Ketua DPRD Rohul Novliwanda
|
ROHUL (CAKAPLAH) - Dinamika Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Rohul sempat menyebabkan suasana politik Di gedung DPRD Rokan Hulu (Rohul) menjadi 'memanas'.
Suasana memanas lantaran tiga fraksi masing-masing Gerindra, PAN dan Golkar kecewa karena tidak masuk dalam komposisi pimpinan AKD dan hanya menjadi anggota. Buntut kekecewaan tersebut, 3 fraksi meninggalkan paripurna penyusunan AKD.
Tak selesai disitu, Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar Senin (4/11/2019) dengan agenda jadwal pembahasan KUA-PPAS RAPBD Murni 2020 tidak didampingi Sekretariat DPRD dan tidak dihadiri anggota DPRD dari 3 fraksi tersebut.
Panasnya tensi politik pasca pembentukan AKD ini sempat dikhawatirkan bakal menganggu pembahasan APBD 2020. Apalagi, DPRD dikejar waktu karena batas pengesahan APBD Rohul 2020 adalah 31 November 2019.
Seiring berjalannya waktu, panasnya tensi politik di gedung DPRD Rohul pasca pembentukan AKD ini mulai mencair. Anggota DPRD dari 3 fraksi yang sebelumnya kecewa dengan hasil penyusunan AKD sudah mengikuti jalanya pembahasan KUA PPAS yang dijadwalkan Badan Musyawarah.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Kepada CAKAPLAH.com menjelaskan, ia telah menggelar rapat pimpinan dan bersepakat melanjutkan pembahasan KUA PPAS APBD Murni 2020 sesuai jadwal Badan Musyawarah yang telah di gelar sebelumnya.
“Karena Banmus kemarin jadwal pembahasan itu dijadwalkan sampai hari Jumaat. Maka setelah habis hari Jumaat, kita akan adakan Banmus kembali untuk memperpanjang pembahasan APBD hingga nanti Paripurna Pengesahan," cakapnya, Kamis (7/11/2019).
Wanda juga menegaskan, seluruh anggota DPRD Rohul memiliki komitmen untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2020 sebelum 30 November 2019.
“Dikarenakan waktunya makin sempit, maka DPRD akan marathon membahas APBD ini sehingga bisa diselesaikan sebalum 30 November 2019,” katanya.
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Rokan Hulu |