Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra
|
PASIR PENGARAIAN (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dikabarkan mengalami defisit keuangan tahun anggaran 2019 lalu. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan (pihak ketiga) tidak bisa dibayarkan.
Dari informasi yang diperoleh CAKAPLAH.COM, defisit yang dialami Pemkab Rohul tahun 2019 lalu mencapai Rp55 miliar.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Sabtu (4/1/2020) mengatakan, pimpinan DPRD Rohul sejak awal sudah meminta penjelasan kepada pemerintah terkait kondisi keuangan pada akhir tahun 2019 lalu. Hal itu kemudian ditindak lanjuti dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh komisi bersama OPD terkait.
"Hari Kamis dan Jumat kemarin pimpinan sudah meminta Komisi agar memanggil mitranya masing-masing untuk meminta penjelasan terhadap APBD 2019 lalu," jelasnya.
Tidak hanya itu, pada hari Senin (6/1/2020) lusa DPRD juga sudah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menindaklanjuti persoalan ini.
Disinggung adanya surat rekomendasi dari Fraksi Demokrat menyikapi APBD Rohul 2019, Novliwanda mengaku belum menerimanya dan akan dilakukan pengecekan kembali ke Sekretariat DPRD.
"Intinya, semangat DPRD yang baru ini sama, yaitu bagaimana menjadi kontrol bagi terselenggaranya urusan pemerintahan daerah, dan Senin kami akan rapat bersama pemerintah untuk meminta penjelasan dan menemukan solusi terhadap persoalan yang terjadi. Terkait APBD 2019," tegasnya.
Disinggung berapa sebenarnya defisit keuangan yang dialami Pemkab Rohul di tahun 2019, Novliwanda belum mengetahui secara rinci, meskipun sudah ada yang dihimpun dari RDP tingkat Komisi bersama OPD.
"Hasil dari RDP kemarin itu baru parsial per komisi dan satker, dan datanya sudah ada, Senin kita minta data globalnya dan kita singkronkan dengan data TAPD," pungkasnya.
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Rokan Hulu |