PEKANBARU (CAKAPLAH) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau saat ini tengah menyorot proses penyusunan rencana pembangunan Pemprov Riau untuk lima tahun ke depan. Menurut lembaga tersebut, saat ini merupakan momen yang tepat untuk meninjau pembangunan sebelumnya dan merumuskan rencana baru yang lebih baik.
“Ini akan menjadi pijakan dalam pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahtraan rakyat,” kata Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi pada Selasa (30/4/2019).
Triono menjelaskan bahwa saat ini menjadi momentum yang tepat juga bagi Gubernur Riau untuk mereformasi perencanaan serta kelengkapan pendukung kinerja untuk mencapai implementasi pembangunan yang baik dan terukur.
Untuk itu ada beberapa hal yang menjadi catatan Fitra yang harus menjadi perhatian Gubernur Riau.
“Gubernur harus mempertegas tujuan dari pembanguan Riau 2019-2024. Ke mana arah pembangunan Riau ini diarahkan. Pembangunan strategis tiap sektor harus selaras satu sama lain dengan visi yang sudah ditetapkan di awal. Hal ini juga harus dipahami oleh masing-masing OPD,” ungkap Triono.
Selain itu Triono juga mengatakan gubernur harus merubah sistem anggaran berbasis fungsi menjadi anggaran berbasis progam.
Menurutnya sistem anggaran berbasis fungsi tersebut tidak efisien dan rentan terhadap pemborosan. Karena selama beberapa tahun terakhir anggaran hanya dihabiskan untuk fungsi yang melekat pada OPD, bukan pada program-program yang dijalankannya. Sehingga dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Gubernur juga perlu membuat indikator kinerja yang akan mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran daerah,” tambah Triono.
Peninjauan kembali terhadap OPD yang ada, ungkap Triono, juga diperlukan saat penyusunan rencana kerja lima tahunan ini. Struktur OPD harus disesuaikan dengan visi serta harus dibuat dengan ramping. Ini untuk mencegah terjadinya inefisiensi anggaran daerah.
Lalu Fitra Riau juga mendorong gubernur untuk memperkuat tim perencanaan pembangunan daerah untuk bisa melakukan sinkronisasi unsur yang ada secara lintas sektoral untuk mewujudkan pembangunan yang diinginkan. Tim penganggaran juga harus dilibatkan sehingga perencanaan tersebut matang dan dapat diimplementasikan dengan baik.
“Terakhir kita tekankan agar Gubernur Riau sistem e-planning dan e-budgeting berjalan dengan transparan dan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat terhindar dari praktik korupsi,” pungkas Triono.
Penulis | : | Abdul Latif |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |