PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengakomodir tiga dari lima tuntutan guru honorer Provinsi Riau, yakni terkait BPJS kesehatan, penyesuaian gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pemberian pelatihan guna meningkatkan kompentensi guru honeree ke depan. 

Sedangkan dua diantaranya belum bisa diakomodir karena menyangkut aturan dan juga kebijakan pemerintah pusat.

Dua tuntutan tersebut yaitu terkait  Tunjangan Hari Raya (THR) dan  sertifikasi guru honorer daerah, karena untuk THR ini belum ada aturan yang memperbolehkannya. 

"Jauh hari sebelumnya kita juga sudah mempelajari tapi memang tidak bisa mengakomodir soal THR, karena aturan memang tidak diperbolehkan. Sehingga kalau dipaksakan akan menjadi temuan dan dikembalikan. Jadi tak mungkin sudah diberikan dikembalikan lagi atau jadi permasalahan," kata Gubri, Syamsuar usai menerima perwakilan guru honorer se-Riau di ruang Rapat Sekdaprov Riau, Rabu (29/5/2019). 

Dalam kesempatan itu, Gubri Syamsuar didampingi Asisten I Ahmad Syah Haroffie, Kadisdik Riau Rudyanto, Biro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani, Disnaker Riau Rasidin, BPKAD Riau Syarial Abdi serta beberapa pejabat terkait lainya. 

Sedangkan terkait sertifikasi, sebut Syamsuar, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengeluarkan karena provinsi hanya memberikan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi. Seperti mengeluarkan SK guru honorer untuk persyaratan mendapatkan sertifikasi.

"Sertifikasi itu ada tesnya, jadi yang mengetes juga lansung dari pusat, karena sertifikasi ini ada anggarannya yang diberikan pusat untuk guru. Yang pasti untuk sertifikasi itu Pemprov Riau akan membantu guru dengan maksimal," katanya. 

Namun untuk masalah kesejahteraan guru ini, kata Syamsuar, sudah masuk dalam visi misinya, yaitu dalam mewujudkan pendidikan Riau berkualitas yang berawal dari kesejahteraan guru. Hanya saja saat ini belum bisa dioptimalkan karena APBD 2019 sudah disahkan sebelumnya, sehingga baru  bisa dimaksimalkan pada APBD Perubahan 2019. 

"Kita harap untuk sementara para guru honor dapat bersabar, yang pasti untuk kesejahteraan sudah kita pikirkan.  Insya Allah pasti kita tingkatkan," janjinya.

Sementara itu, Ketua DPP Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honorer Sekolah Negeri (FORGUPAHSN) Provinsi Riau ini, Ketua Eko Wibowo SPdi menyambut baik apa yang disampaikan gubernur Riau. 

Dia berharap ke depan kesejahteraan guru honorer di Riau dapat lebih diperhatikan dari sebelumnya. Apalagi para guru ini merupakan para pencetus generasi muda yang berakhlak mulia. 

"Kalau untuk sabar kita sudah puluhan tahun bersabar, tapi belum begitu diperhatikan. Dengan adanya ungkapan dari pak Gubernur kali ini memberikan harapan bagi kita para guru honorer," ujarnya.