Jumat, 13 Desember 2019

Breaking News

  • Pemprov Riau Bebaskan Denda Pajak Daerah   ●   
  • Riset: Buzzer di Indonesia Digerakkan oleh Agensi   ●   
  • Tim Gabungan Akan Beri Efek Jera untuk Korporasi Pembakar Lahan   ●   
  • PTPN V Remajakan 914 Hektare Sawit Rakyat di Rohil   ●   
  • Tahun Depan, KIT Pekanbaru Sudah Bisa Dijual   ●   
  • 3 Fraksi DPRD Riau Sepakat Sebut Paripurna Pembentukan AKD Cacat Prosedural   ●   
  • Pemko Pekanbaru Bentuk Tim Percepatan KIT   ●   
  • Meubelair Gedung Mapolda Riau Senilai Rp10,5 Miliar Tahap Lelang   ●   
  • LAMR akan Kumpulkan Elemen Masyarakat Bahas Blok Rokan   ●   
  • Unilak Wisuda 1.044 Mahasiswa
Iklan Yamaha Desember 2019

Antara Janji Manis Presiden dan Lingkaran Koalisi (Pembubar) KPK
Rabu, 11 September 2019 13:21 WIB
Antara Janji Manis Presiden dan Lingkaran Koalisi (Pembubar) KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang di ujung tanduk. Jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan mengeluarkan surat presiden (Surpres) yang berisikan mendukung DPR dalam merevisi UU KPK akan memperlemah KPK sebagai lembaga yang dipercaya publik. Ini tentu bertentangan dengan visi pemberantasan korupsi Joko Widodo yang ingin ‘memperkuat institusi KPK’, yang diutarakan pada kampanye pemilu Presiden 2019 lalu.

RUU tentang perubahan kedua atas undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai insiatif DPR telah diketok palu untuk dibahas di rapat parlemen. Ini membuat publik berang sebab di akhir masa periodenya DPR sama saja mencoreng lembaganya.

Ada beberapa poin yang menjadi kekhawatiran publik jika revisi UU ini telah disetujui berdasarkan Draft RUU yang sudah beredar. Pertama, terkait dengan Ketidakwajiban LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) yang diperiksa oleh KPK sebagai kepatuhan atas pejabat Negara. Kedua, terkait dengan penghapusan kewenangan, penyelidikan internal KPK tidak diperbolehkan lagi dan hanya penyelidikan dari kepolisian yang diperbolehkan. Ketiga, terkait dengan penghapusan pegawai KPK yang tidak lagi tetap dan digantikan dengan kategori PNS atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK). keempat, terkait dengan dibentuknya dewan pengawasan KPK sebagai upaya pemerintah mengawasi kinerja penindakan KPK dengan meminta izin dewan pengawas dalam melakukan penyadapan maupun penyitaan dan pengeledahan. Keenam Tidak ada lagi penyidik Independent dan hanya diperbolehkan berasal dari Kepolisian dan kejaksaan. Ketujuh, penuntutan KPK tidak lagi independen dan harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung. Kedelapan kasus suap akan sulit ditangani oleh KPK dikarenakan KPK hanya diperboleh untuk mengani perkara atas kerugian negara sebatas Rp1 miliar.


Masalah tersebut mengerucut kepada penghapusan KPK sebagai lembaga Ad hoc dan lembaga KPK akan beralih di bawah Lembaga Pengawasan Pemerintahan. Artinya KPK sudah tidak diharapkan lagi dan secara berlahan akan mati di tangan wakil rakyat dan pemerintah. Poin tersebut tercantum dalam UU 30 Tahun 2002 yang akan direvisi terkait dengan kewenangan KPK, pada Pasal: Pasal 1 angka 7, pasal 24 ayat 2 dan 3, pasal 12 a,dan 12 b,12 c, pasal 37 b,dan 37 e, pasal 43 dan 43 a, pasal 45, dan pasal 45 a , pasal 11, dan pasal 40.

Wakil Rakyat Bukan Wakil Koruptor

Jika dilihat dari trend korupsi tahun 2014-2019 berdasarkan data tracking website Fitra Riau bahwasannya dari 560 anggota DPR RI sebanyak 22 orang terjaring kasus tindakan korupsi berdasarkan studi OTT sampai kepada perkembangan kasus, Begitu pula dengan DPRD di daerah provinsi maupun kabupaten sekitar 232 harus berurusan kepada penegak hukum karena korupsi.
Jika kita lihat dari persolaan yang terjadi dan mencoba untuk menganalisa bahwasannya KPK sengaja untuk diberendel dengan kekuatan UU yang akan direvisi oleh wakil rakyat yang terlihat buru-buru dan tidak melewati mekanime UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan dugaanya adalah siasat yang tidak baik demi melancarkan aksi wakil rakyat untuk merampok Uang Negara dan bukan semata mata ingin lembaga KPK ini makin kuat dan membenah KPK. Secara logika setiap peraturan berupa undang-undang memang boleh saja dan tidak ada ketentuan untuk merubah atau merevisi agar lebih baik tetapi bukan untuk UU KPK saat ini.

Berdasarkan hasil Survey kepuasan publik tahun 2019 yang dilakukan oleh LSI menujukan bahwa kepercayaan publik atas lembaga KPK lebih kuat dengan persentase 84 persen dibadingkan dengan lembaga DPR dan partai politik dengan tingkat kepercayaan publik atas kinerja presiden sebanyak 79 persen dan, 61 persen percaya dengan DPR dan untuk kepercayaan publik terhadap partai politik 53 persen dengan total sampel responden 1.220 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu juga anggota DPR RI periode ini juga minim prestasi, Jika kita lihat tingkat kepatuhannya dan sebagai bentuk pertanggung-jawasban kepada publik terhadap pengawasan harta kekayaannya bahwa berdasarkan tingkat kepatuhan melaporkan LHKPN sebanyak 552 orang wajib lapor yang telah lapor hanya 362 orang dan belum lapor 190 orang dengan persentase 65,58% per 11 April 2019. Hal serupa juga menjadi sosrotan publik juga pada anggota DPRD di daerah dari 17.810 orang wajib lapor hanya 12.850 orang yang sudah lapor dan sisanya 4.960 orang dinyatakan belum lapor LHKPN dengan persentase 72,13 persen dan tidak sebanding dengan anggota DPD 131 orang yang wajib lapor, 101 orang yang sudah lapor dan belum lapor sebanyak 30 orang dengan persentase 77,10 persen.

Melihat dari indeks kepercayaan publik terhadap wakil rakyat dan partai politik yang bisa publik kategorikan kurang baik, seharusnya wakil rakyat yang duduk merupakan ekspektasi yang lahir dari rahim suara publik bukan suara sponsor dan seharusnya di akhir periodenya harus bisa memperbaiki citra baiknya di depan konstituante dan tidak menjadikan wakil rakyat yang duduk saat ini jadi bualan cibiran rakyat karena ulahnya yang dicab sebagai pembunuh KPK.

Parpol dan Anti Korupsi Simbolik

Politik seyognya merupakan cara-cara yang baik untuk memperjuangkan kepentingan secara terhormat melalui perbincangan publik, pengambilan keputusan sesuai dengan pertimbangan masalah, dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Namun sangat disayangkan bahwa dalam kenyataannya politik lebih banyak tampil pada ajak adu kekuatan dan adu kepentingan sehingga apa yang terjadi pada politik di Indonesia sangat berdampak kepada wadah politik itu sendiri yaitu partai politik yang seharusnya melakukan perekrutan dengan baik sesuai amanat UU partai politik sehingga prodak UU yang dikeluarkan oleh DPR adalah atas dasar aspirasi masyarakat bukan dasar dari kelompok yang disebut penumpang gelap.

Partai Politik pada perhelatan pemilu tahun 2019 kemarin telah menayangkan tontonan kampanye anti korupsi pada ajang kontestasi pemilu 2019 tetapi faktanya partai politik telah berhasil merebut hati masyarakat sebagai pemilihnya dan akibat dari itu rakyat sebagai pemilih kembali diboncengi rasa kekecewaan kesekian kalinya dengan adanya isu pelemahan atas revisi yang dilakukan oleh parlemen dan aneh bin nyata ketua partai sebagai komandan perahu tidak turut adil menghentikan gejolak parlement yang ingin merevisi UU tersebut diakhir masa jabatannya DPR justru ini sangat berbanding lurus dengan komitmen yang disampaikan dalam Kampanye Parpol Anti Korupsi tersebut.

Jika ditelusurin dari data ICW yang dikutip penulis dari tracking website bahwasanya Partai politik yeng memiliki rekam jejak buruk terhadap perilaku koruptif Hampir semua partai politik berurusan di lembaga KPK dan Peneggakan hukum. Berdasarkan data Tracing yang bersumber dari Data ICW bahwasanya Golkar, Demokrat PAN, PDIP, Hanura, Nasdem, PKB, PKS dan PPP menjadi cacatan hitam buruknya internal partai dalam perekrutan dan pendidikan anti korupsi yang menumbang kader di senayan yang harus berurusan dengan lembaga anti rasuah dan makin parahnya ada keterlibatan ketua partai disana. Berdasarkan hal tersebut timbul dugaan bahwa ketua partai politik juga menjadi pintu masuk pelemahan KPK saat ini.

Janji Sang Presiden

Menangih janji sang presiden, Hal ini yang bisa dilakukan oleh Masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan KPK karena apa yang disampaikan oleh Joko Widodo dalam Nawacita dan perhelatan Pemilu 2019 kemarin menujukan sikap yang positif bagi perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu di akhir periode Joko Widodo justru timbul polemik ras kepercayaan publik yang mulai pudar karena presiden belum bersikap dan seolah-olah mendiamkan diri melihat kegonjangan yang terjadi terkait isu pansel dan capim yang bermasalah dan sampai kepada DPR yang mennginkan revisi UU KPK.

Sikap presiden sangat diperlukan dalam hal ini, melihat bahwasanya program stranas Pencegahan korupsi yang digemborkan Presiden yang berada dibawah kesekretaraiatan KPK merupakan wujud komitemen presiden ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan 3 misi utama, perizinan tata niaga, keuangan Negara dan penegakan hukum tetapi nyatanya ini berbalik Stranas yang digemborkan oleh Presiden hanya bentuk hiburan angin segar bukan bentuk keseriusan presiden untuk membenah jika peran KPK dilumpuhkan seperti ini. Presiden selaku kepala negara harus bersikap untuk tidak mengeluarkan surpres yang menguatkan parlemen dalam melancarkan aksinya untuk merevisi UU KPK dan presiden harus segera mengevalausi kinerja pansel dengan mencoret nama nama bermasalah jika presiden tidak menginginkan rakyat untuk meminta presiden Mundur dari kursi kepala Negara dan pemerintahan karena ras ketidakpercayaan tersebut.

Penulis : Taufik S.ip Manager Advokasi FITRA Riau dan calon kadidat Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana UIR
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Senin, 16 Oktober 2017 21:05 WIB
Pilkada 2018: Duel Mahal dan Paling Akbar
Kamis, 06 Juli 2017 16:45 WIB
Salah 1 Menit, Tekor 10 Tahun
Senin, 22 Mei 2017 13:16 WIB
Peluang Menang Kalah Petahana
Selasa, 02 Mei 2017 14:12 WIB
Demografi dan Pilkada
Jum'at, 30 Juni 2017 20:03 WIB
Membangun Fly Over dengan Dana CSR
Senin, 02 Oktober 2017 17:07 WIB
Menunggu Nasib 300 Desa Pasca Perda RTRWP Riau
Senin, 14 Agustus 2017 18:08 WIB
Perda Bahasa Melayu
0 Komentar
Berita Pilihan
Kamis, 03 Oktober 2019
Tokoh Masyarakat Ingin Sekda Riau dari Indragiri, Ini Alasannya
Kamis, 03 Oktober 2019
Sayonara KPK
Jumat, 04 Oktober 2019
Sebelum Ditemukan Meninggal di Mobil, Korban Sempat Senang-senang di Karaoke
Minggu, 06 Oktober 2019
Heboh Penemuan Potongan Mirip Tangan Manusia di Kampar, Ini Penjelasan Polisi
Minggu, 06 Oktober 2019
Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2019
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 13 Desember 2019
Hari Juang TNI AD, Danrem 031/WB Lakukan Penghijauan di Hutan Larangan Adat di Kampar
Jumat, 13 Desember 2019
Turnamen Voli Ditutup, Tim Putri Tebingtinggi Keluar Sebagai Pemenang
Jumat, 13 Desember 2019
Pemkab Bengkalis Percepat Perencanaan Pembangunan 2021
Kamis, 12 Desember 2019
Guru SD Global Andalan Estate Cerenti Raih Prestasi Tingkat Nasional

Serantau lainnya ...
Jumat, 29 November 2019
Yuk! Coba 6 Aktivitas Seru ini untuk Mengisi Waktu Akhir Pekan Kamu Bersama Anak
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 11 Desember 2019
Galeri Foto: 18 Lokasi, Dihadiri 3.000 Peserta
Rabu, 11 Desember 2019
Program Investasi Sosial PT CPI, VOTED Lahirkan 315 Tenaga Terampil
Selasa, 10 Desember 2019
Dinilai Optimal Selesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Rohul Raih Penghargaan Prestisius
Rabu, 13 November 2019
Berdirinya UPTD Metrologi Kuansing: Konsumen Terlindungi, Daerah pun Dapat PAD

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 12 Desember 2019
Dua Dosen Fikom UIR Raih Anugerah Best Paper pada International Conference di Malaysia
Rabu, 11 Desember 2019
Unilak Punya Wakil Rektor Baru, Ini Nama-namanya
Rabu, 11 Desember 2019
Sinkronisasi Program RPL Terhadap SMK 4 tahun, PCR Gelar Diskusi Kelompok Terpumpun
Jumat, 06 Desember 2019
UIR-Pemkab Kampar Sepakat Majukan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

Kampus lainnya ...

Hotel Prime Park
Terpopuler

01

Iklan Nasarudin Pelalawan 1
Foto
PTPN5
Pangeran Hotel
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul
Minggu, 15 September 2019
PT PSPI Bagikan 2.500 Masker ke Masyarakat Kampar Kiri
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas

CSR lainnya ...
April HUT 3 Kabupaten
Kamis, 03 Oktober 2019
Mengenal Sosok Lora Fadil, Anggota DPR Boyong Tiga Istri Saat Pelantikan hingga Tidur Diruang Paripurna
Minggu, 29 September 2019
Mikha Tambayong: Sehat Itu Murah dan Menyenangkan
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www