PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kabut asap di Kota Pekanbaru akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin pekat. Akibatnya, kualitas udara di sejumlah wilayah di Riau bahkan terus memburuk.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), melalui laman resminya, bmkg.go.id, malam ini Senin (16/9/2019), kualitas udara di Kota Pekanbaru bahkan berada pada level Berbahaya.

Dari data BMKG, pantauan terhadap konsentrasi PM10 pada pukul 20.00 WIB, Senin (16/9/2019) menunjukkan angka 384.91 ugram/mg3 yang berarti itu berada pada level berbahaya.

Kualitas udara berbahaya ini sendiri sudah mulai terdeteksi sejak pukul 18.00 WIB dengan angka konsentrasi PM10 329.70 ugram/m3. Kemudian pukul 19.00 WIB terus naik menjadi 362.24 ugram/m3.

Kualitas udara pada situs BMKG ini terdiri 5 level. Yang pertama adalah udara sehat ditandai dengan warna hijau dengan konsentrasi partikulat berkisar 0-50. Sedangkan udara dengan kategori sedang ditandai warna kuning dengan konsentrasi partikulat berkisar 50-150.

Udara tidak sehat ditandai dengan warna cokelat dengan konsentrasi partikulat 150-250. Udara sangat tidak sehat ditandai dengan warna merah dengan konsentrasi partikulat 250-350.

Sementara udara berbahaya ditandai dengan warna ungu dengan konsentrasi partikulat lebih dari 350.

Sebagai informasi, Senin (16/9/2019) pukul 18.33 WIB Presiden RI Jokowi mendarat di Pekanbaru. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini adalah untuk meninjau kondisi kabut asap dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Pada malam harinya, Presiden melakukan rapat terbatas membakas persoalan karhutla di Novotel Hotel, Pekanbaru, Riau. Dalam rapat itu presiden menyatakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau kembali terjadi karena kurang pedulinya pemerintah daerah (Pemda) di Riau. Padahal, Presiden sudah sering mengingatkan agar pencegahan adalah mutlak yang harus dilakukan.

Karena menurutnya kalau kebakaran yang terjadi di lahan gambut, maka pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang sudah dialami sangat sulit menyelesaikannya.

"Kita tahu gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati, walikota, camat, kapala desa. Pangdam juga punya perangkat, Danrem, Dandim, Koramil, Babinsa semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat Kapolres, kapolsek, sampai ke Bhabinkamtibmas. Belum yang di BNPB, belum kita punya di kehutanan," ujarnya saat rapat terbatas di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin (16/9/2019) malam.

"Jadi kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut, kalau sudah terbakar, akan sulit dipadamkan," sambungnya.

Bahkan Presiden menyampaikan pada Jumat lalu juga sudah perintah ke Panglima, Kepala BNPB untuk melakukan hujan buatan, dan sudah dikerjakan.

"Dan hari ini juga kita harapkan dilakukan yang sama (hujan buatan). Bahkan pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul," tegas Presiden.

Presiden Joko Widodo meminta aparat hukum bertindak tegas, baik kepada perusahaan maupun perorangan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan terjadinya kabut asap.

Karena itu, Presiden menegaskan setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap.

Hadir dalam kesempatan itu Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen MS Fadhilah, Gubernur Riau dan Forkopimda Riau lainnya.