(CAKAPLAH) - Partai-partai koalisi pendukung Joko Widodo-Maruf Amin sudah dominan di parlemen. Namun wacana partai lain bergabung masih mencuat di publik.
Hal ini seiring pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Pertemuan ini kemudian disusul dengan lawatan mantan Danjen Kopassus itu ke kediaman Ketau Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Beragam spekulasi muncul. Salah satunya menyebut rangkaian kegiatan Prabowo tersebut merupakan penjajakan agar Gerindra masuk koalisi.
Menanggapi wacana yang tengah ramai di publik itu, pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan bahwa Pengawasan DPR dalam sistem presidensial kita tidak efektif. Sebab para anggota DPR tidak bisa bertindak independen.
“Pengaruh partai dan pimpinan partai terlalu dominan,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, AHad (28/7/2019).
Pengawasan parlemen, menurutnya, akan semakin payah jika partai-partai merapatkan diri ke barisan pemerintah.
“Kalau mayoritas partai bergabung ke pemerintah, pengawasan akan lumpuh,” pungkasnya.