Minggu, 15 Desember 2019

Breaking News

  • Pemprov Riau Bebaskan Denda Pajak Daerah   ●   
  • Riset: Buzzer di Indonesia Digerakkan oleh Agensi   ●   
  • Tim Gabungan Akan Beri Efek Jera untuk Korporasi Pembakar Lahan   ●   
  • PTPN V Remajakan 914 Hektare Sawit Rakyat di Rohil   ●   
  • Tahun Depan, KIT Pekanbaru Sudah Bisa Dijual   ●   
  • 3 Fraksi DPRD Riau Sepakat Sebut Paripurna Pembentukan AKD Cacat Prosedural   ●   
  • Pemko Pekanbaru Bentuk Tim Percepatan KIT   ●   
  • Meubelair Gedung Mapolda Riau Senilai Rp10,5 Miliar Tahap Lelang   ●   
  • LAMR akan Kumpulkan Elemen Masyarakat Bahas Blok Rokan   ●   
  • Unilak Wisuda 1.044 Mahasiswa
Iklan Yamaha Desember 2019

Sidang Dugaan Pemalsuan SK Menhut, JPU Minta Majelis Hakim Bersikap Adil
Kamis, 23 Mei 2019 19:40 WIB
Sidang Dugaan Pemalsuan SK Menhut, JPU Minta Majelis Hakim Bersikap Adil

SIAK (CAKAPLAH) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali terlibat perdebatan panas dengan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Suratno Konadi dan Teten Effendi, dalam sidang perkara dugaan pemalsuan SK Menteri Kahutanan (Menhut), Kamis (23/5/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Siak. Sidang ke-8 itu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa. 

Dua orang saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana Dr Muzakkir, dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan ahli hukum Administrasi Negara  Fery Amsari, dosen Fakultas Hukum Unand Padang.

Selama sidang berlangsung kerap terjadi perdebatan panas antara JPU dan PH terdakwa. Puncaknya kala PH terdakwa terdengar menertawakan anggota JPU yang sedang bertanya kepada ahli Fery Amsari. 

Tertawa yang terkesan mengejek pertanyaan JPU itu langsung diprotes oleh ketua tim JPU Syafril. Ia mengatakan keberatan hakim tidak bertindak tegas kepada PH tersebut. Ia mengingatkan agar masing-masing pihak saling menghormati persidangan tersebut. Karena protes Syafril dengan suara lantang sehingga ditegur oleh hakim dengan mengetukan palu beberapa kali.

"Saya minta majelis hakim tolong adil dalam persidangan ini. Kok kerasnya ke saya saja, harusnya mereka ditegur juga, tegas juga sama mereka," kata Syafril.

Di luar persidangan Syafril meluruskan persoalan itu. Ia menyebut hakim lebih sering tegas kepada pihaknya dan penonton, sedangkan kepada PH terdakwa tidak terlihat ada teguran.

"Kalau penonton ketawa hakim langsung tempramen mengusirnya, tapi kalau PH terdakwa yang ketawa hakim hanya begini," kata Syafril sambil meletakkan telunjuk di mulutnya isyarat mendiamkan. 

Dalam sidang perkara itu, Fery Amsari lebih banyak menjelaskan kondisi Indonesia pada 1998 dalam keadaan berbahaya atau  state of emergency. Akibatnya menimbulkan administrasi negara tidak berjalan. 

"Kalau masyarakat telat melaksanakan kewajiban karena keadaan bahaya tidak ada persoalan. Bahkan tidak ada kewajiban warga negara  dalam keadaan bahaya. Aneh sekali kalau dipaksanakan kemudian dipersoalkan," kata dia.

Ahli juga menyatakan keadaan pada 1998 harus dimaklumi. Karena dalam keadaan itu, tidak dimungkinkan berjalannya proses administrasi negara. Kondisi negara dalam keadaan bahaya itu telah diumumkan presiden Soeharto waktu itu. 

JPU Syafril juga mencoba menanyakan, pada kondisi itu institusi negara masih ada menerbitkan SK pada1998. Padahal ahli mengatakan keadaan bahaya sudah dimulai sejak 1996-1997. 

"Apakah penerbitan SK pada 1998 itu tidak mempertimbangkan pada keadaan 1997 dan 1996? Padahal ahli bilang awalnya keadaan bahaya dimulai 1996," tanya Syafril tajam.

Ahli menjawab keadaan bahaya ditentukan oleh subjektifitas presiden hingga waktu bahaya itu selesai. Sejak BJ Habibie diangkat jadi presiden dan dilaksanakannya Pemilu 1999 menandakan keadaan bahaya di dalam negeri selesai.

"Namun demikian, pada 1998 ada proses administrasi  yang terselenggara dan ada yang tidak," kata dia.

Ahli juga menyebut klausul batal dengan sendirinya sebuah produk hukum tidak berlaku dalam situasi keadaan berbahaya.

Sementara Dr Mudzakkir langsung menjurus ke pasal dakwaan terdakwa yakni 263 dan 264 KUHP. Pasal itu intinya sengaja memalsu surat atau membuat surat palsu, jika digunakan menimbulkan kerugian. Batasnya apabila dipakai menimbulkan kerugian.

"Surat palsu menerbitkan kepalsuan formil dan materil. Mamalsukan surat suratnya ada tapi dipalsukan baik seluruh maupun sebagian," kata dia.

Pada pasal 263 dijelaskan dengan sengaja membuat surat palsu maka terbitlah surat palsu, dengan maksud digunakan sendiri atau orang lain. Palsu dalam hukum pidana, harus dilihat sikap batin yang diniati untuk melakukan perbuatan jahat. 

Menurut ahli, analogi perkara ini tidak menyebabkan adanya surat palsu. Sementara dalam klausul batal dengan sendirinya itu masuk ranah perdata.

"Yang berkompeten mengatakan batal dengan sendirinya adalah yang membuat surat yang bersangkutan. Kalau lembaga yang bersangkutan mengatakan surat itu off maka berakhir surat itu," kata dia.

Namun demikian,  JPU menilai pendapat ahli bertentangan dengan beberapa yurisprudensi. Zakir menjawab yurisprudensi yang tahun berapa, harusnya disesuaikan dengan konsep kekinian.

Menurut Mudzakir perlu dikaji dulu alasan apa yang berwewenang itu memberikan izin. Kalau alasannya tepat maka surat itu benar, seperti sudah diteliti. Itu sesungguhnya tergantung pada institusi yang menerbitkan surat.

Ahli ini tidak memandang yurispridensi bahwa tendensi kerugian saja sudah dapat dipidana. Sedang ahli nengatakan kerugian itu harus nyata. JPU menuding ahli berimprovisasi dengan pasal 21 ayat 3 UU korupsi. JPU juga menuding ahli banyak berbeda dengan banyak ahli lainnya. 

Sedangkan yurisprudensi yang tidak dianggap PH terdakwa dapat temukan dalam buku-buku yurisprudensi dan KUHP Prof Mulyatno pasal 263, dalam pengulasan.  

Sidang pada perkara itu menyedot perhatian warga setempat. Banyak masyarakat yang hadir ingin mengetahui nasib Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi dan mantan Kadishutbun Siak Teten Effendi di dalam sidang itu.  Kedua terdakwa tersebut dituduh melakukan pemalsuan terhadap surat keputusan SK Menhut. 

Sidang tersebut dibuka oleh majlis hakim Roza El Afrina didampingi hakim anggota Fajar Riscawati dan Selo Tantular. JPU dipimpin Syafril dan PH terdakwa dipimpin Yusril Sabri cs. 

Penulis : Alfath
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Hukum, Kabupaten Siak
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Kamis, 03 Oktober 2019
Tokoh Masyarakat Ingin Sekda Riau dari Indragiri, Ini Alasannya
Kamis, 03 Oktober 2019
Sayonara KPK
Jumat, 04 Oktober 2019
Sebelum Ditemukan Meninggal di Mobil, Korban Sempat Senang-senang di Karaoke
Minggu, 06 Oktober 2019
Heboh Penemuan Potongan Mirip Tangan Manusia di Kampar, Ini Penjelasan Polisi
Minggu, 06 Oktober 2019
Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2019
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 15 Desember 2019
Raih Adiwiyata Mandiri, SD Global Andalan Pelalawan Raih Penghargaan dari MenLHK dan Mendikbud RI
Jumat, 13 Desember 2019
Kawan Lama Retail Gelar Media Gathering di Pekanbaru
Jumat, 13 Desember 2019
Sambut Hari Ibu, IWAPI Taja Lomba Muslim Fashion dan Menyanyi
Jumat, 13 Desember 2019
Hari Juang TNI AD, Danrem 031/WB Lakukan Penghijauan di Hutan Larangan Adat di Kampar

Serantau lainnya ...
Jumat, 29 November 2019
Yuk! Coba 6 Aktivitas Seru ini untuk Mengisi Waktu Akhir Pekan Kamu Bersama Anak
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 11 Desember 2019
Galeri Foto: 18 Lokasi, Dihadiri 3.000 Peserta
Rabu, 11 Desember 2019
Program Investasi Sosial PT CPI, VOTED Lahirkan 315 Tenaga Terampil
Selasa, 10 Desember 2019
Dinilai Optimal Selesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Rohul Raih Penghargaan Prestisius
Rabu, 13 November 2019
Berdirinya UPTD Metrologi Kuansing: Konsumen Terlindungi, Daerah pun Dapat PAD

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Sabtu, 14 Desember 2019
Ditjen Belmawa Kemdikbud Beri Anugerah PCR sebagai Pusat Karir Terbaik 2019
Kamis, 12 Desember 2019
Dua Dosen Fikom UIR Raih Anugerah Best Paper pada International Conference di Malaysia
Rabu, 11 Desember 2019
Unilak Punya Wakil Rektor Baru, Ini Nama-namanya
Rabu, 11 Desember 2019
Sinkronisasi Program RPL Terhadap SMK 4 tahun, PCR Gelar Diskusi Kelompok Terpumpun

Kampus lainnya ...

Hotel Prime Park
Terpopuler

01

Iklan Nasarudin Pelalawan 1
Foto
PTPN5
Pangeran Hotel
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul
Minggu, 15 September 2019
PT PSPI Bagikan 2.500 Masker ke Masyarakat Kampar Kiri
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas

CSR lainnya ...
April HUT 3 Kabupaten
Kamis, 03 Oktober 2019
Mengenal Sosok Lora Fadil, Anggota DPR Boyong Tiga Istri Saat Pelantikan hingga Tidur Diruang Paripurna
Minggu, 29 September 2019
Mikha Tambayong: Sehat Itu Murah dan Menyenangkan
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www