PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sedikitnya ada sekitar Rp114 miliar potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hilang karena 9.000 truk perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Demikain diutarakan Sales Executive BBM Retail Pertamina Wilayah Riau, Agung Wibowo saat rapat koordinasi membahas ketersediaan stok BBM dan elpiji jelang Ramadan dan Idul Fitri 2019, di kantor Gubernur Riau.

Dalam catatan PT Pertamina (Persero) sekitar 30 persen truk-truk perusahaan di Provinsi Riau mengonsumsi BBM bersubsidi. Sedangkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Riau dan Kepri mencatat, terdapat 30 ribu truk perusahaan yang beroperasi di Riau. Artinya sekitar 9.000 truk milik perusahaan di Riau menggunakan BBM subsidi.

Agung Wibowo mengatakan, truk yang konsumsi BBM subsidi dimaksud seperti truk CPO, pengangkut kayu dan truk-truk semen.

"Memang dalam peraturan BBM bersubsidi boleh dikonsumsi oleh siapapun, kecuali truk bertonase besar dan kendaraan pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan," katanya.

"Untuk truk CPO ini memang masih membingungkan, karena mereka masuk dalam kategori turunan dari hasil perkebunan. Saya rasa, Pemprov Riau bisa membuat ketegasan dengan menerbitkan Perda untuk pelarangan penggunaan BBM bersubsidi tersebut," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman mengatakan, pada dasarnya lost potensi realisasi PBBKB sebesar Rp114 miliar itu bisa diatasi jika saja pengawasan terhadap pengguna BBM subsidi tepat sasaran.

"Realisasi penerimaan PBBKB tidak mencapai target juga disebabkan tingginya angkutan perusahaan yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk operasionalnya, sehingga nilai konsumsi BBM non subsidi menjadi turun," katanya kepada CAKAPLAH.com, Jumat (3/5/2019).

Indra menyatakan, berdasarkan laporan Pertamina daerah kehilangan antara Rp100 miliar hingga Rp200 miliar setiap tahun dari PBBKB jika kondisinya masih dibiarkan seperti ini.

"Namun jika pemakaian BBM non subsidi itu betul-betul cermati (tepat sasaran), potensi kenaikan realisasi pendapatan sangat memungkinkan, dan lost realisasi pajak bisa ditekan," tukasnya

Sedangkan Kabid Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ispan S Syahputra menjelaskan, lost potensi penerima daerah dari PBBKB diketahui setelah melihat realisasi penerimaan daerah dari PBBKB akhir 2018 lalu. Dimana realisasi penerimaan hanya sekitar 85 persen atau sekitar Rp782 miliar dari target Rp896 miliar.

"Artinya ada yang lepas sekitar Rp114 miliar. Ini dampak revisi Perda penurunan tarif pajak Pertalite pada pertengahan tahun 2018 dari 10 persen menjadi 5 persen, sehingga realiasi tak capai target," katanya.