Senin, 19 Agustus 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

Sidang Dugaan Pemalsuan SK Menhut, JPU Minta Majelis Hakim Bersikap Adil
Kamis, 23 Mei 2019 19:40 WIB
Sidang Dugaan Pemalsuan SK Menhut, JPU Minta Majelis Hakim Bersikap Adil

SIAK (CAKAPLAH) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali terlibat perdebatan panas dengan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Suratno Konadi dan Teten Effendi, dalam sidang perkara dugaan pemalsuan SK Menteri Kahutanan (Menhut), Kamis (23/5/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Siak. Sidang ke-8 itu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa. 

Dua orang saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana Dr Muzakkir, dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan ahli hukum Administrasi Negara  Fery Amsari, dosen Fakultas Hukum Unand Padang.

Selama sidang berlangsung kerap terjadi perdebatan panas antara JPU dan PH terdakwa. Puncaknya kala PH terdakwa terdengar menertawakan anggota JPU yang sedang bertanya kepada ahli Fery Amsari. 

Tertawa yang terkesan mengejek pertanyaan JPU itu langsung diprotes oleh ketua tim JPU Syafril. Ia mengatakan keberatan hakim tidak bertindak tegas kepada PH tersebut. Ia mengingatkan agar masing-masing pihak saling menghormati persidangan tersebut. Karena protes Syafril dengan suara lantang sehingga ditegur oleh hakim dengan mengetukan palu beberapa kali.

"Saya minta majelis hakim tolong adil dalam persidangan ini. Kok kerasnya ke saya saja, harusnya mereka ditegur juga, tegas juga sama mereka," kata Syafril.

Di luar persidangan Syafril meluruskan persoalan itu. Ia menyebut hakim lebih sering tegas kepada pihaknya dan penonton, sedangkan kepada PH terdakwa tidak terlihat ada teguran.

"Kalau penonton ketawa hakim langsung tempramen mengusirnya, tapi kalau PH terdakwa yang ketawa hakim hanya begini," kata Syafril sambil meletakkan telunjuk di mulutnya isyarat mendiamkan. 

Dalam sidang perkara itu, Fery Amsari lebih banyak menjelaskan kondisi Indonesia pada 1998 dalam keadaan berbahaya atau  state of emergency. Akibatnya menimbulkan administrasi negara tidak berjalan. 

"Kalau masyarakat telat melaksanakan kewajiban karena keadaan bahaya tidak ada persoalan. Bahkan tidak ada kewajiban warga negara  dalam keadaan bahaya. Aneh sekali kalau dipaksanakan kemudian dipersoalkan," kata dia.

Ahli juga menyatakan keadaan pada 1998 harus dimaklumi. Karena dalam keadaan itu, tidak dimungkinkan berjalannya proses administrasi negara. Kondisi negara dalam keadaan bahaya itu telah diumumkan presiden Soeharto waktu itu. 

JPU Syafril juga mencoba menanyakan, pada kondisi itu institusi negara masih ada menerbitkan SK pada1998. Padahal ahli mengatakan keadaan bahaya sudah dimulai sejak 1996-1997. 

"Apakah penerbitan SK pada 1998 itu tidak mempertimbangkan pada keadaan 1997 dan 1996? Padahal ahli bilang awalnya keadaan bahaya dimulai 1996," tanya Syafril tajam.

Ahli menjawab keadaan bahaya ditentukan oleh subjektifitas presiden hingga waktu bahaya itu selesai. Sejak BJ Habibie diangkat jadi presiden dan dilaksanakannya Pemilu 1999 menandakan keadaan bahaya di dalam negeri selesai.

"Namun demikian, pada 1998 ada proses administrasi  yang terselenggara dan ada yang tidak," kata dia.

Ahli juga menyebut klausul batal dengan sendirinya sebuah produk hukum tidak berlaku dalam situasi keadaan berbahaya.

Sementara Dr Mudzakkir langsung menjurus ke pasal dakwaan terdakwa yakni 263 dan 264 KUHP. Pasal itu intinya sengaja memalsu surat atau membuat surat palsu, jika digunakan menimbulkan kerugian. Batasnya apabila dipakai menimbulkan kerugian.

"Surat palsu menerbitkan kepalsuan formil dan materil. Mamalsukan surat suratnya ada tapi dipalsukan baik seluruh maupun sebagian," kata dia.

Pada pasal 263 dijelaskan dengan sengaja membuat surat palsu maka terbitlah surat palsu, dengan maksud digunakan sendiri atau orang lain. Palsu dalam hukum pidana, harus dilihat sikap batin yang diniati untuk melakukan perbuatan jahat. 

Menurut ahli, analogi perkara ini tidak menyebabkan adanya surat palsu. Sementara dalam klausul batal dengan sendirinya itu masuk ranah perdata.

"Yang berkompeten mengatakan batal dengan sendirinya adalah yang membuat surat yang bersangkutan. Kalau lembaga yang bersangkutan mengatakan surat itu off maka berakhir surat itu," kata dia.

Namun demikian,  JPU menilai pendapat ahli bertentangan dengan beberapa yurisprudensi. Zakir menjawab yurisprudensi yang tahun berapa, harusnya disesuaikan dengan konsep kekinian.

Menurut Mudzakir perlu dikaji dulu alasan apa yang berwewenang itu memberikan izin. Kalau alasannya tepat maka surat itu benar, seperti sudah diteliti. Itu sesungguhnya tergantung pada institusi yang menerbitkan surat.

Ahli ini tidak memandang yurispridensi bahwa tendensi kerugian saja sudah dapat dipidana. Sedang ahli nengatakan kerugian itu harus nyata. JPU menuding ahli berimprovisasi dengan pasal 21 ayat 3 UU korupsi. JPU juga menuding ahli banyak berbeda dengan banyak ahli lainnya. 

Sedangkan yurisprudensi yang tidak dianggap PH terdakwa dapat temukan dalam buku-buku yurisprudensi dan KUHP Prof Mulyatno pasal 263, dalam pengulasan.  

Sidang pada perkara itu menyedot perhatian warga setempat. Banyak masyarakat yang hadir ingin mengetahui nasib Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi dan mantan Kadishutbun Siak Teten Effendi di dalam sidang itu.  Kedua terdakwa tersebut dituduh melakukan pemalsuan terhadap surat keputusan SK Menhut. 

Sidang tersebut dibuka oleh majlis hakim Roza El Afrina didampingi hakim anggota Fajar Riscawati dan Selo Tantular. JPU dipimpin Syafril dan PH terdakwa dipimpin Yusril Sabri cs. 

Penulis : Alfath
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Hukum, Kabupaten Siak
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 20 April 2018 18:52 WIB
Mantan Kadishut Kampar Segera Diadili
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 17 Agustus 2019
Wabup Zardewan Irup HUT RI di Riau Komplek RAPP
Sabtu, 17 Agustus 2019
Ribuan Warga Pelalawan Saksikan Panggung Rakyat bersama Husni Tamrin
Sabtu, 17 Agustus 2019
Perdana, KPU Siak Gelar Apel HUT RI Sendiri
Jumat, 16 Agustus 2019
Tim Kukerta UNRI di Desa Pulau Gadang Desain Homestay Apung

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Sabtu, 17 Agustus 2019
Galeri Foto: Cara Bupati Alfedri Mengatasi Karhutla
Kamis, 08 Agustus 2019
Tingkatkan Perizinan, Dinas PM-PTSP Kampar Tawarkan Berbagai Kemudahan
Rabu, 24 Juli 2019
Komitmen Majukan Dunia Pendidikan Riau
Senin, 08 Juli 2019
DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Tentang Ranperda LPP APBD 2018

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Sabtu, 17 Agustus 2019
Peringatan HUT RI di UIR Berjalan Khidmat
Kamis, 15 Agustus 2019
PBAK UIN Suska Riau 2019: Mahasiswa non Muslim Mencapai 70 Orang
Sabtu, 10 Agustus 2019
Mahasiswa UNRI Gelar Penyuluhan Kampung KB di Silikuan Hulu
Jumat, 09 Agustus 2019
Mulai Besok, Unilak Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Gelombang III

Kampus lainnya ...

DewanGerindra
Terpopuler
Foto
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www