MERANTI (CAKAPLAH) - Tahun 2020, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Hal itu disampaikan Firman Edi, Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, ketika ditemui di ruang kerjanya.

Katanya, target PAD tahun 2020 sebesar Rp94.825.352.103. Ini terjadi peningkatan Rp4.202.663.049 jika dibandingkan PAD tahun 2019 yang hanya Rp90.622.689.054.

Beberapa item yang meningkat target pada PAD 2020 antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil pajak daerah ditargetkan Rp14.620.000.000 sebelumnya pada tahun 2019 hanya Rp14.410.000.000.

Dengan rincian, target pajak hotel tahun 2020 Rp1 miliar sebelumnya Rp900 juta. Pajak restoran Rp2,2 miliar sebelumnya Rp2 miliar dan pajak sarang burung walet Rp750 juta dari sebelumnya Rp500 juta.

Kata Firman lagi, target pada retribusi juga mengalami peningkatan sebesar Rp625 juta. Dimana, target retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp2.770.000.000 sebelumnya hanya Rp2.145.000.000.

Dengan rincian, retribusi jasa umum dari Rp970.000.000 menjadi Rp1.225.000.000. Retribusi jasa usaha Rp 800.000.000 menjadi Rp1.110.000.000 dan retribusi perizinan tertentu Rp375.000.000 menjadi Rp435.000.000.

Kemudian, lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan. Yang semula di 2019 sebesar Rp55.567.689.054 meningkat menjadi Rp58.935.352.103.

Legislator Basiran mengapresiasi OPD terkait (BPPRD dan BPKAD-red) yang telah meningkatkan target PAD.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pun menjadi meningkat yang semula Rp1,398 trilun di 2019, menjadi Rp1,443 triliun di tahun 2020.

"Kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah dengan meningkatnya pendapatan daerah yang semula di tahun 2019 pendapatan sekisar Rp1,398 triliun menjadi Rp1,443 triliun lebih di tahun 2020," kata Basiran.

Diingatkan politisi Gerindra itu lagi, dengan meningkatnya pendapatan daerah, haruslah berbanding lurus dengan kinerja OPD. Pemerintah daerah harus lebih memaksimalkan OPD terkait untuk lebih serius lagi dalam melaksanakan program kegiatan, sehingga tidak ada lagi program-program kegiatan yang tidak terealisasikan.

"Kita akan awasi kinerja OPD. Peningkatan ini harus berbanding lurus dengan kinerja," ujar Basiran.