowo berusaha tidak pakai bahasa Inggris.

"Tapi Pak Jokowi malah pakai Inggris, ngerti nggak Pak Jokowi apa itu unicorn? Itu kan apa binatang fiktif itu. Itu kan menjelaskan satu perusahaan, satu usaha ya kan, yang sekarang berkembang," kata Riza.

Ia menyebut, Prabowo sepekan yang lalu bertemu dengan pengusaha besar unicorn. Pengusaha tersebut berdiskusi dengan Prabowo.

"Makanya di kesempatan debat tersebut, Pak Prabowo menyampaikan jangan buru-buru pemerintah ingin memanjakan, ini kan keluhan daripada penggiat daripada pengusaha online, pengusaha media sosial dan sebagainya yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet dan sebagainya," ujar Riza.

Ia menambahkan, BPN menghargai upaya pemerintah dan dahsyatnya perkembangan bisnis inovasi kreatif dan bisnis telekomunikasi. Tapi bisnis harus ditempatkan pada tempatnya.

"Yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah kedaulatan negara, jangan sampai bisnis kita berkembang, teknologi berkembang, tapi justru menguntungkan pihak asing," tutur Riza.

Ia menambahkan, yang dikhawatirkan dari hal tersebut malah dinikmati asing. Meskipun, Prabowo mendukung masalah robotik dan teknologi, tapi ada persoalan lain yang dianggap lebih substantif.

"Kedaulatan pangan, energi, stunting, kesehatan, pendidikan dan sebagainya tapi juga tidak mematikan atau memperlambat, tapi mempercepat sesuai regulasi yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, agar perkembangan teknologi memberikan kepastian hukum, kesejahteraan, kemakmuran bagi Indonesia," kata Riza.