Ibnu Munzir
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ibnu Munzir memastikan bahwa pemilihan dan penentuan Ketua DPRD Riau dari Partai Golkar akan sesuai dengan mekanisme, dalam artian tidak lepas dari usulan ketua DPD Golkar Riau.
Sebagaimana diketahui, pada Pileg 2019 ini, Partai Golkar kembali mendapatkan kursi ketua DPRD Riau dengan meraih kursi terbanyak yakni 11 kursi.
Ibnu Munzir kepada CAKAPLAH.com mengakui bahwa pada periode sebelumnya, ketua DPRD Riau dipilih di luar dari nama yang diusulkan DPD I saat itu. Untuk itu saat ini DPP hanya akan menunjuk nama yang diusulkan oleh DPD.
Baca: Golkar Cari Ketua DPRD Riau yang Bisa Besarkan Partai
"Saat ini, pola-pola itu tidak lagi kita terapkan. Penunjukan pimpinan DPRD akan sesuai koridornya. Semua kami putuskan sesuai dengan usulan DPD, tidak akan di luar dari itu," kata Ibnu Munzir.
Ia menjelaskan, dari 21 daerah yang telah dikeluarkan SK pimpinan DPRD-nya, tak ada satupun di luar dari yang diusulkan DPD.
"Sebagai gambarannya, 21 daerah lain juga sudah dikeluarkan nama-nama pimpinannya, dan semuanya merupakan usulan DPD setempat. Jadi tidak ada nama yang tiba-tiba keluar begitu saja," cakapnya lagi.
Untuk diketahui, DPD Golkar Riau pada saat pergantian ketua DPRD Riau sepeninggal Suparman yang mengikuti kontestasi Pilkada Rohul 2015, mengusulkan tiga nama untuk PAW.
DPD I Partai Golkar Riau kala itu mengusulkan nama Erizal Muluk, Supriyati dan Masnur untuk menggantikan Suparman. Namun dari tiga nama tersebut, Septina Primawati yang dipilih DPP Golkar sebagai Ketua DPRD Riau, sisa masa jabatan 2014-2019.