PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dalam waktu dekat, Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang (APJP) Migas Indonesia akan menemui Menteri ESDM guna membahas keberlangsungan pengusaha jasa penunjang pasca perpindahan pengelola blok Rokan dari Chevron ke Pertamina pada 2021 mendatang. Khususnya untuk pengusaha lokal.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang (APJP) Migas Indonesia Helfried Sitompul pasca acara deklarasi APJP di sumur minyak tertua, Minas, Siak, Selasa (28/1/2020). Ia mengatakan selama ini jasa penunjang migas sudah berjalan berdampingan dengan operator sebelumnya yaitu PT CPI.
"Untuk itu kita ingin berdiskusi dengan Menteri ESDM terkait kepastian bagaimana nantinya setelah pengelolaan Blok Rokan ini diserahkan kepada Pertamina. Karena di Riau ada isu besar soal peralihan Chevron ke Pertamina. Jangan sampai yang dikhawatirkan pengusaha yaitu anak dan cucu Pertamina yang akan mengelola bisnis ke depan," Cakapnya.
Disampaikan Helfried, dengan dideklarasikannya APJP Indonesia ini, pihaknya ingin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah bagaimana jasa penunjang migas kedepan akan dikelola lebih baik.
"Di bidang apa kita ambil peran? Tentunya di bidang regulasi, opportuniti atau kesempatan berusahanya dan yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi regulasi dan opportuniti tadi," ungkapnya.
Seperti masalah regulasi, pasca banyaknya blok-blok migas yang beralih dari metode lama ke metode baru yakni dari sistem penggantian biaya operasi (cost recovery) ke skema kontrak bagi hasil kotor (gross split) membuat dunia usaha yang bergerak di bidang jasa penunjang ini sekarang bagaimana aturan ke depannya.
"Jangan sampai ini nanti dengan berubahnya sistem ini, dapat merugikan pengusaha yang bergerak di bidang jasa penunjang migas yang selama ini sudah melakukan investasi. Jadi kami ingin ambil peran dengan memberikan masukan kepada pemerintah dan bagaimana dari sisi pengusahanya. Jangan sampai nanti setelah keluar aturan baru, ini tidak merugikan dunia bagi dunia usaha, bahkan menguntungkan buat negara," jelasnya.
Berbicara soal opportuniti, Helfried mengatakan masalah kesempatan ini masih perlu pemikiran baik lokal maupun nasional. Khusus di Riau, sumur minyak tertua di Kecamatan Minas saja sudah berumur lebih dari 80 tahun tetapi pengusaha di daerah masih belum dapat merasakan manfaatnya karena masih kurang keberpihakan secara nasional untuk memajukan pengusaha lokal yang ada di Riau.
"Ke depan masalah opportuniti ini yang akan diberi masukan kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Karena kita tidak bisa hanya bermain di lapangan, harus berbicara masalah regulasi. Kalau udah ada aturan mainnya, baru itu akan kita eksekusi dengan baik," terangnya.
Azwir Effendy, Sekretaris Jendral APJP Migas Indonesia menambahkan pihaknya terus akan membuktikan diri kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada operator blok migas, bahwa jasa penunjang lokal melalui asosiasi juga memiliki kompetensi yang bersaing.
"Berdasarkan Pedoman Tata Kelola (PTK) 007 Revisi 4 yang berlaku saat ini diatur agar pengadaan barang dan jasa dengan kontrak senilai Rp10 miliar, pelaksanaan tender dilakukan di tingkat provinsi. Kita ingin agar ditambah. Kita minta Rp50 miliar ke bawah tendernya masih bisa kita ambil. Ini yang juga akan kita sampaikan kepada Menteri ESDM," tegasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan APJP Migas Indonesia, Peri Akri mengatakan, pihaknya memang membuat asosiasi tersebut di tingkat nasional, dan memiliki kantor di Wisma BNI Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat.
Dengan demikian, dikatakannya, pihaknya akam lebih mudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya Kementerian ESDM, BUMN, dan pihak lainnya.
"Kami juga menggandeng anggota Komisi VII DPR RI asal Riau, Pak Abdul Wahid, kebetulan beliau juga cukup konsen terhadap hal ini," ulasnya.
APJP Migas Indonesia sendiri diinisiasi oleh para putra daerah Riau, yang sudah lama malang melintang di sektor Migas di Tanah Air.
DPN APJP Migas Indonesia diketua oleh Helfried Sitompul yang merupakan seorang pengusaha, dengan dua orang Wakil Ketua Umum, masing-masing Aris Aruna (Ketua Forum Peduli Migas Riau) dan Marnalom Hutahean (Ketua Apindo Bengkalis).
Sedangkan Sekretaris Jendral adalah Azwir Effendi (Ketua Asosiasi Kontraktor Migas Riau), Bendahara Umum, John Pieter Simanjuntak (Ketua Asosiasi Limbah B3 Riau) dengan Ketua Dewan Pertimbangan Peri Akri (Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Riau) dan Ketua Dewan Pembina Mayjend TNI (Purn) H Prihadi Agus Irianto.