Hotel Aryaduta Pekanbaru
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Provinsi Riau mendukung apa langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh Pemprov Riau terkait kontrak Lippo Karawaci dalam pengelolaan Hotel Aryaduta.
Untuk diketahui, Pemprov Riau dan Lippo Karawaci sepakat akan melakukan audit Hotel Aryaduta.
"Hasil rapat kami sepakat mengaudit hotel Aryaduta, supaya kita tahu secara persis apa sebenarnya yang terjadi (pengelolaan) di hotel Aryaduta," kata Gubernur Riau Syamsuar belum lama ini.
Gubri mengatakan, hasil audit itu untuk mengambil langkah selanjutnya apakah pengelola hotel tetap dilanjutkan oleh Lippo Karawaci atau dikelola sendiri oleh Pemprov Riau.
Terkait hal itu Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, bahwa jika nantinya pilihannya adalah memutus kontrak pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru, pihaknya meminta agar yang ditutup bukan operasionalnya tapi operatornya yang diganti.
"Rekom kita putus kontrak. Ini bukan operasionalnya yang ditutup. Tapi manajemen atau operatornya yang diganti," kata Hardianto.
Politisi Gerindra ini mengatakan, kalau operasionalnya yang ditutup ini akan berdampak terhadap tenaga kerja yang ada. Terutama banyak anak-anak Riau yang bekerja di sana.
"Kalau tutup akan menambah penggangguran. Sementara pemerintah sedang giat-giatnya membuka lowongan pekerjaan," cakapnya.
Namun demikian Hardianto berharap ada titik temu antara Lippo Karawaci dengan Pemprov Riau terkait penambahan deviden hotel di jalan Diponegoro tersebut.
"Tapi sekarang informasinya sudah ada kesepakatan perubahan MoU antara Pemprov Riau dengan PT Lippo Karawaci. Mudah-mudahan ini ada titik temu yang baik antara ke dua belah pihak. Terutama dalam menambah deviden yang pantas bagi pendapatan daerah," harapnya.