PEKANBARU (CAKAPLAH) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mengatakan seluruh pihak harus waspada terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Karena berdasarkan analisa dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2019 ini berpotensi terjadinya el nino panjang. Sehingga peluang terjadinya kebakaran lahan seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin terjadi.

“Sejak awal tahun sudah terjadi beberapa karhutla di beberapa kabupaten di Riau. Khususnya di daerah-daerah utara Riau. Beberapa juga ada yang sudah menetapkan status siaga karhutla,” kata Staf Kampanye dan Advokasi Walhi Riau, Devi Indriani, Rabu (20/2/2019) dalam diskusi bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru terkait karhutla dan penegakkan hukumnya di Riau.

Saat ini, Provinsi Riau pun juga telah menetapkan status darurat karhutla. Status ini akan berlaku hingga Oktober 2019 nanti. Selain itu, Pemilu 2019 yang akan dihelat April nanti juga terancam terganggu akibat adanya bencana karhutla.

Devi menjelaskan bahwa karhutla di Riau memiliki sejarah yang panjang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak kawasan hutan dan lahan Riau yang rusak akibat ekploitasi dengan cara dibakar. Namun sayang menurut Walhi, penegakkan hukum di Riau masih lemah sehingga kejadian ini terus berulang hingga hari ini.

“Jutaan masyarakat Riau pun terenggut haknya untuk mendapatkan udara yang sehat,” tambah Devi.

Devi mencontohkan bahwa salah satu lemahnya penegakkan hukum tersebut di mana dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polda Riau terhadap 15 perusahaan tersangka karhutla di Riau beberapa tahun yang lalu.

Selain itu, Walhi dan beberapa LSM lingkungan lainnya juga pernah melaporkan tujuh perusahaan yang diduga pembakar lahan sepanjang tahun 2018. Namun menurutnya laporan tersebut tidak ditanggapi oleh aparat penegak hukum.

Oleh sebab itu, Walhi meminta agar Presiden RI melakukan evaluasi terhadap Kapolda Riau atas lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla. Selain itu Walhi juga meminta KLHK untuk mencabut izin konsesi bagi perusahaan yang kawasannya terjadi kebakaran secara berulang.

“Pemrov dan Pemkab juga kita dorong agar melakukan audit terhadap lahan dan tata kelola kawasan gambut yang ada di Riau,” tutup Devi.