PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi Riau langsung melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca vonis bebas Bupati Rokan Hulu non aktif, Suparman, oleh Pengadilan Pekanbaru dalam sidang putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru dalam perkara suap APBD Perubahan Riau 2014 dan APBD murni 2015.

Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Administrasi, Rahimah Erna mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kemendagri, dan hasilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan no 23, maka keputusan menunggu SK dari Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo.

"Kami sudah konsultasi dengan Kemendagri, melaporkan bahwa Bupati Rokan Hulu, Suparman, sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Dan mereka sudah menjelaskannya, sesuai peraturan perundang-undangan keputusan sesuai dengan pasal 23. Apa keputusannya kita serahkan ke Mendagri," ujar Rahimah.

Rahimah menjelaskan, jika nanti SK dari Mendagri untuk pengaktifan kembali Suparman, maka secepatnya akan diserahkan. Dan saat ini jabatan Plt Bupati Rohul, Sukiman, masih aktif sampai dikeluarkannya SK dari Mendagri.

Pemprov sendiri, mempunyai kewenangan melalui Gubernur yang sudah menyurati Mendagri, disertai amar putusan atau petikan Pengadilan untuk mengaktifkan kembali.

"Jadi kita tunggu saja SK dari Mendagri, semuanya ada di tangan Mendagri. Dan kita sudah mengajukan ke Mendagri terkait dengan keputusan pengadilan," jelasnya.

Disinggung mengenai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yang mengajukan kasasi terhadap putusan hakim Tipikor Pekanbaru, apakah haru menunggu keputusan inkrah dari MA, Rahimah, kembali mengatakan Pemprov tidak bisa memutuskan, karena itu merupakan ranah hukum.

"Intinya kita hanya menunggu dari Mendagri saja. Kalau maslaha inkrah atau tidaknya itu ranah hukum. Kalau kita menjalani sesuai perundang-undangan yang berlaku dan SK dari Mendagri," katanya lagi.

Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, ia juga menunggu hasil dari Mendagri, apa keputusan dari Mendagri. Saat ini ia meminta Suparman dan masyarakat Rohul untuk bersabar menunggu keputusan Mendagri.

"Jadi gini, kita harus taat hukum, saya berharap bisa bersabar, ini kan ranah hukum tunggu sebentar," singkat Gubri.

Untuk diketahui vonis bebas Kepala Daerah diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, seperti dalam Pasal 84 ayat (1), bahwa Kepala Daerah yang diberhentikan sementara, dan setelah proses pengadilan dinyatakan tidak bersalah, maka paling lambat 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan, maka diaktifkan kembali pada jabatannya.