PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau Syamsuar secara terbuka sudah menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon presiden RI pada Pemilu 2019, Jokowi-Maruf Amin. Bahkan beberapa kali Syamsuar mendeklarasikan dukungan untuk pasangan petahana tersebut dan turut mengampanyekannya di sejumlah daerah.

Sikap politik mantan Bupati Siak dua periode itu berbeda dengan sang Wakil Gubernur Edy Natar Nasution yang memilih tetap bersikap netral pada Pemilu 2019

Edy Natar Nasution telah menyatakan deklarasi ketidakperpihakan ke salah satu peserta pemilu. Hal itu diungkapkan mantan Komandan Korem 031 Wirabima saat apel tiga pilar dalam rangka menyukseskan Pemilu 2019, di halaman kantor Gubernur Riau, Senin (1/4/2019).

Pengamat Politik Universitas Islam Riau (UIR), DR Moris Adidi Yogia mengatakan sikap yang diambil Edy Natar sebagai pemimpin sudah tepat, bahkan ia menyarankan Syamsuar mencontoh sikap pasangannya tersebut.

"Kalau pak Wagubri sekarang ini harus bersikap netral, memang itu yang harus dilakukannya. Karena seorang pimpinan itu tidak boleh menunjukkan keperpihakannya kepada salah satu peserta pemilu," cetusnya kepada CAKAPLAH.com, Senin (1/4/2019).

Moris mengatakan sikap politik Gubernur Riau Syamsuar sebagai seorang pemimpin bagi masyarakat dinilai tidak elok. "Seorang kepala daerah memiliki sikap politik keberpihakan itu tidak menunjukkan sosok pemimpin yang arif. Kenapa? Karena dulu beliau dipilih sebagai Gubernur Riau atas pilihan rakyat, sementara rakyat belum menyatakan dukungan secara terbuka, tapi beliau sudah menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu," katanya.

Dia mengatakan memang secara pribadi rakyat Indonesia harus ada pilihan, tapi itu sikap pribadi yang tak boleh dikeluarkan. Namun kalau dukungan itu dinyatakan oleh kepala daerah tentu ini tak bijak.

"Kalau sudah terang-terangan mendukung salah satu calon sangat tidak elok. Karena cerminan seorang kepala daerah hadir pada suatu deklarasi sudah mencerminkan keperpihakan, dan itu jelas tak elok," tegasnya.

Menurut Moris sikap keberpihakan Gubernur Riau Syamsuar kepada salah satu peserta pemilu dalam etika politik juga tidak dibenarkan. "Walaupun saat deklarasi Gubernur Riau cuti kampanye, tetap di mata masyarakat tidak bagus. Karena ini masalah etika politik. Karena sanksi sosial yang akan didapat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai kepala daerah," cakapnya.

Karena dalam persoalan ini, lanjut dia, kapasitas Syamsuar menyatakan dukungan itu sangat sulit dibedakan antara kapasitas pribadi atau kepala daerah. Sebab masyarakat tetap akan menganggap kapasitas Syamsuar berbagai Gubernur Riau.

Sebagai gubernur Riau, Moris menyarankan agar Syamsuar harus menganggap bahwa keperpihakannya tidak akan memberi manfaat atau moderat bagi Riau. Tapi yang harus diperhatikannya adalah bahwa Riau yang harus memberi bargaining politik tinggi.

"Artinya jangan kita bersikap keperpihakan, kalau kita bersikap seperti itu tentu pak Gubernur sudah menjebak Riau secara utuh ke jurang perselisihan masyarakat," jelasnya.

"Apalagi partai pengusung beliau (Syamsuar) saat mencalonkan sebagai Gubernur Riau banyak tidak mendukung peserta pemilu yang didukungnya," sambungnya.

Namun demikian Moris berharap perbedaan pandangan politik antara Syamsuar dan wakilnya Edy Natar tidak berdampak terhadap roda pemerintahan di Provinsi Riau.

"Semoga saja sikap Wagubri yang bertolak belakang dengan gubernur Riau tidak berdampak terhadap roda pemerintahan provinsi Riau ke depan. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Sebagai kapasitas seorang wakil, beliau sudah cukup arif karena sudah bersikap netral," ungkapnya.

"Sebab kalau dalam etika politik, seharusnya gubernur Riau juga bisa seperti wakilnya bersikap netral. Karena kita bicara etika politik, bukan etika pemerintahan. Itu yang harus dibedakan pak Gubernur," tukasnya.