BANGKINANG (CAKAPLAH) - Meski pemerintah telah memutuskan bahwa lima desa di perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu masuk wilayah Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, namun fakta di lapangan, pro kontra antar masyarakat tak kunjung usai. Kini ada beberapa kerawanan yang dikhawatirkan terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019.

Kekhawatiran itu disampaikan beberapa kepala desa dari lima desa di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar pada rapat koordinasi lintas sektoral Indeks Kerawanan Pemilu yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar di Kampung Stanum, Bangkinang, Kamis (14/3/2019).

Kades Tanah Datar Pardi mengungkapkan karena masih adanya pro kontra antara masyarakat yang ingin bergabung ke Kabupaten Rohul dan masyarakat yang ingin masuk Kabupaten Kampar maka ia meminta TNI maupun Polri menambah pengamanan pada pelaksanaan hari pemungutan suara nanti.

"Selama ini aman-aman saja, tapi ini untuk mengantisipasi , untuk menjaga-menjaga," katanya.

Pardi juga mengungkapkan bahwa selama ini selalu ada oknum yang menjadi provokator yang mengimbau masyarakat agar jangan mau datang memilih. "Oleh sebab itu Bupati, Kapolres, TNI tolong diselesaikan ini," pintanya.

Menurutnya, secara hukum lima desa telah kuat masuk dalam wilayah Kampar, namun pihak Rohul masih ingin membuat pemerintahan tandingan di lima desa. "Orang itu membuat tandingan, masih ada kepala desa Pjs," ulasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kades Rimba Makmur Tety Supriati. Ia mengharapkan Pemkab agar senantiasa melakukan sosialisasi ke lima desa.

"Agar mereka selalu ingat dan tergugah hatinya. Karena ada dua kubu, kalau ada dari Pemkab hadir, KPU Kampar, KPU Rohul dan ditengahi KPU provinsi, jadi mereka betul-betul komitmen itu dilaksanakan pemerintah," ulasnya.

Kades Muara Intan Abdul Munir meminta Bawaslu memberikan solusi berupa penegasan dan sanksi bagi provokator yang mengurangi minat warga datang ke TPS.

Bupati Kampar yang diwakili Staf Ahli Aliman Makmur yang menjadi pembicara pada rakor ini menegaskan bahwa lima desa tersebut akan menjadi skala prioritas perhatian Pemkab Kampar bersama.

Komisioner Bawaslu Kampar Marhaliman yang membuka kegiatan rakor ini menyampaikan, terkait masalah ini Bawaslu telah membicarakan di tingkat pimpinan dan menyampaikan juga ke Bawaslu Riau.

"Kami akan melakukan supervisi. Jangan ada lagi ada oknum-oknum yang mencoba melarang masyarakat untuk datang memilih," tegas Marhaliman.

Mantan Ketua PWI Kampar ini mengakui, masih ada alat peraga kampanye peserta Pileg Rohul yang terpasang di lima desa.

Ia menambahkan, potensi kerawanan telah muncul. Marhaliman berharap kepada camat dan desa terundang untuk selalu melakukan koordinasi baik dengan parpol, camat maupun dengan lembaga terkait.

Kabag Op Polres Kampar Kompol Frengky Tambunan mewakili Kapolres Kampar mengatakan, pihaknya tetap menaruh concern di lokasi tersebut. Sejauh ini Polres juga terus berkomunikasi tidak hanya dengan tiga Polsek yang berada di wilayah Polres Kampar yakni Polsek Tapung Hulu, Tapung Hilir dan Tapung, tetapi juga dengan Polsek Bonai Darussalam Resor Rohul.

Ia meminta kades dan masyarakat tidak usah khawatir karena Polres terus mengedukasi masyarakat. "Bagaimanapun juga pihak kepolisian sangat berharap kontribusi seluruh elemen yang ada," kata F Tambunan.

Ia juga meminta kades, masyarakat dan berbagai elemen selalu berkoordinasi dengan polisi.

Kasdim 0313/KPR Mayor Harman Koto yang mewakili Dandim 0313/KPR mengingatkan kades, camat jika ada masalah di wilayahnya jangan didiamkan. TNI, katanya, selalu ikut mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Pemilu dan mengajak masyarakat ikut memilih dan ia minta jangan bosan-bosan mengajak masyarakat memilih.

Rapat koordinasi lintas sektoral Indeks Kerawanan Pemilu yang digelar Bawaslu Kampar ini dibuka oleh Komisioner Bawaslu Kampar Marhaliman dan ditutup oleh Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdullah.

Rakor ini diikuti camat se-Kabupaten Kampar, sejumlah kepala desa, panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kampar, wartawan dan pihak kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar.

Syawir ketika menutup kegiatan ini mengatakan, kegiatan ini ditaja untuk memetakan sedini mungkin potensi kerawanan Pemilu 2019. Potensi kerawanan ini biasanya muncul di daerah perbatasan kabupaten.

Bawaslu siap menerima masukan dari semua pihak termasuk dari media massa. "Agar Pemilu 2019 tidak tercederai, berjalan baik dan tidak lagi menjadi isu nasional," pungkasnya.