Pekanbaru (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk menggratiskan biaya sekolah bagi sekolah SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau. Bahkan anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2020, melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rudiyanto, menjelaskan sesuai dengan arahan gubernur Riau pendidikan gratis sudah mulai berjalan tahun ini. Dan dana Bosda tinggal pembayaran, dan saat ini dalam proses kelengkapan administrasi yang akan diserahkan ke sekolah-sekolah di seluruh Riau. Setelah lengkap administrasi baru diserahkan ke BPKAD dan ditransfer ke rekening sekolah.

“Jadi ini bukan wacana lagi, sudah berjalan. Tinggal menyelesaikan proses administrasinya saja, APBD kan baru berjalan di Januari ini. Ada proses administrasi yang diselesaikan, jadi tidak wacana lagi sudah berjalan,” ujar Rudiyanto, Selasa (21/1/2020).

Ditegaskan Rudiyanto, ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang meragukan program dari Gubernur Riau. Dimana ada beberapa pihak yang menyampaikan program sekolah gratis ini baru wacana. Namun pernyataan tersebut tidaklah benar karena anggarannya sudah ada di APBD 2020.

“Kami sampaikan pihak-pihak yang tidak mengerti dan belum paham bisa duduk bersama Disdik Riau. Agar masyarakat tidak salah pengertian, gubernur tetap berkomitmen program gratis untuk SMA/SMK. Bahkan untuk sekolah swasta juga diberikan Bosda, jadi janganlah ada pemberitaan ini baru wacana, tapi sudah dijalankan mulai tahun ini,” tegas Rudi.

Dikatakan mantan Pj Bupati Inhil ini, Gubernur menyampai program sekolah gratis terhadap masyarakat Riau boleh dikatakan mewah. Karena selain anggaran Bosda juga dapat dari Bosnas. Dimana anggaran tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan sekolah.

“Untuk anggaran dari Bosda itu anggaran yang masuk di APBD Riau sebesar Rp428 Miliar. Bosda bagi sekolah per siswa untuk tingkatan SMAN sebesar Rp1,5 juta, untuk tingkatan SMKN sebesar Rp1,6 juta, dan SMA/SMK swasta sebesar Rp400 ribu. Ditambah lagi dari Bosnas SMA Rp1,4 juta dan SMK Rp1,6 juta. Ini makanya Gubernur bilang mewah-mewah, untuk peningkatan mutu pendidikan,” kata Rudiyanto.

Dengan berjalannya anggaran Bosda tersebut, maka guru honor komite yang selama ini di ambil dari orangtua siswa, sekarang tidak diperbolehkan lagi. Honor guru komite tersebut dibayarkan melalui Bosda yang akan diterima langsung oleh sekolah. Honor guru komite saat ini dibayarkan sebesar Rp1,5 juta.

“Nah dari Bosda inilah untuk membayar honor guru komite dan itu diperbolehkan. Dan tidak ada lagi uang komite sekolah. Selain itu dari Bosda ini bisa melengkapi keperluan sekolah seperti, membeli ATK, membayar listrik, dan operasional sekolah lainnya yang membutuhkan biaya,” ungkapnya.

Dalam penyusunan dana Bosda tersebut, pihaknya juga telah membagi dasar unit cost penerima Bosda. Untuk nominal jumlah pokok per lembaga sesuai range atau jumlah siswa. 0-50 siswa unit cost/lembaga Rp120 juta, 51-100 siswa Rp115 juta, dan 101-200 siswa 100 juta.

Sedangkan nominal jumlah pokok per siswa, untuk jumlah siswa 0-1.000 unit cost/siswa sebesar Rp1.5 juta, dan lebih dari 1.001 Rp1,5 juta. Dengan jumlah totoal sekolah SMA penerima Bosda sebanyak 298 sekolah. Dan untuk untuk tingkat SMK sebanyak 123 sekolah.

Lebih jauh dikatakan Rudi, ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyampaikan program sekolah gratis Pemprov Riau yang masih wacana. Dan ini menandakan bahwa pihak yang menyampaikan tersebut tidak memahami apa yang telah dijalani Pemprov pada tahun 2020 ini. Apalagi yang menyampaikan merupakan ketua PGRI Riau.

“Jadi mari kita bersama-sama membangun, meningkatkan pendidikan di Riau ini, sesuai arahan Gubernur. Kalau tidak paham atau belum mengerti sampaikan sama kita, jangan memberikan isu yang tidak baik terhadap masyarakat. Komitmen Gubernur Riau ini harus kita dukung,” tegas Rudi.