PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wacana Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) ikut serta mengelola Blok Rokan dengan membentuk badan usaha sendiri mendapat tanggapan serius darimantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar.

Ia menilai, aktifitas LAMR yang melobi pengelolaan Blok Rokan ke sejumlah stake holder dinilai tidak pantas karena mengurus yang bukan tugas dan kewenangannya.

Tokoh Masyarakat Riau ini kepada CAKAPLAH.COM mengkritisi LAMR yang dinilai salah dalam melangkah.

Baca: LAM Riau Tegaskan ke DPR Daerah Ikut Kelola Blok Rokan

"Saya menilai LAM ini terlampau jauh dalam memperjuangkan hal-hal yang bukan bidangnya atau tidak profesional. Karena tugas LAM itu lebih kepada pembinaan adat istiadat dan budaya. Jadi tidak mengangkut masalah politik dan lainnya," katanya.

Apalagi menyangkut masalah pengelolaan Blok Rokan, Wan Abu Bakar menyatakan hal itu lebih kepada kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan bukan LAMR.

Sebab Gubernur merupakan unsur pemerintah daerah dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Baca: LAM Riau Tanggapi Serius Pernyataan Pertamina akan Jual Saham Blok Rokan ke Asing

"Saya kira Gubernur sudah membicarakan persoalan Blok Rokan ini ke tingkat kementerian terkait. Jadi tidak boleh LAM seperti melangkahi Gubernur, sehingga ini menimbulkan kontradiksi. Bagaimana pandangan pusat, seolah-olah kita orang Riau tak mengerti aturan, mana kewenangan pemerintah daerah dan masyarakat," tegasnya.

Karena itu, Wan menyarankan LAMR untuk bijak, karena orientasi LAMR bukan kepada bisnis. Sebab keinginan kelola Blok Rokan ini mengarah ke bisnis walaupun mengatasnamakan kepentingan daerah.

"Itu bukan tanggung jawab dan porsi LAMR, sedangkan LAM hanya sebatas memberi dukungan kepada Gubernur. Bukan kita yang langsung terjun. Jadi ini yang saya lihat selama ini masyarakat agak segan menyampaikan ke LAM. Tapi kalau saya punya prinsip ini tidak bisa biarkan, LAM ini harus kita luruskan apa kewenangan dan tugasnya," tegasnya lagi.

Kemudian perlu diantisipasi apakah langkah LAMR ini ada kepentingan kelompok atau pribadi. Karena yang melaksanakan pengelolaan Blok Rokan itu Pemda atau BUMD dan bukan LAM.

"Kok ini malah LAM akan membentuk badan usaha pula, tentu ini tak benar lagi. Bisa jadi ini ada aktor atau oknum di dalam LAM, karena LAM bisa saja diperalat oleh kelompok atau kepentingan perorangan. Saya bukan menuduh, tapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Karena kita melihat LAM terlalu jauh mengurusi soal bisnis," cetus mantan anggota DPR RI tersebut.

Menurutnya, Gubernur sebenarnya sudah menyampaikan bagaimana agar ada peran daerah mengelola Blok Rokan, karena Pemda sudah berpengalaman memiliki BUMD seperti PT Bumi Siak Pusako (BSP).

"Kalau LAM ingin memberi dukungan moril silahkan, tapi itu kepada Gubernur, bukan langsung ke Pemerintah Pusat. Kalau saya nilai LAM ini terlalu over acting," cakapnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, sebenarnya yang lebih tepat mengurusi itu bukan LAM, tapi Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).

"FKPMR in yang lebih kompeten untuk mendukung Gubernur Riau, jadi menyangkut kepentingan politik, kemasyarakatan, dan lainnya itu lebih tepat FKPMR. Kemudian menyangkut adat dan budaya baru tugas LAM. Lalu masalah agama tugas MUI. Jadi semua sudah diatur tugas organisasi di Riau ini," tandasnya.