Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHI.
|
MERANTI (CAKAPLAH) - Isu yang paling ditakuti pegawai di Kepulauan Meranti menjadi kenyataan. Insentif atau beban kerja pegawai tak dibayar sebanyak 4 bulan.
Sejak beberapa bulan terakhir, di banyak tempat, kalau ada pegawai mengobrol, sering salah satu bahan bahasan adalah masalah insentif. Bagaimana tidak, tunjangan yang diharapkan setiap bulan itu menjadi andalan pegawai karena gaji telah habis untuk menutupi hutang di bank. Bahkan, tak sedikit pegawai harus menambah uang setiap bulannya lantaran besaran gaji masih kurang untuk membayar hutang bank.
Hari demi hari, harapan masih saja digantungkan kepada yang tak pasti. Bahkan, di jam-jam terakhir pergantian tahun 2019 ke 2020, masih ada pegawai menunggu SMS banking. Ini terlihat dari beberapa status WhatsApp atau media sosial teman-teman pegawai. Meski tak dijelaskan secara gamblang, namun arah pembicaraan atau pembahasan memang ditujukan pada ketidakjelasan insentif yang belum dibayar sejak September hingga Desember 2019 itu.
Namun apakan daya, pegawai hanya bisa berharap. Hingga memasuki tahun baru, 1 Januari 2020, apa yang ditunggu-tunggu tak kunjung muncul. Sms banking yang sangat dinanti-nanti juga tak kunjung datang.
Pantauan CAKAPLAH.com, masalah insentif ini sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Namun, tahun ini agak parah karena yang tak dibayar 4 bulan, sedangkan di tahun-tahun sebelum ini hanya 2 bulan.
Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHI menilai persoalan insentif pegawai ini murni kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. TAPD selaku penyusun anggaran dan belanja sepertinya belum mampu melaksanakan apa yang diinginkan oleh kepala daerah.
"Kita sangat menyayangkan pada akhir-akhir masa pemerintahan ini, fokus untuk menyelesaikan visi dan misi kepala daerah sangat jauh dari yang kita harapkan. Ada perlombaan show of face dan wara wiri yang tak jelas," kata Dedi Putra, Rabu (1/1/2020).
Di satu sisi, Dedi minta ASN menyadari sebab tidak terbayarkan insentif ini. Ditambahkan politisi PPP itu lagi, persoalan ini tentu menjadi catatan yang tak akan diulangi dalam pembahasan dan pelaksaan anggaran tahun depan.
"Ini menjadi pelajaran bagi penganggaran tahun depan," ujar Dedi Putra.
Penulis | : | Rizal |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Meranti |