PELALAWAN (CAKAPLAH) - Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kabupaten Pelalawan mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla bertindak tegas terhadap PT Adei Plantation yang menjadi salah satu penyumbang kabut asap di Pelalawan akibat lahan gambut milik perusahaan tersebut terbakar.

"Jangan ketika pelakunya masyarakat atau petani sawit, aparat langsung bertindak tegas. Tapi saat perusahaan malah 'melempem'," terang Ketua MPC-PP kabupaten Pelalawan, Jupri SE, Kamis (12/9/2019).

Dia mengatakan sudah semestinya Pemprov Riau bertindak tegas karena kebakaran yang terjadi di PT Adei ini sudah kesekian kalinya terjadi di lahan perusahaan tersebut. Jika tak ada tindakan tegas, bukan mustahil kasus ini akan kembali lenyap seperti yang sudah-sudah.

"Saat dulu terjadi karhutla di lahan perusahaan PT Adei Plantation yang ada di Batang Nilo Kecil dan Telayap, perusahaan itu bisa lolos. Masak sekarang bisa lolos lagi kasusnya," tegasnya.

Padahal dengan kasus yang sudah terjadi beberapa kali, Pemprov Riau dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla sudah bisa mencabut izin perusahaan tersebut. Apalagi selama ini PT Adei Plantation tak ada kontribusi terhadap masyarakat Pelalawan. Hanya malapetaka berupa asap saja yang perusahaan tersebut sumbangan ke masyarakat Pelalawan.

"Banyak sebenarnya permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Berapa banyak perusahaan sawit yang belum memiliki izin Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di daerah ini. Tapi sepertinya pihak terkait malah menutup mata dengan semua ini," tegas Jupri yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Pelalawan ini.

Ia berharap tim yang dibentuk Gubri baru-baru ini bisa menindaklanjuti semua permasalahan yang terjadi pada perusahaan sawit yang ada di daerah ini. Persoalan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar betul-betul ditindak, bukan cuma 'lips service' saja. Pemprov Riau dan Gakkumdu LHK harus berani menertibkan lahan ilegal milik korporasi atau pengusaha yang sudah banyak merugikan negara dengan berbagai persoalannya.

"Kami dari MPC Pemuda Pancasila Pelalawan pasti akan terus menyuarakan masalah ini bahkan tak menutup kemungkinan melakukan somasi jika tak ada tindakan apa-apa dari pihak terkait. Insya Allah, dalam waktu dekat akan melakukan aksi damai yang sebelumnya ditunda bahkan akan menyurati langsung Presiden Jokowi supaya Pak Presiden tahu permasalahan yang terjadi di daerah ini," tandasnya.