(CAKAPLAH) - Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan SE, memberikan warning tegas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis. Zufra menilai PPID Pembantu di lingkungan Pemkab Bengkalis tersebut belum serius menjalankan tugasnya dalam upaya transparansi informasi publik.

"Salah satu faktor utama terjadinya korupsi dan nepotisme karena aparatur tidak transparan ketika menjalankan tugas-tugasnya dalam mengelola anggaran. Main belakang, atau berusaha menutup-nutupi. Jika benar-benar ingin membangun semangat anti korupsi mulailah transparan dalam mengelola kegiatan yang berkaitan dengan uang rakyat yaitu APBD atau APBN. Insya Allah jika sudah mulai transparan kontrol masyarakat akan lebih mudah dan aparatur akan lebih berhati-hati dalam bekerja," kata Zufra, Jumat (5/7/2019) di Bengkalis.

Dilanjutkan Zufra, berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan langsung KI Riau ke Bengkalis, ternyata respon dan kerjasama PPID pembantu yang ada di setiap OPD dengan PPID Utama Pemkab Bengkalis, masih sangat rendah. Sehingga, PPID Utama dalam melayani kebutuhan informasi dari masyarakat, masih menghadapi masalah.

"Padahal sebagian besar informasi publik itukan beradanya di PPID pembantu. Kalau PPID Pembantu yang ada di OPD ini tak respon dengan PPID Utama-nya, maka informasi yang diminta masyarakat tak bisa dipenuhi dengan baik. Dan kondisi ini tak baik untuk budaya tranaparansi," kata Zufra Irwan.

Zufra Irwan juga mengingatkan PPID pembantu di seluruh PD atau satker di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk benar-benar memahami Permendagri No 3 tahun 2017 terkait tugas-tugas PPID pembantu dan alur kewajibannya terhadap PPID utama yang berada di Dinas Kominfo.

"Jika ingin dipercaya rakyat atau jika tidak ingin bermasalah dengan aturan atau hukum transparanlah. Jika tidak ingin bersengketa di Komisi Informasi responlah dengan baik dan cepat alur dan informasi yang dibutuhkan PPID utama," tegas Zufra.