PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas), Provinsi Riau memiliki kontribusi besar terhadap keuangan negara. Namun sejak dibentuknya otonomi daerah hingga saat ini, belum ada perhatian khusus pusat terhadap Riau. 

Karena itu, di momentum Hari Otonomi Daerah ke-XXIII tahun 2019, Provinsi Riau berharap ada perhatian khusus pemerintah pusat terhadap Provinsi Riau. 

"Secara umum mungkin biasa (perhatian pusat ke Riau). Tapi idealnya karena Riau ini sudah memberikan kontribusi besar bagi keuangan negara, mestinya ada titik perhatian khusus kepada Riau," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi kepada CAKAPLAH.com, Kamis (25/4/2019). 

Dia mengatakan, berdasarkan hasil diskusinya dengan Staf Ahli Mendagri, sebenarnya kalaupun ada otonomi khusus untuk Riau, namun itu tidak lagi  otonomi khusus regional, tapi otonomi khusus yang sifatnya sektoral. Karena di Indonesia sudah ada lima daerah dengan otonomi khusus regional. 

"Saya pikir bagi masyarakat Riau tidak ada masalah, Riau menjadi daerah otonomi khusus sektoral. Yang penting ada kekhususan," ujarnya. 

Menurutnya daerah otonomi khusus sektoral itu perlua diperhatian pusat, karena Riau pada tahun 1970-an sempat tersohor dengan migasnya. Bahkan sudah ratusan tahun Riau berkontribusi kepada negara. 

"Tak hanya itu. Dari sektor kehutanan Riau juga sudah melewatinya, dan sekarang boleh dikatakan hutan produksi Riau sangat luas," cakapnya. 

Selain itu, sebut Ahmad Hijazi, sektor perkebunan Riau juga saat ini memberikan andil besar terhadap penerima negara. "Artinya masyarakat Riau sekarang apa yang diharapkan. Mungkin itu yang perlu perhatian," ungkapnya. 

Disinggung soal hak-hak Riau, apakah sejauh ini sudah dipenuhi pemerintah pusat, Ahmad Hijazi menyatakan sampai sekarang untuk Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan empat tahun 2017 belum ditransfer pusat. 

"Itu (DBH) termasuk yang kita tunggu-tunggu juga. Mudah-mudahan lah tahun ini bisa disalurkan pusat," pungkasnya.