Minggu, 25 Agustus 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

Jokowi Terima Hukuman karena Alasan Tak Bisa Dibenarkan
Sabtu, 20 Juli 2019 08:49 WIB
Jokowi Terima Hukuman karena Alasan Tak Bisa Dibenarkan
Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan dan lahan. (Biro Pers Istana)

(CAKAPLAH) - Mahkamah Agung (MA) memutuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jokowi menerima keputusan MA meski berencana melakukan upaya hukum terakhir untuk menanggapi vonis itu.

Vonis itu ditetapkan MA yang menolak permohonan kasasi Jokowi dkk dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. "Tolak," demikian sebagaimana dilansir panitera MA lewat situs webnya, Jumat (19/7/2019).

Putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019 kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha. MA menguatkan vonis sebelumnya yang menyebut bahwa Jokowi dkk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan.

Kasus bermula saat terjadi kebakaran hebat pada 2015. Salah satu yang dilanda yaitu Kalimantan. Oleh sebab itu, sekelompok masyarakat menggugat negara. Mereka adalah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin dan Mariaty.

Yang mereka gugat adalah Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Gugatan mereka dikabulkan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 22 Maret 2017. PN Palangkarya memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kenapa MA menolak permohonan kasasi Jokowi?

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro menjelaskan salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan kasasi yakni membenarkan dalil berkaitan dengan penanggulangan bencana dalam suatu negara merupakan tanggung jawab permerintah.

Dalam gugatannya, menurut penggugat, pemerintah belum melakukan hal itu sehingga bencana kebakaran hutan masih berlangsung. Memang seharusnya pemerintah berkewajiban untuk menghentikan bencana kebakaran hutan. Maka dalil-dalil kasasi pihak Jokowi ditolak MA.

"Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan," kata Jubir MA Andi Samsan Ngaro di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Jokowi harus melakukan hal-hal ini

Karena kasasinya ditolak, maka Jokowi diwajibkan melakukan berbagai hal. Pertama, Jokowi wajib menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Peraturan pelaksana yang wajib diterbitkan Jokowi ada tujuh, mulai dari peraturan pemerintah tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, hingga peraturan pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Kedua, Jokowi wajib menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan. Tim gabungan itu bertugas melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan, menegakkan hukum, dan membuat road map pencegahan dini.

Ketiga, mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap.

Keempat, memerintahkan seluruh rumah sakit di wilayah Kalteng membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat korban kabut asap Kalteng.

Kelima, membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara karena asap. Keenam, menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar. Ketujuh, membuat peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalteng.

Kedelapan, kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalteng. Kesembilan, KLHK harus segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011. Kesepuluh, KLHK dan Gubernur mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya.

Kesebelas, mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan, dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalteng. Kedua belas, mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan.

Jokowi terima hukuman

Menerima hukuman itu, Jokowi langsung berkoordinasi dengan menterinya supaya bisa segera melakukan kewajiban di atas.

"Saya sudah koordinasi kepada KLHK, intinya pemerintah sudah mengambil langkah-langkah. Pertama, langkah perbaikan atas tuntutan. Maka Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan telah bekerja sesuai perintah Presiden," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Langkah berikutnya adalah pengurangan titik-titik api di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Moeldoko mengklaim sudah ada penurunan jumlah titik api.


Moeldoko menyebut pemerintah juga telah memperbaiki regulasi.

"Sekarang MA sudah membuat keputusan seperti itu, kita perbaiki lagi kerja kita," kata Moeldoko.

Saat ditanya apakah pemerintah akan mengajukan peninjauan kembali (PK), Moeldoko tidak menampiknya. PK merupakan opsi langkah hukum terakhir yang bisa diambil pemerintah.

"Ya pastinya, nanti kan ada pengacara negara melakukan langkah-langkah itu," kata Moeldoko.

Editor : Ali
Sumber : Detik.com
Kategori : Nasional, Pemerintahan, Lingkungan, Hukum
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Kamis, 22 Agustus 2019 17:32 WIB
5.477 Hektare Hutan dan Lahan di Riau Terbakar
Jum'at, 16 Agustus 2019 19:36 WIB
5.210 Hektare Hutan dan Lahan di Riau Terbakar
Minggu, 18 Agustus 2019 09:14 WIB
Hari Ini Titik Api di Riau Berkurang
Rabu, 21 Agustus 2019 19:51 WIB
Dua Pekan, 1.243 Kasus ISPA di Rokan Hulu
Sabtu, 10 Agustus 2019 16:03 WIB
Kualitas Udara di Pekanbaru Masih Level Sedang
Senin, 12 Agustus 2019 19:38 WIB
Sekda Bengkalis Ikut Padamkan Karhutla
Rabu, 07 Agustus 2019 08:10 WIB
Titik Api Berkurang, Dumai Masih Berasap
Jum'at, 09 Agustus 2019 08:07 WIB
HUT Ke-62, Riau Dikeliling 49 Hotspot
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 24 Agustus 2019
Polres Inhu Tangkap 3 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba
Sabtu, 24 Agustus 2019
Publikasikan Wisata Riau, SEF Taja Workshop Tourism 'Guide Zaman Now'
Jumat, 23 Agustus 2019
Dibangun Swadaya, Dandim 0321/Rohil Resmikan Masjid Junud Al-Qodim
Kamis, 22 Agustus 2019
Danrem 031/WB Bangga Terhadap Prajurit Kodim Bengkalis

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 22 Agustus 2019
Tingkat Sinergitas Pelayanan Perizinan, DPMPTSP Bengkalis Gelar Rakor
Sabtu, 17 Agustus 2019
Galeri Foto: Cara Bupati Alfedri Mengatasi Karhutla
Kamis, 08 Agustus 2019
Tingkatkan Perizinan, Dinas PM-PTSP Kampar Tawarkan Berbagai Kemudahan
Rabu, 24 Juli 2019
Komitmen Majukan Dunia Pendidikan Riau

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 21 Agustus 2019
Unri Gelar Seminar Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan Tropis
Sabtu, 17 Agustus 2019
Peringatan HUT RI di UIR Berjalan Khidmat
Kamis, 15 Agustus 2019
PBAK UIN Suska Riau 2019: Mahasiswa non Muslim Mencapai 70 Orang
Sabtu, 10 Agustus 2019
Mahasiswa UNRI Gelar Penyuluhan Kampung KB di Silikuan Hulu

Kampus lainnya ...

DewanGerindra
Terpopuler

01

Senin, 19 Agustus 2019 15:25 WIB
Enam Polisi di Riau Dipecat Tidak Hormat
Foto
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www