Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Riau, Datuk Syahril Abubakar
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Natar Nasution (Syam-Edy), Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Riau melihat ada plus dan minus yang dilakukan Syam-Edy.
"Pandangan saya dari LAMR, ada beberapa terobosan (program) yang dibuat pak Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub). Memang program itu masih dalam proses," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Riau, Datuk Syahril Abubakar kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (20/2/2020).
Program yang dimaksud Syahril, pertama Syam-Edy berhasil mengkonversikan Bank Riau Kepri (BRK) menjadi BRK Syariah.
"Sekarang sedang proses menjadi BRK Syariah. Ini sesuai dengan semangat kita orang Melayu yaitu Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Maka ke depan kita bisa terhindar dari unsur riba," katanya.
Kedua, program strategis lainya dibuat Syam-Edy dengan telah diterapkan sekolah gratis untuk SMA/SMK. Artinya program ini sudah menolong anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan, khususnya bagi anak dari kalangan kurang mampu.
"Sekarang ini masih banyak orang tempatan tak mampu menyekolahkan anaknya. Dengan adanya sekolah gratis ini harapan kita, ke depan tidak ada lagi anak-anak putus sekolah di Riau. Tentu ini yang membuat kami LAM gembira," ujarnya.
Disamping itu, Syahril menilai masih ada hal-hal belum menggembirakan yang dilakukan Syam-Edy. Pertama konsolidasi ASN di Pemprov Riau, sehingga Gubernur dan Wagub Riau belum bergerak cepat karena belum duduknya kepala OPD baru yang sesuai dengan visi dan misi.
"Mungkin ini yang perlu disegerakan, karena bagaimanapun gubernur dan wakil gubernur perlu dibantu oleh perangkat handal yang bisa menerjemahkan visi misi beliau," pesannya.
"Kedua, harus ada kepastian bagi ASN. Karena kebanyakan pejabat di Riau ini kalau sudah ada isu mutasi mulai tersandra, sehingga kinerjanya tak maksimal. Akhirnya berdampak terhadap masyarakat, karena belum duduknya aparat itu," tambahnya.
Karena itu, Syahril berpesan agar Gubernur dan Wagub Riau harus cepat mengambil langkah-langkah cepat mengisi jabatan kosong di lingkungan Pemprov Riau.
"Kondisi ini akan mengganggu pembangunan infrastruktur. Karena kita harap empat tahun ke depan gubernur dan wakil gubernur dapat berlari cepat membenahi infrastruksi sesuai kemampuan keuangan daerah," cakapnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |