PEKANBARU (CAKAPLAH) - Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengundang Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk membicarakan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan, Kamis (3/10/2019) besok. Pertemuan ini juga akan dihadiri unsur pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha.

"Kami sangat menghargai undangan itu dan insya Allah, rombongan LAMR akan (ke Jakarta) memenuhi undangan tersebut petang ini," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, Rabu (2/10/2019).

Baca: Mantan Gubernur Riau Kritik LAMR yang Ingin Kelola Blok Rokan

Ia menjelaskan, pertemuan itu akan membicarakan dua agenda. Pertama, mengenai mekanisme pembagian saham participating interest (PI). Dalam ketentuan yang ada, daerah penghasil memperoleh saham 10 persen dari pengelolaan.

Materi kedua dalam acara itu adalah usulan keterlibatan LAMR dalam pengelolaan Blok Rokan. "Kita persiapkan berbagai strategi yang tidak saja menyangkut teknis dan finansial, tetapi juga sosial ekonomi," cakapnya.

Menurut Syahril, keterlibatan LAMR itu di luar PI 10 persen yang memang sudah pasti dikelola Pemda. "Jadi, di luar angka itu. Bisa 30 persen bahkan 100 persen," jelasnya.

Ia mengatakan, tentu yang terlibat tersebut bukan LAMR sebagai organisasi, tetapi badan usaha yang dibentuk oleh LAMR. Hal ini sejalan dengan peraturan daerah mengenai LAMR tahun 2011 yang diperjelas dalam AD/ART sejak 2012.

Baca: Keinginan LAMR Mengelola Blok Rokan Sesuai Ketentuan

Datuk Seri Syahril mengatakan, keterlibatan LAMR tersebut terutama dimaksudkan agar cita-cita perjuangan pengelolaan Blok Rokan untuk kepentingan masyarakat adat maupun pendidikan dapat lebih terjamin. Apalagi sebagaian besar lahan Blok Rokan itu adalah wilayah adat.

Hal itu diamanatkan berbagai elemen masyarakat kepada LAMR sejak 2018. "Jadi, LAMR-lah atas permintaan berbagai elemen masyarakat, pertama kali meggelorakan perjuangan pengelolaan Blok Rokan oleh daerah. Yang lain masih diam waktu itu," kata Datuk Seri Syahril lagi.

Dijelaskannya, atas limpahan berbagai komponen masyarakat, LAMR bertemu dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar pertengahan Agustus 2018. Waktu itu Wamen berjanji akan memberi kesempatan kepada daerah untuk ikut pengelola Blok Rokan. Ia bahkan berjanji akan mempertemukan LAMR dengan Pertamina.