Jumat, 13 Desember 2019

Breaking News

  • Pemprov Riau Bebaskan Denda Pajak Daerah   ●   
  • Riset: Buzzer di Indonesia Digerakkan oleh Agensi   ●   
  • Tim Gabungan Akan Beri Efek Jera untuk Korporasi Pembakar Lahan   ●   
  • PTPN V Remajakan 914 Hektare Sawit Rakyat di Rohil   ●   
  • Tahun Depan, KIT Pekanbaru Sudah Bisa Dijual   ●   
  • 3 Fraksi DPRD Riau Sepakat Sebut Paripurna Pembentukan AKD Cacat Prosedural   ●   
  • Pemko Pekanbaru Bentuk Tim Percepatan KIT   ●   
  • Meubelair Gedung Mapolda Riau Senilai Rp10,5 Miliar Tahap Lelang   ●   
  • LAMR akan Kumpulkan Elemen Masyarakat Bahas Blok Rokan   ●   
  • Unilak Wisuda 1.044 Mahasiswa
Iklan Yamaha Desember 2019

Opini:
Sayonara KPK
Kamis, 03 Oktober 2019 14:06 WIB
Sayonara KPK
DR. drh. H. Chaidir. MM

LUPAKAN kabut asap. Dinamika politik pemerintahan di tanah air sebulan terakhir ini menyadarkan kita terhadap banyak hal. Kita seperti berkawan dengan musuh dalam selimut, tak berwujud, sebuah pola pikir aneh yang membuat siapa saja bisa terkecoh di siang bolong.

Negara memiliki kepala negara dan alat negara, tapi mereka berada nun di sana tak terbaca apa maunya oleh rakyat. Mereka juga seperti tak cukup memiliki literasi untuk membaca apa mau rakyatnya. Parlemen pula, beranggota wakil rakyat dipilih oleh rakyat, tapi tak mendengar suara rakyat. Negara dan parlemen mengakal-akali rakyatnya, mengecoh rakyatnya.

Betapa tidak. Lima buah RUU dipaksakan oleh DPR untuk disahkan di bulan September, di akhir masa jabatan. Di sisi lain, Presiden pula yang punya pedang kekuasaan, kali ini tak jelas sikapnya, dalam geleng ada angguk, dalam angguk ada gelengnya, tak terbaca.

Terkecoh

Presiden Jokowi minta DPR untuk menunda pengesahan empat RUU karena beberapa klausulnya kontroversial, yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Permintaan Presiden direspon oleh DPR. Pengesahan RUU itu ditunda. Kita bisa tarik nafas untuk mendalami pasal-pasal yang dinilai bermasalah itu.

Namun sayangnya, Presiden tidak keberatan RUU revisi UU KPK disahkan dengan alasan RUU revisi UU KPK ini merupakan inisiatif DPR. Sebuah alasan yang sebenarnya bukan alasan substantive. Maka, RUU revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau populer dengan UU KPK, telah diketok palu pengesahannya oleh DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 17 September 2019.

Masyarakat dibuat sibuk oleh pasal-pasal RUU KUHP yang mengatur ayam, bebek, kambing, kumpul kebo, dan ketawa-ketiwi jengkel membaca meme di grup WA. Tanpa disadari, diam-diam RUU revisi UU KPK ketok palu. Terkecoh. Dalam bahasa gaulnya, kecian dech lu.. Apa boleh buat, dalam tempo 30 hari sejak pengesahan, revisi UU KPK tersebut otomatis berlaku, diteken atau tidak diteken oleh Presiden, nggak ngaruh.

DPR dan Pemerintah sepakat menyebut revisi UU KPK itu untuk penguatan KPK, padahal sebenarnya memperlemah KPK. Terkecoh lagi. RUU revisi UU KPK ini oleh DPR dibahas diam-diam dalam tempo 15 hari, dan dibahas kilat bersama Pemerintah dalam tiga kali rapat sahaja. Bahkan, anehnya, lembaga KPK itu sendiri yang katanya akan diberi “penguatan”, sama sekali tidak pernah dihadirkan oleh DPR untuk didengar pendapatnya.

Pengesahan secepat kilat itu tentu saja menimbulkan pertanyaan dan memancarkan aroma bau sangit menyengat hidung, ada agenda tersembunyi. Ada apa? Aspirasi rakyat mana yang diagregasi dan diartikulasikan oleh DPR? Konstitusi mana yang dipakai sebagai landasan? Gerangan kebutuhan mendesak seperti apakah sehingga perlu “penguatan KPK”? Sebab, UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan beberapa kewenangan KPK yang melekat terkait penyidikan, penuntutan dan juga penyadapan sudah membuat lembaga superbody itu kuat. Tak perlu ada penguatan baru. Tapi sekarang justru kewenangan itu dilucuti.

Dendam Lama

Untuk mengintip agenda tersembunyi dibalik pengesahan RUU revisi UU KPK itu, eloklah sejenak kita lihat lintasan perjalanan KPK. Suka atau tidak suka, kita mencatat perseteruan KPK dan Polri pertama kali terjadi pada 2009. Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Polisi Susno Duadji, menyebut “cicak vs buaya”, setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi. Komjen Susno Duadji menyebut KPK sebagai cicak melawan Polri yang diumpamakan sebagai buaya (Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009).

Pada Juli 2012, perseteruan KPK vs Polri kembali terbuka, setelah KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyeksi mulator ujian SIM. Kasus ini terkenal dengan “cicak vs buaya jilid 2”. Pada Januari 2015 perseteruan kembali terjadi (jilid 3) ketika KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Dramatisnya, Komisi III DPR secara aklamasi menerima Budi Gunawan sebagai calon kepala kepolisian RI setelah dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan. Bila cicak vs buaya jilid 1 dan 2, Presiden SBY menjadi wasit, dalam jilid 3 Presiden Jokowi tidak bisa jadi wasit karena Budi Gunawan adalah calon Kapolri yang diusulkannya.

Front pertempuran lain yang tak kalah serunya adalah antara KPK vs DPR. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, DPR tercatat empat kali mengusulkan revisi UU KPK. Pada 2015 dan 2016 DPR berupaya memasukkan revisi ini dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. Namun, Presiden Jokowi dan pimpinan DPR saat itu sepakat menunda revisi.

Pada tahun 2017 DPR dan KPK terlibat perseteruan sangat seru ketika DPR menggunakan Hak Angket terhadap KPK. Tapi Hak Angket ini gagal setelah fraksi-fraksi di DPR tidak satu suara. Kesempatan yang keempat, DPR diam-diam berhasil menyetujui RUU revisi UU KPK. Sebagaimana diberitakan berbagai media, 23 Anggota DPR periode 2014-2019 yang tersangkut kasus korupsi menjadi motor penggerak usul revisi tersebut.

Kehilangan Taji

UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terkenal dengan UU KPK itu, dibentuk bersama oleh DPR dan Pemerintah. Sesungguhnya UU KPK ini bermula dari sebuah keinsyafan politik yang mendalam bahwa korupsi di negeri kita sudah sangat akut dan parah. Kejahatan korupsi tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa tapi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Lembaga penegakan hukum biasa yang bersifat umum, tak mampu mengatasinya. Aturan-aturan yang bersifat umum sudah tidak mempan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu lembaga superbody yang dilengkapi dengan “senjata-senjata khusus” yang mangkus berupa aturan-aturan khusus. Itulah alasan mengapa UU KPK dibentuk. Sekarang apa hendak dikata, revisi UU KPK itu sudah disetujui DPR, senjata-senjata khusus bagi sebuah lembaga superbody telah dilucuti. KPK dikerdilkan dan kehilangan taji.

Presiden Jokowi mungkin bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Anggota DPR RI 2019-2024 menyetujui Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Bila skenario ini tidak jalan, masih ada peluang uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal yang melemahkan KPK.

Amankah bila skenario Perppu atau judicial review ini jalan? Belum Tuan dan Puan. Sebab berita sudah bendang ke langit, proses pemilihan pimpinan KPK di Komisi III DPR RI sarat dengan kepentingan sempit kelompok. Pimpinan KPK baru yang terpilih diprediksi tak akan punya nyali. Negeri ini tersandera oleh ulahnya sendiri. Sayonara KPK.***

Penulis : DR. drh. H. Chaidir. MM
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Senin, 05 Agustus 2019 14:48 WIB
Waspada Musim Rawan Korupsi
Jum'at, 06 September 2019 14:32 WIB
Menakar Panggung Politik Riau
Minggu, 20 Oktober 2019 10:00 WIB
Menanti Kejutan PERPPU
Selasa, 20 Agustus 2019 15:30 WIB
Langkah Mundur Bernegara
Selasa, 03 Juli 2018 19:36 WIB
Kesatria Politik
Senin, 05 Agustus 2019 20:44 WIB
Selamat Bertugas Komisioner KPI 2019-2022
Jum'at, 12 Januari 2018 20:33 WIB
Ketika Satgas Kebersihan Dikeroyok Massa
Selasa, 19 Desember 2017 20:27 WIB
Gaya Hidup yang Beresiko Akhiri Hidup
Senin, 05 Agustus 2019 12:02 WIB
Menyingkap Lelang Jabatan
Rabu, 23 Oktober 2019 13:25 WIB
Jokowi-Prabowo-Lincoln
Sabtu, 29 April 2017 14:11 WIB
Pembicaraan Politik dalam Pemilukada
Jum'at, 09 Agustus 2019 21:48 WIB
Membangkit Batang Terendam
0 Komentar
Berita Pilihan
Kamis, 03 Oktober 2019
Tokoh Masyarakat Ingin Sekda Riau dari Indragiri, Ini Alasannya
Kamis, 03 Oktober 2019
Sayonara KPK
Jumat, 04 Oktober 2019
Sebelum Ditemukan Meninggal di Mobil, Korban Sempat Senang-senang di Karaoke
Minggu, 06 Oktober 2019
Heboh Penemuan Potongan Mirip Tangan Manusia di Kampar, Ini Penjelasan Polisi
Minggu, 06 Oktober 2019
Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2019
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 12 Desember 2019
Guru SD Global Andalan Estate Cerenti Raih Prestasi Tingkat Nasional
Kamis, 12 Desember 2019
Punya Kantor Baru, Rifan Pekanbaru Diminta Tingkatkan Kinerja
Rabu, 11 Desember 2019
12 Anak Pesta Narkoba di Hotel, DPRD Minta Satpol PP Gencar Razia
Rabu, 11 Desember 2019
LPAI Pekanbaru Prihatin 12 Remaja Pesta Narkoba di Hotel

Serantau lainnya ...
Jumat, 29 November 2019
Yuk! Coba 6 Aktivitas Seru ini untuk Mengisi Waktu Akhir Pekan Kamu Bersama Anak
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 11 Desember 2019
Galeri Foto: 18 Lokasi, Dihadiri 3.000 Peserta
Rabu, 11 Desember 2019
Program Investasi Sosial PT CPI, VOTED Lahirkan 315 Tenaga Terampil
Selasa, 10 Desember 2019
Dinilai Optimal Selesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Rohul Raih Penghargaan Prestisius
Rabu, 13 November 2019
Berdirinya UPTD Metrologi Kuansing: Konsumen Terlindungi, Daerah pun Dapat PAD

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 12 Desember 2019
Dua Dosen Fikom UIR Raih Anugerah Best Paper pada International Conference di Malaysia
Rabu, 11 Desember 2019
Unilak Punya Wakil Rektor Baru, Ini Nama-namanya
Rabu, 11 Desember 2019
Sinkronisasi Program RPL Terhadap SMK 4 tahun, PCR Gelar Diskusi Kelompok Terpumpun
Jumat, 06 Desember 2019
UIR-Pemkab Kampar Sepakat Majukan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

Kampus lainnya ...

Hotel Prime Park
Terpopuler

01

Iklan Nasarudin Pelalawan 1
Foto
PTPN5
Pangeran Hotel
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul
Minggu, 15 September 2019
PT PSPI Bagikan 2.500 Masker ke Masyarakat Kampar Kiri
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas

CSR lainnya ...
April HUT 3 Kabupaten
Kamis, 03 Oktober 2019
Mengenal Sosok Lora Fadil, Anggota DPR Boyong Tiga Istri Saat Pelantikan hingga Tidur Diruang Paripurna
Minggu, 29 September 2019
Mikha Tambayong: Sehat Itu Murah dan Menyenangkan
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik
Minggu, 30 Juni 2019
Keluar Penjara, Vanessa Angel Tak Disambut Sang Ayah

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www