PEKANBARU (CAKAPLAH) -  Mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air (Ciptada) Riau, Dwi Agus Sumarno, diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (25/4/2018). Dwi Agus didakwa melakukan korupsi proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru.

Dwi tidak sendiri duduk di kursi pesakitan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendra Fajar Arifin, Prawira Negara Putra dan Puji Dwi Jona, juga menghadirkan terdakwa Yuliana J Bagaskoro dan Rinaldi Mugni. Ketiga terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto menyebutkan, perbuatan ketiga terdakwa terjadi pada Juli hingga Desember 2016 lalu. Saat itu, terdakwa Yuliana mendatangi rumah Dwi Agus Sumarno untuk meminta restu agar diizinkan ikut proyek di Dinas Ciptada Riau.

Dwi menyetujui permintaan tersebut dan berjanji akan memenangkan perusahaan Yuliana. Selanjutnya Dwi memerintah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Yusrizal agar memberikan proyek kepada Yuliana. "Perintah itu diteruskan  Yuarizal kepada bawahannya," kata JPU.

Saksi Yusrizal menetapkan dokumen jasa kontruksi yang memuat kerangka acuan proyek. Selanjutnya, Yuliana diberikan proyek arsitektur RTH Tunjuk Ajar Integritas.

"Perbuatan terdakwa (Dwi Agus Sumarno) memerintahkan anak buahnya memberikan proyek kepada Yuliana menyalahi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa. Seharusnya proyek diberikan dengan persaingan sehat, secara lelang," kata JPU.

Sementara dari proyek yang didapat, Yuliana menjanjikan memberikan fee sebesar 1 persen. Dwi memerintahkan anak buahnya menanyakan fee tersebut dan Yuliana memberikan sebesar Rp80 juta lebih untuk Dwi.

Dalam pelaksanaan proyek, terdakwa Rinaldi selaku konsultan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tidak mengawasi proyek sebagaimana semestinya sehingga terjadi sejumlah penyimpangan dan menguntungkan pribadi.

Selain memberikan fee terhadap Dwi, proyek senilai Rp8 miliar  itu juga menguntungkan Yuliana sebesar Rp750,357.552,99, Rinaldi sebesar Rp163 juta, Yusrizal 55 juta. Total kerugian negara dari BPKP kerugian negara Rp1,1 miliar.

Atas perbuatan itu, Dwi Agus Sumarno dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo 12 Undang-undang Nomor (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Terdakwa Yuliana dan Ronaldo dijerat dengan 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo 18 Undang-undang Nomor (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan dakwaan itu, Dwi Agus Sumarno dan Yuliana tidak menyatakan keberatan atau eksepsi sedangkan Rinaldi melakukan eksepsi pada persidangan selanjutnya.

"Kita agendakam persidangan pada Rabu mendatang dengan agenda mendengar eksepsi dari terdakwa Rinaldi dan mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Dwi Agus Sumarno dan Yuliana," kata Bambang  didampingi hakim anggota Khamazaro Waruwu dan Suryadi.

Selain ketiga terdakwa, perkara ini juga melibatkan 15 tersangka lainnya. Direktur CV Panca Mandiri Konsultan, Raymon Yundra, tenaga ahli tenaga ahli CV Panca Mandiri Konsultan, Arri Arwin, dan Direktur PT Bumi Riau Lestari, Khusnul juga sudah ditahan.
 
Masih ada 12 tersangka lagi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dilakukan penahanan. Di antara tersangka yang belum ditahan adalah Ketua Pokja ULP Provinsi Riau, Ikhwan Sunardi, Sekretaris Pokja, Hariyanto, dan anggota Pokja Desi Iswanti, Rica Martiwi, Hoprizal, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Adriansyah dan Akrima ST juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yusrizal dan ASN Silvia.

Dalam RTH itu terdapat Tugu Integritas yang diresmikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada 10 Desember 2016 lalu pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Riau. Tugu itu sebagai simbol bangkitnya Riau melawan korupsi.