PEKANBARU (CAKAPLAH) - Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau yang resmi digelar Jumat (1/11/2019) diharapkan dapat melahirkan kesepakatan dan keputusan yang bisa membawa kebaikan bagi semua pihak.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Riau Eddy Natar saat membuka Rakerkonprov Apindo Riau Jumat (1/11/2019) di Hotel Furaya Pekanbaru.
Ia mengatakan para pelaku usaha di Riau merupakan mitra bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya membangun perekonomian di Riau.
"Harapan kita tentu dengan Raker ini melahirkan sebuah kesepakatan bersama antar berbagai pihak. Yang kita ketahui bersama banyak banyak pihak berkepentingan di dalam Apindo ini sendiri. Kita tahu juga para serikat kerja kita juga sangat berharap dengan adanya Raker ini. Tentu kalau nanti dilahirkan keputusan yang bisa memberikan kebaikan bagi senua pihak tentu ini akan membawa kemajuan untuk Riau," ujar Edy Natar.
Dikatakan Edy Natar, penyelenggaran rapat kerja dan konsultasi provinsi ini tentu merupakan langkah kerja strategis bagi kebutuhan Apindo dalam melaksanakan program-program kerjanya.
"Rakerkonprov ini juga menjadi wadah untuk mengevaluasi kerja Apindo Riau, sekaligus memantapkan strategi bisnis yang aman secara berkesinambungan bagi pengusaha yang bargabung di dalam Apindo Riau," Cakapnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Riau Wijatmoko Rahtrisno mengatakan Rakerprov merupakan komitmen besar Apindo untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi.
"Dengan acara ini seluruh aspirasi Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo dapat kita tampung dan sinergikan dengan program Provinsi. Yang nantinya akan nelahirkan rekomendasi-rekomendasi untjk perbaikan dan kerja organisasi," ungkapnya.
Dikatakan Wijatmoko ada beberapa agenda yang dibahas pada kegiatan Rakerkonprov tersebut.
"Jadi dalam acara itu nanti akan disampaikan apa-apa saja kegiatan dan hasil kerja yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil kerja tersebut akan menjadi acuan untuk kegiatan yang akan datang," ungkapnya.
Selain itu, juga dibahas mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Karena memang untuk UMK ini belum disahkan di semua wilayah Kabupaten/Kota.
"Sehingga kita berharap hasil dari Rakerkonprov DPP Apindo Riau akan dapat mensukseskan Apindo Kabupaten/Kota dalam melakukan pembahasan UMK," pungkasnya.