Pembangunan gapura batas kota di Salo.
|
BANGKINANG (CAKAPLAH) - Sejumlah proyek tahun anggaran 2019 tak selesai dikerjakan kontraktor hingga berakhirnya tahun anggaran.
Setelah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol meninjau kondisi proyek strategis itu ke lapangan Senin (6/1/2020) lalu, permasalahan ini lalu ditindaklanjuti dengan digelarnya hearing (rapat dengar pendapat) antara Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar di gedung DPRD Kabupaten Kampar, Kamis (9/1/2020).
Hearing yang digelar DPRD Kabupaten Kampar dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar Agus Candra, SIP dan dihadiri Koordinator Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPRD Kampar Repol,S.Ag dan dihadiri juga Sekretaris Komisi IV Mahmud Zainuri dan sejumlah anggota diantaranya H Syafrudin, Anasril, Ali Sobirin,S.Ag, Haswinda, S.Ag dan Anasril.
Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar hadir Kepala Dinas Afdal, dua Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Rusdi Hanif dan Kepala Bidang Penataan Ruang Nazaruddin dan lainnya.
Diantara proyek yang gagal diselesaikan sampai kontrak berakhir tahun 2019 yang terungkap dalam hearing ini adalah pembangunan landscape Markaz Islamic Centre Kabupaten Kampar, pembangunan Gapura Selamat Datang masuk ke Kota Bangkinang di Salo, pembangunan hanggar alat berat UPTD Alat Berat, pembangunan Jembatan Rumbio, Jembatan Teluk Kenidai dan Jembatan Pulau Belimbing.
Baik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol maupun Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar Agus Candra mencecar Afdal dan rekan-rekan dengan sejumlah pertanyaan.
Repol mempertanyakan kenapa terjadi keterlambatan pengerjaan sejumlah proyek di Dinas PUPR Kampar, bagaimana penerapan denda terhadap kontraktor dan mempertanyakan kenapa Dinas PUPR terlambat melaksanakan proses tender.
Kemudian Repol minta pada Senin (13/1/2020) nanti DPUPR Kampar menyampaikan progres maupun data-data pengerjaan sejumlah proyek yang tak selesai dikerjakan tahun 2019.
Ketua Komisi IV DPRD Kampar Agus Candra mengungkapkan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan banyak faktor. Ia mengaku telah berbicara dengan sejumlah kontraktor bahwa mereka terkendala dalam waktu seperti Jembatan Rumbio yang terkendala lambannya penyelesaian pembebasan lahan dan persoalan alam dimana terjadinya banjir sehingga sebagian material terendam. Persoalan lahan juga terjadi di Gerbang batas kota di Salo.
"Ini bukan hanya masalah pada Dinas PUPR tapi juga masalah ada di dinas lain. Namun bukan berarti PUPR berdiam diri," tegas Agus.
Politisi Golkar ini berharap ke depan ada perbaikan dalam proses tender dan pengawasan dan Dinas PUPR bisa segera menggesa lebih cepat prosesnya sehingga pada bulan Februari proses tender telah selesai.
Dalam wawancara dengan CAKAPLAH.COM, Agus menjelaskan bahwa Dinas PUPR mengambil langkah penyelesaian dengan menambah waktu pengerjaan selama 50 hari dan mengharuskan kontraktor membayar denda sesuai Keputusan Presiden.
Dia mengungkapkan bahwa sejumlah proyek yang tak selesai di dalam Kota Bangkinang sangat mencolok.
Agus mengakui keterlambatan ini juga dipengaruhi oleh perubahan SDM di PUPR seperti pergantian PPK (pejabat pembuat komitmen).
"Kami tegaskan ketika kasih waktu lima puluh hari, maka PUPR harus awasi rekanan secara ketat," ulas Agus.
Kepala Dinas PUPR Afdal ketika menjawab pertanyaan dewan dalam hearing ini mengakui bahwa proses lelang di dinas yang dipimpinnya agak terlambat dan ia berjanji akan menjadi evaluasi ke depan. Dalam menjalankan kegiatan tahun anggaran 2020 ia akan mempercepat prosesnya seperti survei yang dilakukan lebih awal dan ia menargetkan Februari telah ditenderkan.
Sementara dalam wawancara ketika dikonfirmasi CAKAPLAH.COM, mantan Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kampar itu mengatakan bahwa ia tak setuju semua proyek fisik tahun 2019 ini dikatakan mangkrak.
"Kalau Jembatan Tanjung ia mangkrak itu," beber Afdal.
Ia mengklaim bahwa tingkat penyelesaian proyek fisik secara keseluruh mencapai 98 persen. "Yang tidak selesai yang kecil sekitar dua persen," kata Afdal.
Dalam aturan terbaru Dinas PUPR memberikan kesempatan 50 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dan diharuskan membayar denda.
"Kalau waktu tidak cukup (oleh kontraktor red) tak bisa itu, kan kita sudah lelang. Mereka menawar dan sanggup," ulas Afdal.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Rusdi Hanif dalam hearing dengan Komisi IV menjelaskan bahwa pihaknya telah berusaha mendapatkan kontraktor yang qualified dan benar-benar bertanggungjawab dan profesional, memiliki kemampuan kerja dan finansial, tetapi ia mengakui banyak faktor yang mempengaruhi penyelesaian pekerjaan dan mutu pekerjaan. Ke depan pihaknya akan berupaya maksimal agar mempercepat proses lelang dan pengerjaan kegiatan.
Dalam wawancara dengan wartawan, Rusdi Hanif mengatakan, khusus Jembatan Rumbio akan diselesaikan secara bertahap. Sampai selesai nanti jembatan ini menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 110 miliar.
"Tahun 2019 baru dianggarkan Rp 15 miliar untuk pembangunan pondasi dan dinding penahan oprit jembatan," ungkap Rusdi Hanif.
Sedangkan Jembatan Pulau Belimbing pada tahun 2020 sudah dianggarkan lagi sebesar Rp 7 miliar agar selesai dan fungsional.
Untuk Jembatan Teluk Kenidai, berdasarkan investigasi PPK dan pernyataan kontraktor mereka mampu kerjakan. Terhadap sisa pekerjaan sejumlah proyek dalam masa perpanjangan selama 50 hari ia optimis bisa diselesaikan para rekanan tersebut.
Sementara itu, dari pantauan di lapangan saat inspeksi mendadak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol, Senin (6/1/2020) kemarin, terlihat sejumlah pekerja masih sibuk menyelesaikan pekerjaan di beberapa proyek yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2019.
Ada tiga proyek yang ditinjau Repol yaitu pembangunan landscape Markaz Islamic Centre Bangkinang di Jalan Prof M Yamin,SH Bangkinang dengan jumlah dana Rp 489.661.000 dikerjakan CV Putra Bungsu, pembangunan gerbang batas kota di Salo dengan jumlah dana Rp 644.801.500 dikerjakan CV Dziyat Putra Pratama dan pembangunan hanggar alat berat di UPTD Alat Berat di Workshop Bangkinang dengan jumlah dana Rp 2.903.390.000 dikerjakan CV Putra Bungsu.
Kepala tukang pembangunan landscape Markaz Islamic Centre Bangkinang Marlis mengaku optimis selama satu minggu pekerjaan gerbang Islamic Centre tersebut selesai 100 persen.
Ia mengatakan bahwa pekerjaan ini telah dimulai sejak Oktober 2019 lalu. Namun ia berdalih pengerjaan ini karena mepetnya waktu. Ia juga mengaku sejauh ini tidak ada kendala pengadaan bahan maupun gaji pekerja.
Hal senada juga diungkapkan kepala tukang pembangunan gerbang batas kota di Salo Jupri. Lagi-lagi ia beralasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan gerbang ini karena terbatasnya waktu karena ini adalah proyek APBD perubahan. Namun ia optimis pekerjaan yang tersisa hanya tahap finishing berupa pengecatan.
Di tempat terpisah Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Kampar Muhammad Ikhsan menyelesaikan sejumlah pekerjaan tak mampu diselesaikan kontraktor. "Tak ada alasan kontraktor tak bisa selesaikan," kata pria yang akrab disapa Ican ini.
Menurutnya, ini merupakan kesalahan dinas terkait dan Pokja. Padahal menurut Ican bahwa pemenang di sejumlah proyek ini adalah perusahaan yang mengajukan penawaran tertinggi.
Penulis | : | Akhir Yani |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kampar |