Selasa, 21 Januari 2020

Breaking News

  • Pemprov Riau Bebaskan Denda Pajak Daerah   ●   
  • Riset: Buzzer di Indonesia Digerakkan oleh Agensi   ●   
  • Tim Gabungan Akan Beri Efek Jera untuk Korporasi Pembakar Lahan   ●   
  • PTPN V Remajakan 914 Hektare Sawit Rakyat di Rohil   ●   
  • Tahun Depan, KIT Pekanbaru Sudah Bisa Dijual   ●   
  • 3 Fraksi DPRD Riau Sepakat Sebut Paripurna Pembentukan AKD Cacat Prosedural   ●   
  • Pemko Pekanbaru Bentuk Tim Percepatan KIT   ●   
  • Meubelair Gedung Mapolda Riau Senilai Rp10,5 Miliar Tahap Lelang   ●   
  • LAMR akan Kumpulkan Elemen Masyarakat Bahas Blok Rokan   ●   
  • Unilak Wisuda 1.044 Mahasiswa
Yamaha 14012020

Kontroversi, Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Jamin Nihil Korup
Kamis, 21 November 2019 08:18 WIB
Kontroversi, Kepala Daerah Dipilih DPRD Tak Jamin Nihil Korup
Ilustrasi pemungutan suara (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

(CAKAPLAH) - Fraksi Partai Gerindra, PKB dan PPP di DPR memiliki pendapat berbeda soal pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan wacana revisi UU No. 10 tahun 2016 agar pilkada dikembalikan ke DPRD.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menganggap penyelenggaraan pilkada lewat DPRD bisa meminimalisir tindak pidana korupsi yang kerap menjerat kepala daerah beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, pilkada lewat DPRD bisa meminimalisir korupsi dilakukan oleh kepala daerah bila faktor pendukung lainnya ikut diawasi. Seperti mahar politik atau politik uang yang kerap dilakukan oleh para calon kepala daerah.

"Bisa meminimalisir, jika juga faktor-faktor lain juga diperbaiki dan dijaga. Misalnya, biaya mahar ke partai, biaya money politic ke anggota DPRD, dan lain-lain," kata Sodik lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/11).

Dia menilai pilkada langsung merupakan salah satu faktor yang membuat sejumlah kepala daerah melakukan korupsi. Itu dilakukan demi mengembalikan uang yang mereka gunakan saat berkampanye.

Namun, lanjutnya, kajian terhadap sistem pilkada langsung tidak bisa dilakukan hanya dengan berfokus pada masalah korupsi kepala daerah. Menurutnya, evaluasi terhadap pilkada langsung harus dilakukan secara menyeluruh.

"Banyak faktor yang bisa mendorong seorang kepala daerah untuk melakukan korupsi. Pilkada langsung salah satu faktor yang dinilai berpengaruh," ucap Sodik.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ibnu Multazam mengatakan bahwa penyelenggaraan pilkada lewat DPRD tidak berkaitan secara langsung dengan korupsi yang kerap terjadi di lingkup kepala daerah.

Pasalnya, menurut dia, pilkada lewat DPRD tidak menjamin calon kepala daerah mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk terpilih. Dengan kata lain, calon kepala daerah tetap mengeluarkan uang untuk melobi anggota DPRD demi meraih kemenangan.

"Kaitan (sistem pilkada langsung dengan korupsi kepala daerah) mungkin ada, tapi tidak secara langsung. Bila pilkada dipilih lewat DPRD bukan berarti menghilangkan biaya sama sekali. Jangan-jangan kalau disetujui lewat DPRD, biaya jadi banyak karena DPRD dan kepala daerah melakukan lobi-lobi," kata Ibnu.

Namun, dia menerangkan bahwa PKB belum menentukan sikap terkait sistem pilkada yang tepat untuk diterapkan selanjutnya. Apakah tetap secara langsung dengan menyerahkan kepada rakyat untuk memilih atau pemilihan dilakukan melalui DPRD seperti dulu.

Menurutnya, PKB akan melakukan kajian secara menyeluruh lebih dahulu terhadap sistem pilkada langsung yang telah berjalan sejak 2005.

"Harus dikaji dulu sedemikian rupa sehingga ada satu kesimpulan. PKB masih mendalami sikap terakhirnya," tutur Ibnu.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengatakan sistem pilkada lewat DPRD bukan satu-satunya opsi solusi untuk menekan biaya politik tinggi yang kerap menyebabkan sejumlah kepala daerah melakukan korupsi.

Menurutnya, kepala daerah melakukan tindakan korupsi karena ingin mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama berkampanye.

Oleh karena itu, opsi lain yang bisa menekan biaya politik yang tinggi di pilkada, antara lain memangkas masa kampanye, memotong biaya saksi, hingga menegakkan aturan hukum.

"Kampanyenya dipangkas jadi separuh, biaya saksi, ketentuan mahar politik dipidana, bahkan kalau perlu partainya dibubarkan. Ini saya kira membuat orang jera (korupsi), kalau masih menggunakan pilkada langsung," kata sosok yang akrab disapa Awiek itu.

Wacana pengkajian atas penerapan sistem pilkada langsung menguat. Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dia meminta publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui pilkada langsung, sangat tinggi. Mulai dari APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah, hingga biaya politik yang dikeluarkan calon demi mendapat kendaraan politik dari partai dan saat berkampanye.

Tito ingin ada pengkajian mendalam terhadap pilkada langsung yang diterapkan sejak 2005.

"Bupati kalau enggak punya 30 M, enggak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang enggak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin (18/11).

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Politik, Pemerintahan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Kamis, 03 Oktober 2019
Tokoh Masyarakat Ingin Sekda Riau dari Indragiri, Ini Alasannya
Kamis, 03 Oktober 2019
Sayonara KPK
Jumat, 04 Oktober 2019
Sebelum Ditemukan Meninggal di Mobil, Korban Sempat Senang-senang di Karaoke
Minggu, 06 Oktober 2019
Heboh Penemuan Potongan Mirip Tangan Manusia di Kampar, Ini Penjelasan Polisi
Minggu, 06 Oktober 2019
Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2019
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 21 Januari 2020
Gelar RUPSLB, PGN Resmi Tetapkan Arcandra Tahar Sebagai Komisaris Utama
Selasa, 21 Januari 2020
Tingkatkan Pengamanan Lingkungan, Babinsa Tobek Godang Lakukan Pembinaan Security
Senin, 20 Januari 2020
Sekda Yan Prana Prihatin Melihat Kondisi Bangunan Mess Pemprov Riau di Jakarta
Senin, 20 Januari 2020
Kadiskominfo Riau Buka Bimtek dan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik

Serantau lainnya ...
Jumat, 29 November 2019
Yuk! Coba 6 Aktivitas Seru ini untuk Mengisi Waktu Akhir Pekan Kamu Bersama Anak
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 16 Januari 2020
Gubernur Syamsuar Terima Penghargaan dari Menteri Agama
Rabu, 18 Desember 2019
Sekda Rohul: Kita Cari Pejabat yang Menguasai Bidang dan Punya Inovasi
Rabu, 11 Desember 2019
Galeri Foto: 18 Lokasi, Dihadiri 3.000 Peserta
Rabu, 11 Desember 2019
Program Investasi Sosial PT CPI, VOTED Lahirkan 315 Tenaga Terampil

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa
Minggu, 30 Juni 2019
Khasiat Tomat untuk Kecantikan Kulit Wajah
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 17 Januari 2020
Besok, IMR-UI Gelar Bedah Kampus UI di Hotel Mutiara Merdeka, Gratis!
Jumat, 17 Januari 2020
Tiga Wakil Rektor dan Dua Dekan Unilak Dilantik
Rabu, 15 Januari 2020
18 Prodi UIR Raih Premier Akreditasi International ASIC
Rabu, 15 Januari 2020
Dua Dosen Fekon Unilak Raih Gelar Doktor dengan Hasil Sangat Memuaskan

Kampus lainnya ...

Hotel Prime Park
Terpopuler

05

Kamis, 16 Januari 2020 09:03 WIB
Tiga Naga akan Berkandang di Stadion Utama Riau
April Ucapan Natal
Foto
HUT Meranti APRIL
Pangeran Hotel
Selasa, 21 Januari 2020
PT Adei Bangun Masjid untuk Masyarakat Desa Kemang Pelalawan
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul
Minggu, 15 September 2019
PT PSPI Bagikan 2.500 Masker ke Masyarakat Kampar Kiri
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim

CSR lainnya ...
Minggu, 19 Januari 2020
Priyanka Chopra Rawat Rambut dengan Campuran 2 Minyak Ini
Kamis, 03 Oktober 2019
Mengenal Sosok Lora Fadil, Anggota DPR Boyong Tiga Istri Saat Pelantikan hingga Tidur Diruang Paripurna
Minggu, 29 September 2019
Mikha Tambayong: Sehat Itu Murah dan Menyenangkan
Kamis, 04 Juli 2019
Via Vallen dan Nella Kharisma Disurati Jaksa Terkait Kasus Kosmetik

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www