PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengklaim telah melaksanakan program 100 hari kerjanya bersama wakilnya Edy Natar Nasution. Dimana programnya berakhir pada 30 Mei lalu.

"Sudah kami laksanakan semua satu per satu," kata Gubri Syamsuar kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (13/6/2019).

Sedikitnya ada 10 poin program 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur Riau.

Pertama sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ke daerah. Gubri menyatakan, dalam upaya pencegahan karhutla telah diterbitkan Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau Nomor 360/BPBD/385 tanggal 25 Februari 2019, perihal Antisipasi dan Kewaspadaan Dini Potensi Karhutla dan mengintruksikan BPBD untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, dengan menyebarkan pamflet larangan membuka lahan dengan cara membakar, serta bersama Bupati/Walikota, Instansi terkait dan stake holder melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi pencegahan karhutla.

"Kemudian sebagai upaya penanggulangan karhutla Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana Karhutla guna penanganan penanggulangan karhutla secara masif, terintegrasi dan terpadu," paparnya.

Lalu, pembentukan Satgas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Riau SK Nomor: 625/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019, yang menunjuk Gubernur Riau sebagai Komandan Satgas serta menginstruksikan kepada Walikota dan Bupati untuk mengaktifkan Posko Satgas Penanggulangan Karhutla.

"Kita juga sudah melakukan patroli dan pemantauan baik dari udara yang didukung oleh TNI/Polri, serta pemadaman titik api secara terpadu baik dari udara maupun darat dengan melibatkan TNI, Polri, BNPB, Kementerian LHK, BPBD, DLHK, Manggala Agni, dunia usaha dan masyarakat. Serta melaksanakan rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota serta Satgas Karhutla," terangnya.

Kemudian poin kedua yakni, menyiapkan Ranperda wajib belajar 12 tahun, memastikan anak SLTP dapat melanjutkan pendidikan tingkat SMA/SMK/MA. "Untuk Ranperda ini, kami telah menyiapkan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau tentang Wajib Belajar 12 Tahun, selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Riau," bebernya.

Ketiga membenahi pelayanan kesehatan melalui BPJS di rumah sakit pemerintah dan swasta. Untuk poin ini, sebut Syamsuar, pihaknya telah mendorong Puskesmas dan rumah sakit untuk masuk dalam Sistem Pelayanan Rujukan Terpadu (Sisrute), dimana sampai saat ini telah terdaftar seluruh rumah sakit dan 90 persen Puskesmas dalam Sisrute.

"Kami juga telah melakukan inspeksi terhadap proses pelayanan kesehatan rujukan guna mengetahui permasalahan di lapangan. Dimana ditemukan persoalannya pada pendaftaran, ketersediaan kamar rawat inap, pelayanan farmasi yang lambat, informasi ketersediaan pelayanan. Saat ini sudah terlihat umpan balik perbaikan dari permasalahan yang dihadapi," terangnya.

Tak hanya itu, guna mensinergikan pelayanan kesehatan ini Pemprov Riau telah melaksanakan rapat koordinasi bersama BPJS, Dinas Kesehatan dan Kabupaten/Kota serta rumah sakit pemerintah dan swasta.

Poin keempat pembenahan pengelolaan aset daerah. Gubri mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan 12 Ranpergub sebagai acuan regulasi penataan aset, surat edaran kepada Bupati/Walikota, Instansi Pemerintahan Daerah dan Vertikal, serta membuat MOU Kerjasama dalam rangka penataan aset.

Melakukan mediasi dan coaching klinik terhadap permasalahan aset, serta pembaharuan sistem aplikasi penataan aset dengan mengintegrasikan aplikasi e-planing, e-Budgeting, RKPD, RKBMD.

"Kami juga melakukan penarikan kendaraan dinas dan pengosongan lahan dan rumah dinas yang tidak sesuai peruntukannya, atau yang masih dikuasai oleh mantan Pejabat serta Pensiunan PNS Pemprov Riau," cetusnya.

Kelima menyiapkan Call Center pengaduan masyarakat. Syamsuar menyampaikan, Pemprov Riau membuat program layanan pengaduan online dengan menyediakan fasilitas SMS/WA Center: 08117588889 dan Aplikasi Pengaduan Online Berbasis Android Lapor Warga, yang selanjutnya dalam proses penyelesaian pembuatan aplikasi pengaduan berbasis IT.

Keenam menyiapkan sarana dan prasarana video conference Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Walikota. Menurutnya, untuk program sarana prasarana Video Conference secara umum sudah baik.

Poin ketujuh pembenahan birokrasi. Dikatakan Syamsuar, Pemprov telah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

"Perubahan Pergub ini merupakan implikasi terhadap terbitnya Permendagri 112 Tahun 2018, tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana Pemprov Riau membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa," paparnya.

Kemudian telah diterbitkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI dengan Nomor 061/2380/OTDA tanggal 22 April 2019, tentang Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau tahun 2019 untuk perubahan Perda Riau Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau yang telah disampaikan ke DPRD Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A. Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A.

Telah diaktifkannya aplikasi SI-JABPRI (Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau) yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis beban Kerja (ABK), Peta jabatan dan Evaluasi Jabatan (EVAJAB) secara elektronik dengan mudah, cepat, efektif dan efisien.

"Kami juga menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk mentaati segala aturan terkait disiplin ASN sejak hari pertama bekerja melalui apel dan surat edaran.
Pelaksanaan sistem Merit Riau, evaluasi jabatan dan penataan pegawai Provinsi Riau, penerapan sistem penilaian kinerja ASN, penyusunan Standar Kompetensi Pemprov Riau. Kemudian penanganan kasus PNS Provinsi Riau, pengembangan Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) sebagai data update sistem informasi kepegawaian Provinsi Riau, dan rekrutmen CPNS 2019 (PPPK) Provinsi Riau," paparnya.

Kedelapan merumuskan konsep Riau Hijau dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Poin ini diklaim Syamsuar telah melaksanakan pertemuan dengan NGO dan dinas terkait membahas Riau Hijau.

"Kemudian kami tindaklanjuti pertemuan dengan dinas terkait membahas program Riau Hijau. Dan Alhamdulillah Program Riau Hijau telah dimasukkan kedalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024," bebernya lagi.

Ke sembilan meningkatkan pencapaian reforma agraria berupa perhutanan sosial dan tora. Gubri Syamsuar menyatakan telah mengefektifkan dan mengefisienkan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Riau dengan melalui perbaikan dan penyempurnaan struktur POKJA PPS Riau. Dimana SK dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Setda Riau melalui perampingan atau perubahan struktur organisasi.

"Kemudian menyempurnakan uraian dan pembagian tugas yang jelas, evaluasi masing-masing divisi, dan membuka jalur komunikasi yang terbuka baik internal divisi, antar divisi, maupun dengan unsur pimpinan dalam POKJA PPS," ungkapnya.

Selanjutnya, sebut Syamsuar, progres proses penerbitan izin Perhutanan Sosial (Usulan PS). Ini telah dilakukan pembahasan DPRD lebih kurang 6.118 Ha, di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Saat ini Pemprov Riau menunggu jadwal pembahasan DPRD lebih kurang 12.700 Ha, di Kabupaten Kampar. Disamping itu lebih kurang 318 Ha di Kampar dalam proses menuju pembahasan.

"Jadi skema perhutanan soisal yang akan dikembangkan, Tahun 2020 120 izin/ kemitraan kehutanan/hak. Tahun 2021 terdapat 160 izin/kemitraan kehutanan/hak, Tahun 2022 ada 160 izin/kemitraan/ kehutanan/hak. Tahun 2023: 200 izin/kemitraan kehutanan/hak, Tahun 2024: 200 izin/kemitraan kehutanan/hak," terangnya.

Lalu, pencapaian Kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kegiatan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) di Provinsi Riau.

"Alhamdulillah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menerbitkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan HutanUntuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), berdasarkan Keputusan Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM. Keputusan Nomor SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA. Keputusan Nomor SK.8716/MENLHK-PKTL/KUH/PLA," cakapnya.

Poin terakhir, peningkatkan koordinasi Kabupaten/ Kota dengan kantor pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan PBB perkebunan.

"Kami telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemprov Riau dengan Kanwil DJP Riau, dalam Rangka koordinasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat, dan daerah dengan Nomor : MoU-2/WPJ.02/2019 Tanggal 2 Mei 2019 Nomor: 10/KSB/V/2019. Kemudian diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Atau Pekerjaan di Provinsi Riau dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 20 Tanggal 8 Mei 2019," pungkasnya. Amin