Sekretaris Eksekutif Apdesi Riau, Faisal Aswan
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Riau mempertanyakan model pembangunan desa yang akan dilakukan pemerintah provinsi Riau di bawah kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution. Adepsi melihat sejauh ini belum ada kejelasan soal konsep pembangunan desa dari pemimpin Riau yang baru dilantik itu.
"Komitmen bantuan keuangan desa dari pemerintah provinsi yang dikatakan pak gubernur itu model pembangunannya seperti apa? Kita mendesak dalam 100 hari kepemimpinannya, gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau sudah harus menyiapkan model pembangunan seperti apa yang akan mereka lakukan," kata Sekretaris Eksekutif Apdesi Riau, Faisal Aswan, kepada CAKAPLAH.com.
Apdesi melihat model saat ini konsep tersebut belum jelas. Apakah akan menerapkan pola yang diterapkan selama ini, atau konsep lain?
Selama ini konsep yang diterapkan itu berupa penguatan bidang pemerintahan desa, pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.
"Jadi jangan bicara Rp 200 juta saja, namun nilai itu mau diapakan, kita tak tahu. Jadi Apdesi mmpertanyakan sekaligus mengingatkan Dinas PMD Riau untuk menyiapkan model tersebut. Sehingga kita bisa nilai dari target yang ingin di capai," tegasnya.
Faisal menilai anggaran Rp 200 juta per desa yang dijanjikan Pemprov Riau masih minim. Karena setidaknya desa butuh minimal Rp Rp 500 juta per desa.
Selain itu, Apdesi juga menginginkan adanya program pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini penting agar Bankeu desa dari provinsi ini pengelolaannya tepat sasaran.
"Untuk itu, dalam program pendampingan ini yang paling penting dilakukan adalah pengawalan pada proses rekrutmennya. Mereka harus orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk mendampingi pelaksanaan program pembangunan desa yang akan dilakukan tersebut," jelas Faisal.
Menurutnya, sejauh ini banyak keluhan dari kepala dan perangkat desa terkait tenaga pendamping yang ada. Baik pendamping dari kabupaten maupun tenaga pendamping dari pusat yang dikenal program P3MD.
"Kelemahannya adalah tenaga pendamping yang ditunjuk itu kurang memiliki kompetensi terhadap tugasnya. Karena diduga ada yang salah dalam proses rekrutmennya. Dan tenaga pendamping program juga sering tidak berada di tempat tugas, jadi susah untuk berkoordinasi," beber mantan anggota DPRD Riau itu.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |