Jalan menuju Kempang penyeberangan Mekong - Semukut terendam air pasang. Jalan ini menjadi akses utama karena Jembatan Selat Rengit tak selesai dibangun. Foto: Facebook/Hairun Nizat.
|
MERANTI (CAKAPLAH) - Bupati Kepulauan Meranti Irwan, meminta Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR). Pasalnya, APBD Kepulauan Meranti tak akan kuat menyelesaikan pembangunan jembatan yang menghubung dua pulau itu.
"Saya pikir, untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Selat Rengit, siapapun bupatinya, kalau hanya mengandalkan APBD Meranti, tidak akan mungkin itu bisa diselesaikan," kata Bupati Irwan saat berbincang-bincang dengan CAKAPLAH.com, Rabu (19/12/2019).
Ditambahkan Irwan, saat ini sumberdaya keuangan sangat terbatas. Apalagi ada rencana Presiden Jokowi ingin memindahkan ibukota ke tempat yang baru dan pembangunan jalan tol di beberapa daerah. Ini pasti menyerap anggaran yang luar biasa dan akan sangat berpengaruh pada semua kabupaten kota yang ada di Indonesia.
"Yang kita harapkan sekarang ini adalah pembiayaan dari provinsi. Karena yang punya kemampuan itu (membangun JSR-red) adalah provinsi," ujar Irwan.
Dikatakan Irwan lagi, walau tak masuk dalam kriteria pembangunan yang bisa diintervensi oleh provinsi, namun ia berpikir provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berkewajiban untuk memperhatikan ini. Apalagi Jembatan Selat Rengit merupakan penghubung dua pulau di daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia (Selat Melaka).
Masih menurut Irwan, berbicara tentang pembangunan yang berdasarkan prinsip keadilan, memang sangat tepat beberapa pembangunan besar di Kepulauan Meranti diambil alih provinsi. Irwan membandingkan perlakuan pemprov ke Kota Pekanbaru yang tidak ada sungai, namun dibangun Jembatan dengan ukuran yang sangat panjang. Tapi, untuk di daerah kepulauan yang terdapat banyak orang miskin, berbatasan dengan negara tetangga, tidak ada perhatian atau perlakuan yang sama.
"Saya pikir, dalam rangka keadilan, ini provinsi mau tidak mau harus mengambil itu (membangun JSR). Apalagi Gubernur Riau, Pak Syamsuar, pernah menjadi bupati di sini dan dia duduk menjadi Gubri juga didukung penuh oleh masyarakat Kepulauan Meranti. Saya pikir, tanggungjawab moral beliau juga untuk ikut berpartisipasi membangun Meranti," kata Irwan.
JSR mulai dibangun pada periode pertama Bupati Irwan menjabat, namun pembangunan tersebut terhenti dan tak selesai. Perusahaan pemenang tender, PT Nindya Karya dikabarkan mengalami masalah sehingga tak bisa menyelesaikan pembangunan.
JSR merupakan salah satu pembangunan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kepulauan Meranti. Pasalnya, jika jembatan tersebut ada, masyarakat yang ada di Pulau Padang, Pulau Merbau, akan mudah menuju ke Pulau Tebingtinggi atau pusat ibukota.
Untuk kondisi saat ini, akibat tak adanya jembatan, warga masih mengandalkan transportasi air, Kempang, kalau hendak menyeberang di Selat Rengit.
Pada saat tertentu, ketika debit air laut pasang meningkat, warga terpaksa melalui dua kali penyeberangan, sungai dan di atas jalan yang terendam (air laut).
Kondisi ini tentu menyulitkan warga, selain air laut bisa merusak besi di kendaraan (karena jalan terendam air pasang) dua kali penggunaan Kempang juga membuat biaya penyeberangan bertambah besar. Biasanya cukup Rp10 ribu sekali menyeberang bertambah menjadi Rp25 ribu.
Penulis | : | Rizal |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Meranti |