PEKANBARU (CAKAPLAH) - Penyelesaian permasalahan antara guru sertifikasi SD dan SMP dengan Walikota Pekanbaru sampai hari ini tak kunjung menemukan jalan keluar. Guru-guru meminta Walikota agar merevisi Perwako no. 07 tahun 2019 sehingga guru bersertifikasi tetap menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sebagai pihak yang memediasi antara guru dan pemerintah daerah, kalangan DPRD sudah berusaha mencarikan jalan keluar. Salah satunya adalah dengan memanggil Walikota dan Sekretaris Daerah untuk membahas hal ini. Namun nyatanya Walikota maupun Sekda tak juga memenuhi panggilan DPRD tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Dian Sukheri kepada CAKAPLAH.COM mengatakan upaya lain yang sudah dilakukan adalah pimpinan tertinggi dewan yakni Ketua DPRD Kota Pekanbaru juga sudah melakukan upaya komunikasi dengan walikota membahas tuntutan para guru.

"Level komunikasi yang paling tinggi sudah terjadi dimana ketua DPRD Kota Pekanbaru sudah mencoba mengkomunikasikan persoalan ini dengan Walikota Pekanbaru. Jika komunikasi yang disampaikan tidak direspon, maka tidak hanya komisi III pimpinan juga sepakat melakukan interpelasi," ujar Dian Sukheri.

Disampaikan Politisi PKS ini, untuk interpelasi memang ada tahapan dan butuh proses serta ada pertujuan dan segala macamnya. Secara tata tertib, interpelasi ini diusulkan oleh anggota dan disetujui oleh separuh lebih satu dari anggota dewan yang ada.

"Pada dasarnya interpelasi ini tidak diharapkan terjadi, mengingat hubungan antara DPRD dan walikota Pekanbaru tidak ada masalah. Karena pada dasarnya interpelasi itu dilakukan jika ada ketegangan hubungan antara DPRD dan Walikota, dan kita memang tidak dalam kondisi tersebut. Tapi ini sudah menyangkut kepentingan dan keresahan banyak orang yakni para guru, bahkan menyangkut kelangsungan peserta didik yang akan mengikuti UNBK," Cakapnya.

Dian berharap persoalan TPP guru ini bisa segera diselesaikan dan ditemukan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak, bahkan kepada kepala daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru segera menemui para guru.

"Kepada Pak Walikota jumpailah mereka. Jika nanti ada kebijakan bahwasanya mereka harus menunggu jawaban, mereka siap kok. Kalau saya melihat keinginan guru-guru ini hanya bisa menemui walikota untuk bisa berdialog bersama guru," pungkasnya.