Pekanbaru (CAKAPLAH) - Para guru di Pekanbaru mengancam akan kembali melakukan aksi unjukrasa menuntut direvisinya Perwako 7/2019. Dimana salah satunya disebutkan guru sertifikasi tidak lagi menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP).

Jika hari ini walikota tidak menemui para guru dan tercapai kesepakatan maka besok guru kembali melakukan aksi unjukrasa. Jika tak juga ada hasilnya, guru sudah merencanakan demi pada tanggal 8-11 April. Bahkan aksi unjukrasa bisa semakin lama sebab guru juga berencana menggelar aksi lanjutan pada 22-25 April.

Jika ancaman para guru bersertifikasi ini benar diwujudkan maka bisa mengancam pelaksanaan Ujian Nasional.

"Itu artinya akan ada musibah buat Pekanbaru. Apa itu? Kita tak bisa ikut Ujian Nasional," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz, Kamis (4/4/2019)

Untuk itu DPRD Pekanbaru meminta Kepala daerah untuk tidak menganggap ancaman demo lanjutan para guru ini main-main. "Kalau kemarin pemerintah sudah mengundang mereka untuk berangkat ke Jakarta, respon dong. Panggil mereka lagi, jangan hanya berperang di media. Undang mereka, fasilitasi mereka dengar hasilnya. Dirangkullah guru-guru ini jangan malah dimusuhi lewat media," Cakapnya.

Zulfan juga mengingatkan agar hal ini tak dikait-kaitkan dengan politik. "Tak ada hubungannya. Ini murni aspirasi guru dan harus kami perjuangkan," pungkasnya.

Sebelumnya perwakilan guru sertifikasi SD dan SMP di Pekanbaru hari ini, Kamis (4/4/2019) kembali mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk menindaklanjuti hearing yang pada hari Selasa (2/4/2019) lalu yang batal gara-gara Sekretaris Daerah Sekda tak bisa hadir karena sedang liburan ke Inggris.

Hari ini, dijadwalkan hearing akan langsung dihadiri Walikota Pekanbaru Firdaus. Dan ternyata Walikota hari ini tak bisa dipastikan datang. Namun demikian guru-guru akan tetap bertahan di gedung dewan menanti kedatangan walikota hingga pukul 18.00 WIB. Jika Walikota tak datang, guru-guru akan kembali menggelar aksi unjukrasa Jumat (5/4/2019) besok.

Salah seorang perwakilan guru Raja Ira kepada CAKAPLAH.COM mengatakan sampai saat ini Walikota Pekanbaru masih tak kunjung menemui guru-guru pasca mereka pulang dari berkonsultasi dengan tiga kementerian terkait yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kemarin kan Pak Wali yang mengutus kami ke sana. Seharusnya kan beliau mengundang kami lagi untuk tanya apa hasilnya. Ini tak ada, malah lari-lari dari guru," ujarnya.

Ia mengatakan untuk itu PGRI yang akan menjemput bola untuk menemui Walikota di acara hearing ini.

"Dan ternyata hari ini di agenda pak wali tak ada jumpa dengan guru. Berarti kita kan digantung lagi. Dan Pak Wali sepertinya memang tak mau menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Untuk itu, seandainya hari ini Walikota tak juga menjumpai mereka, guru-guru kembali akan turun ke jalan.

"Seandainya tak ada itikad dari Pak Wali, ya kita akan turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar lagi. Kita akan tunggu jam 6, kalau enggak besok demo. Guru dah terlalu sakit, sekarang coba pak wali jadi kami sebentar saja. Nanti kan tahu apa yg kami rasakan," pungkasnya.

Sebagai informasi, guru sertifikasi mempermasalahkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019. Dimana disebutkan guru sertifikasi tidak lagi berhak menerima TPP karena telah menerima tunjangan sertifikasi.