Pekanbaru (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi Riau telah memasukkan anggaran rencana peminjaman dana untuk pembangunan sebesar Rp4,4 Triliun. Dan pengajuannya sudah masuk dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2020.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie, mengatakan wacana peminjaman anggaran untuk pembangunan tersebut sudah masuk. Hanya saja untuk persetujuannya di bahas kembali bersama DPRD Riau.

“Di APBD 2020 sudah kita cantumkan, berarti kan APBD itu sendirikan masih dalam proses dan mengalami penundaan di DPRD yang baru. Mudah-mudahan setelah AKD (Alat Kelengkapan DPRD) terbentuk, minggu depan kita lanjutkan kembali pembicaraan,” ujar Ahmad Syah Harrofie, Jumat (18/10/2019).

Dijelaskan mantan Pj Bupati Bengkalis ini, bahwa Pemprov Riau sudah mengkaji rencana peminjaman tersebut ke pihak yang akan dijadikan tempat peminjaman. Dimana ada beberapa BUMN maupun bank yang akan dijadikan acuan peminjaman.

“Terhadap pembiayaan pembangunan, bukan pinjaman sebetulnya pembiayaan infrastruktur. Di APBD Perubahan dilakukan kajian, apa yang diperlukan, berapa yang diperlukan, sistem yang digunakan, ada pinjaman ada obligasi, ada syariah, ada BRK dengan konsorsium. Kan semua sekarang sudah mempresentasikan, hasil kajian itulah nanti menjadi pertimbangan,” jelas Ahmad Syah.

Disinggung berapa besar anggaran yang akan dipinjam ke pihak bank maupun pihak lainnya, Ahmad Syah menjelaskan anggaran untuk pembanguann di Riau, masih tentatif. Karena saat ini masih ada pembahasan bersama Bappeda, berapa banyak pembangunan di Riau ini, mulai dari jalan, jembatan dan keperluan lainnya.

“Berapa yang disepakati itu, nanti tergantung dari pembahasan. Untuk polanya pembayarannya, itu nanti tidak mengganggu program-program pemerintah, itu wajib. Tidak lagi mengganggu kalau ada pembayaran hutang. Jadi program ini tidak mengganggu program strategis pemerintah. Dan yang menjadi kewajiban pemerintah,” jelasnya.

“Yang perlu menjadi pemahaman kita bersama. Dia dibutuhkan dana itu karena dana yang akan kita jalankan di tahun berjalan, dan APBD kita tidak cukup. Itulah yang dicarikan pembiayaan pembangunan itu,” jelasnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Riau akan meminjam uang kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan insfrastruktur jalan di Provinsi Riau. Gubernur Riau, Syamsuar, mengatakan rencana pinjaman uang itu masih dalam pembahasan.

"Itu (pinjaman uang) masih dalam pembahasan, nanti finalnya di DPRD. Belum tahu berapa angkanya. Jadi kalau tidak ada terobosan, sampai kiamat jalan di Riau tak akan selesai, itu Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang bilang, bukan saya yang bilang," ujar Syamsuar beberapa waktu lalu.,

Menurutnya, dengan kondisi uang yang ada di APBD Riau saat ini, dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jalan-jalan di Riau ini.

"Siapapun gubernur Riau tak akan selesai. Dalam waktu 10 tahun juga tak akan selesai, itu dijamin. Makanya perlu adanya teroboson, dan ini (pinjaman uang) sudah dilakukan daerah lain,” jelasnya.