PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Syahrir menuturkan masih banyak aset pemerintah berupa tanah yang belum memiliki sertifikat, baik milik TNI, Polisi, jalan raya, maupun bangunan sekolah lainnya.
"Harusnya malu kita sama masyarakat, masa masyarakat disuruh urus sertifikat tapi pemerintahnya sendiri acuh, makanya kita harapkan semua daerah mulai mengurus sertifikat masing-masing," Cakap Syahrir dalam acara sosialisasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2020, di Gedung Daerah Balai Serindit Provinsi Riau, Senin (13/01/2020)
Selanjutnya, Syahrir meminta untuk Pemerintah Provinsi ataupun daerah tidak segan-segan untuk memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk pembuatan sertifikat.
"Puskesmas, rumah ibadah dan lainnya gratis. Setiap tahun kita lakukan penetapan lokasi, baru kita terbitkan," jelasnya.
Selanjutnya, meskipun TORA sudah dianggarkan di dalam APBN, Syahrir meminta bagi daerah yang memiliki anggaran berlebih dapat memasukkan TORA di dalam APBD untuk penerbitan sertifikat tersebut.
"Jadi fokusnya bisa ke masyarakat umum, sementara aset pemerintah dananya dari pemerintah sendiri," cakapnya kembali.
Selain itu, Syahrir meminta pemerintah sedari dini sudah memperhatikan aset miliknya. Mulai dari pemasangan patok ataupun papan yang bertuliskan aset milik daerah.
"Mohon Bupati dan Walikota memperhatikan aset-aset yang ada, segera urus sertifikatnya," tutupnya.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |