(CAKAPLAH) - Sebanyak 32 ribu personel gabungan Polri dan TNI akan mengamankan hari penetapan hasil Pemilu 2019, pada 22 Mei. Karo Penmas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, dua hari sebelum penetapan, personel keamanan tersebut sudah siaga di sejumlah titik pengamanan vital di ibu kota DKI Jakarta.

Dedi menerangkan, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi prioritas utama pengamanan. “Fokus pengamanan itu di KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan kantor-kantor objek-objek vital di sekitarnya,” kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Senin (13/5/2019).

Ia mengatakan, di KPU pengamanan akan dibagi ke dalam empat ring. Ring pertama, Dedi menjelaskan di lokasi utama saat komisioner KPU menetapkan hasil pengumuman. Yaitu di dalam gedung KPU.

Di lokasi ring satu tersebut, menjadi sentral kegiatan penetapan hasil pemilu yang dihadiri para peserta pesta demokrasi, dan saksi-saksi dari para terlibat pemilu. “Di ring satu ini, semua harus clear (aman total), pengamanan harus ketat,” ujar dia.

Semua yang masuk ke dalam ring satu, kata Dedi, termasuk media peliput harus melewati pintu keamanan sebagai cek metal detector. “Ini sesuai SOP (standard operational procedure),” ujar Dedi.

Adapun ring dua pengamanan, kata dia, masih berada di dalam gedung KPU, tetapi bukan di lokasi utama pengumuman hasil pemilu. Ring tiga, pengamanan akan berada di dalam pagar gedung KPU atau di pelataran halaman.

Ring empat, berada di luar pagar KPU, atau di sepanjang Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat (Jakpus) tempat gedung KPU berada. “Polri dan TNI akan bekerja sama dalam pengamanan. Baik di KPU, Bawaslu, dan objek vital lainnya. Dan sudah dipastikan diterjunkan dua hari sebelum 22 Mei,” ujar dia.

Dedi mengakui, pengamanan di KPU menjelang penetapan hasil Pemilu 2019 memang sangat ketat. Ia mengatakan, penguatan pengamanan di KPU lantaran deteksi awal kepolisian di lapangan, tentang adanya potensi gangguan keamanan pada hari-H. Baik gangguan keamanan yang muncul dari para pendukung peserta pemilu yang mengancam tindakan anarkistis. Namun, yang paling berbahaya adanya potensi aksi terorisme dari kelompok radikal saat penetapan hasil pemilu.

Menurut dia, sepanjang pekan lalu tim anti terorisme Mabes Polri, Densus 88 berhasil membekuk sel-sel aktif Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Lebih dari delapan orang anggota JAD yang ditangkap.

Satu di antaranya tewas di Bekasi, saat dilakukan penangkapan. Dari penyidikan, anggota JAD yang tertangkap hidup, mengakui akan melakukan aksi terorisme pada saat penetapan hasil pemilu 22 Mei mendatang.

“Indikasinya ada. Kita sudah menangkap jaringan JAD Bekasi dan Lampung. Mereka sepakat untuk melakukan aksi terorisme skala besar saat penetapan hasil pemilu,” ujar Dedi.

Dedi mengatakan, para kelompok radikal tersebut memanfaatkan momentum situasi dan kontestasi politik yang panas di dalam negeri untuk melakukan terorisme. Bahkan, Dedi mengatakan, analisis Densus 88, aksi yang JAD lancarkan akan menyasar kepolisian dan masyarakat sipil.

“Ini harus diantisipasi maksimal,” sambung dia.

Selain akan menerjunkan 32 ribu personel kepolisian dan militer, Mabes Polri juga akan melakukan patroli masif di media sosial (medsos) pada 22 Mei. Terkait itu, Mabes Polri mengandalkan tim Siber Bareskrim Polri yang akan bekerjsa sama dengan tim dari Kementerian Komunikasi, Informasi dan Teknologi (Kemenkoinfo), serta tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Patroli siber ini, untuk mengantisipasi dan pencegahan penyebaran konten-konten hoaks (berita palsu), dan provokatif,” sambung Dedi.