PEKANBARU (CAKAPLAH) - Tepat 9 Agustus 2019, Provinsi Riau genap berusia 62 tahun. Dalam kurun waktu itu, telah banyak capaian pembangunan yang kini dinikmati dan dirasakan masyarakat Riau.

Dari segi fisik, dapat dilihat bagaimana di era otonomi daerah ini pembangunan infrastruktur dirasa cukup pesat, terutama di ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru.

Hanya saja, di balik pertumbuhan positif itu Riau masih memiliki segudang persoalan krusial yang hingga kini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah dan masyarakat bumi Melayu.

Beberapa persoalan krusial itu antara lain Narkoba.

Ya, bisnis barang haram ini seakan tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Bahkan, letak strategis Riau yang berada di jalur perdagangan internasional kerap dimanfaatkan gembong Narkotika antar negara sebagai pintu gerbang masuknya barang haram itu.

Tak heran, dalam beberapa tahun belakangan, pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, TNI dan instansi lain kerap memergoki dan menangkap kaki tangan kartel narkotika internasional yang mencoba membawa Narkoba dalam jumlah besar ke Indonesia melalui wilayah pesisir Riau.

Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau terungkap, Bumi Lancang Kuning termasuk peringkat lima besar pasar Narkoba di Indonesia.

Namun untuk jalur masuk sindikat narkoba Malaysia, Riau berada di peringkat atas di Pulau Sumatera karena banyaknya pintu masuk yang minim penjagaan.

Begitu juga dengan persoalan korupsi, Provinsi Riau cukup menjadi sorotan para pegiat anti korupsi. Bagaimana tidak, delapan kepala daerah di Riau terjerat dalam pusaran kasus korupsi.

Tiga gubernur sebelumnya yakni Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun menjadi pesakitan akibat terjerat kasus rasuah.

Terbaru, dua kepala daerah yakni Walikota Dumai, Zulkifli AS dan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi. Keduanya masih menjabat hingga kini meski bolak-balik ke Jakarta diperiksa KPK.

Sebelum Zulkifli dan Amril, sejumlah nama bupati di Riau sudah masuk daftar pasien KPK dan sudah divonis bersalah. Mereka adalah Tengku Azmun Ja'far (Pelalawan), Arwin AS (Siak), Burhanuddin (Kampar) dan Suparman (Rokan Hulu).

Selain KPK, juga ada beberapa bupati di Riau tersangkut hukum karena korupsi yang ditangani kejaksaan ataupun kepolisan. Di antaranya, Ramlan Zas (Rokan Hulu), Herliyan Saleh (Bengkalis) dan Thamsir Rachman (Indragiri Hulu).

Selain para kepala daerah, legislator Riau juga tidak sedikit yang harus mendekam dibalik penjara karena terjerat kasus korupsi ini.

Isu krusial lain yang menjadi perhatian publik adalah persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terus menghantui Riau setiap tahunnya.

Bahkan, beberapa kali kabut asap akibat Karhutla melumpuhkan perekonomian dan menyebabkan banyaknya masyarakat Riau terserang penyakit hingga jatuhnya korban jiwa.

Berangkat dari tiga persoalan inilah, CAKAPLAH.com bekerjasama dengan Ceria TV akan mengadakan diskusi "Cakap Cakap Lepas" (CCL). Diskusi yang mengangkat tema Riau 62 Tahun Kini dan Akan Datang, Lebih Baikkah Kedepan?

Cakap Cakap Lepas ini akan dipandu DR Zulkarnain Kadir SH MH. Pria yang akrab disapa ZK ini merupakan Dewan Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Indonesia (YLPI) Riau.

Ia juga merupakan salah satu birokrat yang sudah berpengalaman, mengingat sejumlah jabatan yang diembannya di Pemerintahan Provinsi Riau.

Ia juga merupakan salah satu pendiri grup diskusi WhatsApp Cakaplah yang beranggotakan 150 lebih member dari berbagai latar belakang. ZK juga merupakan salah satu founding media online CAKAPLAH.com.

Dalam edisi perdana ini, CCL akan menghadirkan sejumlah yang berkompeten mulai dari akademisi, anggota DPRD Riau terpilih hingga pegiat lingkungan.

Mereka adalah Agung Nugroho, anggota DPRD Riau terpilih dari Partai Demokrat. Ia juga tercatat sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru. Selain sebagai politisi, Agung juga aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Ia juga menjabat sebagai Ketua Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) Riau.

Narasumber dari lingkungan kampus adalah DR Aidil Haris S.Sos M.Si. Ia merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau (Umri).

Ia kerap mengisi sejumlah kolom media massa yang ada di provinsi Riau. Dan juga sering menjadi narasumber dalam beberapa seminar komunikasi dan bidang politik.

Selanjutnya adalah DR Rawa El Amady MA. Dia merupakan pakar antropologi politik provinsi Riau yang kini aktif sebagai pegiat lingkungan dan menjabat Direktur Scale Up.

Selain sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus pada bidang Perubahan Sosial dan Desain Perencanaan Sosial (community development), pun sangat aktif sebagai fasilitator, peneliti, tenaga ahli, dosen.

Kemudian, aktif pula dalam menulis. Sejumlah artikel ilmiah dan populernya pernah diterbitkan oleh media massa lokal dan nasional.

Edisi perdana CCL akan ditaja di studio Ceria TV Jalan Srikandi, Delima, Panam, Pekanbaru pada 8 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB. Rekaman CCL akan ditayangkan di Ceria TV dan Chanel Youtube CAKAPLAH.com.

Dalam edisi berikutnya, CCL akan selalu tampil dengan membahas berbagai isu aktual dan hangat.