Gubernur Riau, Syamsuar.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sebelum cuti lebaran, Pemprov Riau sudah melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Riau. Dari pendataan tersebut, terdapat sekitar 100-an kendaraan dinas belum kembalikan mantan pejabat atau ASN pensiun ke pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, kepada CAKAPLAH.com usai memimpin apel perdana pasca cuti bersama lebaran, di halaman kantor Gubernur Riau, Senin (10/6/2019).
"Diduga ada seratusan kendaraan dinas belum dikembalikan, ada pegawai yang pindah, ada yang tak jadi pegawai lagi (pensiun), ada juga yang tak menjabat lagi (non job). Kami sudah minta nama-namanya, agar yang bersangkutan kita panggil satu per satu," katanya.
Gubri menegaskan, kendaraan tersebut segera ditertibkan. Karena masalah aset sudah menjadi konsentrasi Pemprov Riau. Hal ini sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Masalah aset jadi konsen kami, juga konsen KPK dan BPK. Arahan KPK dan BPK kepada kami masalah aset kedepan agar diperbaiki," cakapnya.
Menurutnya, pihaknya sudah mendapat gambaran siapa saja pegawai, mantan pejabat dan pensiunan yang belum mengembalikan kendaraan dinas.
"Jumlah ini cukup banyak. Tentu untuk mengambil kendaraan itu ada langkah-langkah yang kami lakukan, baik terhadap pegawai ataupun pegawai yang sebetulnya tidak ada hak menggunakan kendaraan dinas," tukasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, dari 100-an mobil dinas yang belum dikembalikan tersebut,
beberapa kendaraan sudah dikembalikan oleh mantan pejabat lama.
"Tapi masih ada juga mantan pejabat yang belum mengembalikan kendaraan dinas," sebut mantan Penjabat Bupati Kampar ini.
Karena itu, ia menegaskan kembali kepada para pihak yang masih menguasai kendaraan yang bukan haknya agar segera mengembalikan.
"Kita beri pengertian dan saran agar kendaraan itu segera dikembalikan. Jika tak dikembalikan jangan marah kalau nama-namanya dipublikan. Karena pimpinan sudah minta data yang bersangkutan dan akan melakukan pemanggilan satu per satu," tegasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Riau, Otomotif, Pemerintahan |