Jumat, 24 Januari 2020

Breaking News

  • Pemprov Riau Bebaskan Denda Pajak Daerah   ●   
  • Riset: Buzzer di Indonesia Digerakkan oleh Agensi   ●   
  • Tim Gabungan Akan Beri Efek Jera untuk Korporasi Pembakar Lahan   ●   
  • PTPN V Remajakan 914 Hektare Sawit Rakyat di Rohil   ●   
  • Tahun Depan, KIT Pekanbaru Sudah Bisa Dijual   ●   
  • 3 Fraksi DPRD Riau Sepakat Sebut Paripurna Pembentukan AKD Cacat Prosedural   ●   
  • Pemko Pekanbaru Bentuk Tim Percepatan KIT   ●   
  • Meubelair Gedung Mapolda Riau Senilai Rp10,5 Miliar Tahap Lelang   ●   
  • LAMR akan Kumpulkan Elemen Masyarakat Bahas Blok Rokan   ●   
  • Unilak Wisuda 1.044 Mahasiswa
Yamaha 14012020

Sidang Kasus Dugaan Pemalsuan SK Menhut
Sebut JPU Gagal Paham, PH Terdakwa Bersikukuh Klien Tak Bersalah
Selasa, 16 Juli 2019 20:57 WIB
Sebut JPU Gagal Paham, PH Terdakwa Bersikukuh Klien Tak Bersalah
SIAK (CAKAPLAH) - Penasihat Hukum (PH) terdakwa Teten Effendi dan Suratno Konadi, Yusril Sabri dkk tetap bersikukuh kedua klien mereka tidak melakukan pemalsuan surat.


Hal itu tertuang dalam duplik yang dibacakannya pada sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan, Selasa (16/7/2019) di Pengadilan Negri (PN) Siak.  

Duplik PH terdakwa atas replik JPU Kejari Siak tersebut memuat penegasan atas pledoinya yang dibacakan pada 2 minggu lalu. Dalam duplik itu, PH terdakwa tidak sependapat dengan replik JPU semua tindak pidana yang didakwakan benar dan meyakinkan. Padahal menurut dia, dalil JPU lemah dan mudah dipatahkan.

"Kami heran, kenapa JPU mengatakan kami gagal paham tentang surat palsu. Padahal, kami mengatakan tidak ada surat palsu. Surat pelepasan yang dimaksud itu bukan palsu, dan palsu berbeda dengan sudah tidak berlaku lagi," kata Aksar Bone, tim PH Terdakwa yang diketuai Yusril Sabri.

Menurut dia, selama persidangan tidak ada seorang pun saksi yang mengatakan objek perkara tersebut dengan surat palsu. Justru Yusril cs yang menuding JPU yang gagal paham terkait objek perkara surat palsu.

"Kami juga telah berhasil menunjukkan secara ilmiah tentang gagal pahamnya JPU dalam perkara ini. Kami berhasil menunjukkan kepada majelis tentang KUHAP dan uraian surat dakwaan yang kacau balau," kata dia.

Menurut PH terdakwa, eksepsi pada perkara perdata dan pidana sama sekali berbeda. Tanpa eksepsi pun mereka yakin majelis sudah memahami dan sepakat dengan duplik mereka.

"Pada repliknya penuntut umum mengatakan tidak perlu kami ditanggapi karena sudah tercover dalam surat dakwaan. Padahal itu hanyalah alasan saja karena tidak sanggup membantah dalil kami," kata dia.

PH terdakwa tetap berpegang dengan pledoinya dengan keyakinan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Mereka meminta kepada majelis untuk membebaskan kedua terdakwa.

Dalam duplik itu, PH terdakwa juga kembali membahas ahli Dr Mirza Nasution yang dihadirkan JPU. Menurut dia, majlis untuk tidak mempertimbangkan pendapat ahli tersebut. Sebab, ahli terbukti tidak kompeten bicara hukum Tata Usaha Negara (TUN). Selain itu ahli merupakan ASN yang mengajar di USU namun surat izin menjadi ahli dari UMSU.

"Ahli Fery Amsari yang kami hadirkan jelas sesuai bidang keilmuan jelas mengatakan negara dalam keadaan bahaya pada 1998. Secara fakta jelas dapat dipahami," kata dia.

Pada Duplik itu, PH terdakwa juga menyentil ahli Dr Mahmud Mulyadi yang berpendapat batal dengan sendirinya SK pelepasan itu tidak terdapat pada lapangan hukum pidana, melainkan hukum perdata. Sementara penggunaan surat yang telah mati dengan sendirinya adalah pemalsuan intelektual.

"Itu pendapat yang tidak berdasarkan hukum. Apalagi tidak ada pemalsuan intelektual dalam hukum, sebagaimana sesuai pendapat ahli Prof Muzakir," kata dia.

Surat palsu yang dimaksud JPU tidak hanya SK pelepasan, melainkan juga Izin Lokasi (Inlok) tahun 2006 dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2009 PT Duta Swakarya Indah (DSI). Padahal pihaknya tetapkan mengatakan SK pelepasan asli, dan masih berlaku.

"Dakwaan JPU telah berhasil kami patahkan semuanya. Kami mohon kepada yang mulia, berkenan memutus untuk membebaskan Teten Effendi dan Suratno Konadi karena tidak terbukti serta merehabilitasi dan memulihkan nama baik Teten dan Suratno.

Dalam replik JPU sebelumnya, pledoi PH terdakwa ditolak dan diabaikan. Awalnya menyangkut keberatan ahli Dr Mirza yang dihadirkan JPU sebagai ASN yang tidak mendapat izin dari atasan pada waktu menjadi ahli di PN Siak.  Disebutkan JPU, ahli ini sejak semula dari penyidik pun telah mendapat izin resmi dari tempatnya bertugas.

Berkenaan dengan pendapat PH yang menyebut ahli Dr Mirza bukan ahli TUN melainkan ahli hukum tata negara, JPU beragumentasi, meskipun secara akademik ada dibedakan antara hukum tata negara dengan hukum TUN. Tetapi di antara keduanya ada kaitan yang sangat erat. Lagi pula saat ini di kehidupan modern sangat sulit membedakan antara HTN dengan HTUN.

"Hal ini selaras juga dengan pendapat ahli dari terdakwa yaitu Husnul Abadi dan Ferry Amsari yg berpendapat sama," terang JPU.

Terkait dalil PH terdakwa berkenaan dengan asas presumtio ius Causa, yaitu tentang asas di mana putusan masih tetap berlaku sampai dicabut, ternyata menurut JPU SK Pelepasan Kawasan Hutan nomor17/Kpts.II/1998 telah mati dengan sendirinya sesuai dengan diktum ke sembilan dari SK Menhut  tersebut. Putusan PK TUN nomor 198/2017 yang disebut JPU dalam tuntutan hanyalah melegimitasi kenyataan di mana SK pelepasan.

"Sebenarnya telah mati sejak 6 Januari 1999, jadi bukan sebagai tempat berpijak perkara ini tetapi putusan ini yang memastikan bahwa SK pelepasan untuk PT DSI  memang telah mati,  kemudian digunakan untuk mengurus izin lokasi (Inlok) dan IUP pada  2006 dan 2009. Padahal kedua terdakwa telah tahu permohonan izin telah ditolak dua kali oleh bupati Siak Arwin pada 2003 dan 2004 lalu," kata dia.

Di luar sidang, PH pelapor Jimmy, H Firdaus, SH MH menanggapi duplik PH terdakwa sebagai hal yang lumrah. Sebab, tidak ada yang baru dari duplik PH terdakwa ini.

"Semuanya hanya pengulangan dari pledoi yang lalu. Intinya mereka bersikukuh tidak ada surat palsu dalam perkara ini, suratnya asli, tanda tangan asli, nggak ada yang palsu, begitu kata PH terdakwa," kata dia.

Menurut Firdaus, PH terdakwa dalam membela terdakwa melihat dari sisi subjektif. Pada akhirnya hakim yang akan menilai berdasarkan fakta persidangan akan memutus berdasarkan keyakinannya terdakwa kedua terdakwa ini.

"Secara komprehensif apa yang disebut dengan menggunakan surat palsu itu, apakah memang benar hanya fisiknya saja atau termasuk juga di dalamnya sesuatu yang tidak benar masuk juga dalam terminologi dugaan kejahatan menggunakan surat palsu," kata Firdaus setengah bertanya.
Penulis : Alfath
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Hukum, Kabupaten Siak
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Minggu, 19 Januari 2020 21:55 WIB
Lahan Gambut dan Semak Belukar di Siak Terbakar
Minggu, 22 September 2019 21:31 WIB
Tim BSP Juara di Etape Empat TDSi 2019
Jum'at, 23 Agustus 2019 17:18 WIB
KPU Siak Mengaku Siap Dipanggil DKPP
0 Komentar
Berita Pilihan
Kamis, 03 Oktober 2019
Tokoh Masyarakat Ingin Sekda Riau dari Indragiri, Ini Alasannya
Kamis, 03 Oktober 2019
Sayonara KPK
Jumat, 04 Oktober 2019
Sebelum Ditemukan Meninggal di Mobil, Korban Sempat Senang-senang di Karaoke
Minggu, 06 Oktober 2019
Heboh Penemuan Potongan Mirip Tangan Manusia di Kampar, Ini Penjelasan Polisi
Minggu, 06 Oktober 2019
Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2019
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 23 Januari 2020
RAPP Gelar Seminar Nasional K3, Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental dan Bijak Memakai Gadget
Rabu, 22 Januari 2020
Empat Satpam PT SSL Raih Penghargaan dari Polda Riau
Rabu, 22 Januari 2020
Zufra: Gubernur Harus Evaluasi Kadis Kominfo yang Tak Pro Transparansi
Selasa, 21 Januari 2020
Gelar RUPSLB, PGN Resmi Tetapkan Arcandra Tahar Sebagai Komisaris Utama

Serantau lainnya ...
Jumat, 29 November 2019
Yuk! Coba 6 Aktivitas Seru ini untuk Mengisi Waktu Akhir Pekan Kamu Bersama Anak
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 16 Januari 2020
Gubernur Syamsuar Terima Penghargaan dari Menteri Agama
Rabu, 18 Desember 2019
Sekda Rohul: Kita Cari Pejabat yang Menguasai Bidang dan Punya Inovasi
Rabu, 11 Desember 2019
Galeri Foto: 18 Lokasi, Dihadiri 3.000 Peserta
Rabu, 11 Desember 2019
Program Investasi Sosial PT CPI, VOTED Lahirkan 315 Tenaga Terampil

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 22 Januari 2020
IDI Riau dan Unilak Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Jumat, 17 Januari 2020
Besok, IMR-UI Gelar Bedah Kampus UI di Hotel Mutiara Merdeka, Gratis!
Jumat, 17 Januari 2020
Tiga Wakil Rektor dan Dua Dekan Unilak Dilantik
Rabu, 15 Januari 2020
18 Prodi UIR Raih Premier Akreditasi International ASIC

Kampus lainnya ...

Hotel Prime Park
Terpopuler
April Ucapan Natal
Foto
HUT Meranti APRIL
Pangeran Hotel
Selasa, 21 Januari 2020
PT Adei Bangun Masjid untuk Masyarakat Desa Kemang Pelalawan
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul
Minggu, 15 September 2019
PT PSPI Bagikan 2.500 Masker ke Masyarakat Kampar Kiri
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim

CSR lainnya ...
Minggu, 19 Januari 2020
Priyanka Chopra Rawat Rambut dengan Campuran 2 Minyak Ini
Kamis, 03 Oktober 2019
Mengenal Sosok Lora Fadil, Anggota DPR Boyong Tiga Istri Saat Pelantikan hingga Tidur Diruang Paripurna
Minggu, 29 September 2019
Mikha Tambayong: Sehat Itu Murah dan Menyenangkan
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www