PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Provinsi Riau menggelar hearing dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Riau dengan SKK Migas, PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), dan Perhimpunan Security PT CPI, Senin (24/6/2019).
Hearing ini diadakan atas adanya aduan dari Perhimpunan Security CPI mengadukan nasibnya ke DPRD Provinsi Riau mengenai pemangkasan jam kerja yang awalnya selama 12 jam, menjadi 8 jam sehari.
Kepada CAKAPLAH.com, pimpinan rapat, Asri Auzar mengatakan bahwa pihaknya ingin menengahi permasalahan tersebut. "Permasalahannya adalah security ini yang awalnya jam kerjanya 12 jam dikurangi menjadi 8 jam setelah kontraknya akan berakhir. Nanti dikontraknya yang semula menerima Rp 6,5 juta, sekarang jadi Rp 3,5 juta," cakap wakil ketua DPRD Riau itu.
Asri menambahkan, alasan pihak Chevron memangkas adalah untuk efisiensi dan sesuai dengan undang undang, bahwa jam kerja 8 jam.
"Jadi jumlah securitinya ada 2.165 orang, itu yang akan kita carikan solusinya. Insya Allah Kamis pekan depan akan kita selesaikan, dan semoga ada win-win solutionnya," tukas Asri.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pekerja Satuan Pengamanan (HPSP) Provinsi Riau, Dori Kurniawan mengatakan, bahwa awalnya pihaknya mencoba mediasi sendiri tanpa melibatkan legislatif. Namun, surat yang pernah dilayangkannya kepada PT CPI tidak digubris.
"Tetapi seiring berjalannya waktu, surat ini tidak digubris. Awalnya Komisi V mengarahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, namun tidak ada hasilnya juga. Jadi dilanjutkan hearingnya disini dengan melibatkan banyak pihak. Kami berharap ada solusi," harapnya.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serba Serbi, Riau |