SIAK (CAKAPLAH) - DPRD kabupaten Siak akan mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Siak. Karena banyak BUMD yang tidak produktif.

Seperti disampaikan Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo, ia meminta agar BUMD PT Siak Pertambangan Energi (SPE) dan PT Siak Pembamgunan Sarana (SPS) berkontribusi kepada daerah guna percepatan pembangunan.

"Kita tahu BUMD Siak PT Siak Pertambangan Energi (SPE) dan PT Siak Pengembangan Sarana (SPS) sudah lama berdiri, namun baru tahun ini mulai memberikan PAD untuk kabupaten Siak," terang Anggota DPRD Siak, Sujarwo, Rabu (16/10/2019).

Politisi muda asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, PT SPE sudah berdiri selama 4 tahun. Ia beroperasi di bidang perminyakan, namun masih vakum dan belum memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Sedangkan PT SPS yang bekerja dalam bidang jaringan internet tahun ini juga belum memberikan kontribusi konkret. Padahal sudah disertakan modal yang bersumber dari APBD saat awal pendirian perusahaan.

"Kita targetkan tahun 2020 PT SPE Rp250 juta sedangkan PT SPS sebesar 400 juta," jelasnya.

Selain itu, BUMD lainnya seperti PT Permodalan Siak (Persi) tahun 2019 sudah memberikan PAD sekitar Rp1,2 miliar dengan penyertaan modal dari APBD yang sangat besar.

"Modal awal belum balik, tapi PT Persi sudah ada timbal balik bagi pendapatan daerah," cakapnya.

Sujarwo juga mengatakan, beberapa tahun terakhir Persi disebut didera ragam masalah, salah satunya adalah urusan sertifikat lahan kebun sawit milik Pemkab Siak yang belum rampung.

"Makanya BUMD di Siak ini musti dievaluasi. Secepatnya kita akan menggelar pertemuan dengan para pimpin BUMD itu," ujarnya.

Ia juga menyinggung SPS, PT SPE dan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
Dari tiga BUMD ini, tahun ini hanya KITB yang setor PAD sekitar Rp250 juta.
"Jadi tahun depan kita minta SPE dan SPS harus menyetor PAD di atas Rp300 jutaan. KITB dan Persis mesti ditingkatkan lagi," ujarnya.